Abstract:Artikel ini membahas penerapan Strategi Manajemen Pendidikan Fisika sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMAN 9 Malinau. Tantangan dalam pembelajaran fisika, termasuk kompleksitas materi pelajaran dan…
n keterbatasan sumber daya, menjadi fokus utama pembahasan. Strategi Manajemen Pendidikan diarahkan pada merancang langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini melibatkan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Penelitian ini melibatkan observasi kelas, wawancara dengan guru dan siswa, serta analisis dokumen kurikulum dan materi ajar. Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi strategi manajemen pendidikan fisika di SMAN 9 Malinau. Hasil dan pembahasan menyoroti temuan dari observasi dan wawancara yang memberikan gambaran konkret tentang dampak strategi manajemen pendidikan. Artikel ini membahas perubahan dalam partisipasi dan keterlibatan siswa serta peningkatan kualitas pembelajaran fisika setelah penerapan strategi tertentu. Dampak ini diinterpretasikan melalui analisis data kualitatif yang mencerminkan efektivitas strategi dan memberikan pandangan mendalam tentang perubahan dalam lingkungan pembelajaran. Kesimpulan artikel ini menekankan pentingnya penerapan Strategi Manajemen Pendidikan Fisika sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran fisika di SMAN 9 Malinau. Dengan merinci langkah-langkah yang berhasil, artikel ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi strategi manajemen pendidikan dan memberikan dasar bagi pengembangan kualitas pembelajaran di institusi pendidikan setempat.
Abstract:Penelitian ini mengkaji dampak perubahan tingkat inflasi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat di Indonesia dengan fokus pada aspek ekonomi makro. Saat inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung naik, mengakibatkan…
tkan penurunan daya beli konsumen, terutama jika kenaikan harga melebihi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan tingkat inflasi berperan signifikan dalam membentuk tingkat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi pola atau tren khusus dalam interaksi antara inflasi dan daya beli menjadi fokus penelitian. Selama periode inflasi tinggi, terdapat penurunan drastis dalam daya beli, terutama pada kelompok pendapatan rendah. Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang lebih terkendali, dampaknya mungkin lebih terbatas. Variabilitas pola ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat inflasi. Respon konsumen terhadap perubahan tingkat inflasi menjadi elemen kunci. Penyesuaian pola belanja, fokus pada kebutuhan esensial, dan pencarian alternatif yang lebih terjangkau mencerminkan strategi konsumen untuk menjaga daya beli mereka. Upaya konsumen untuk mengoptimalkan nilai uang mereka, termasuk memanfaatkan promosi atau penawaran khusus, menjadi bagian dari dinamika respons terhadap fluktuasi harga. Variabel-variabel ekonomi makro, seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika antara inflasi dan daya beli. Suku bunga yang tinggi dapat memberikan tekanan pada daya beli melalui biaya pinjaman yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah mendukung stabilitas daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pemahaman holistik terhadap interaksi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tujuan utama di balik pembuatan kebijakan pendidikan, dengan merinci komponen-komponen penting yang terlibat dalam proses tersebut. Kebijakan pendidikan memiliki peran krusial…
dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan melalui langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik. Kelima komponen kebijakan pendidikan, yakni tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengeksplorasi karakteristik kebijakan pendidikan, yang mencakup aspek tujuan pendidikan, kepatuhan terhadap aspek legal-formal, konsep operasional yang jelas, pembuatan oleh pihak berwenang, evaluabilitas, dan sistematika yang terstruktur. Pembahasan tentang pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan menjadi penting, dengan merinci pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, prilaku, serta politik yang terlibat dalam proses tersebut. Melalui pemahaman terhadap tujuan pembuatan kebijakan pendidikan dan komponen-komponen yang mempengaruhinya, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait peran dan dampak kebijakan pendidikan dalam mengarahkan kegiatan organisasi pendidikan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat nilai nilai keislaman dalam sistem pendidikan Nasional, kebijakan ini mencakup berbagai aspek mulai kurikulum …
rikulum hingga pengembangan sumber daya manusia artikel ini mengulas dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam menyoroti tantangan dan peluang yang di hadapi mengintegrasi nilai nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan modern di Indonesia penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak efektivitas implementasi tersebut dengan fokus pada peran lembaga pendidikan dukungan masyarakat dan adaptasi kebijakan di tingkat lokal implikasi temuan ini di harapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang peran pendidikan Islam dalam mengukuhkan indentitas keislaman di tengah dinamika keberagaman Indonesia
Abstract:Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya…
ya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya.Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.
Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan…
n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Abstract:Penelitian ini mendalami tantangan dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan mengeksplorasi signifikansi peran kepemimpinan efektif sebagai solusi potensial. Kompleksitas dinamika pendidikan modern, perubahan…
kebijakan, integrasi teknologi, dan kebutuhan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif menjadi fokus penelitian. Data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif, terutama yang mengadopsi gaya transformasional dan menerapkan strategi seperti delegasi tanggung jawab, memberdayakan tim, serta memanfaatkan teknologi, memiliki dampak positif pada efektivitas manajemen pendidikan. Partisipasi guru dan staf dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan implementasi teknologi diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan.Implikasi temuan ini menyoroti pentingnya integrasi konsep kepemimpinan efektif dalam strategi manajemen pendidikan. Kesimpulannya, kepemimpinan efektif bukan hanya tanggapan terhadap tantangan, tetapi juga kunci untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman praktis dan teoritis tentang bagaimana pemimpin pendidikan dapat membimbing perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan berkualitas. Implikasi temuan juga memberikan panduan berharga bagi praktisi, kebijakan, dan pemimpin lembaga pendidikan dalam membentuk arah pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Abstract:Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berafiliasi dengan manusia lainnya karena fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia adalah untuk berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal mempertahankan…
ertahankan hidup, manusia melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai, dan kegiatan lainnya yang mencakup ekonomi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diatur oleh hukum ekonomi syariah, yaitu serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah. Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini adalah kemitraan atau yang disebut dengan sharikat. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dimana dua atau lebih pihak bergabung untuk mengelola dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemitraan dikenal sebagai “Sharikat,” yang mencakup berbagai jenis perjanjian kemitraan dengan aturan dan syarat yang berbeda. Sharikat sangat penting dalam kehidupan berekonomi pada saat ini dan sangat penting untuk mempelajari dan memahami konsep dari pada kemitraan atau sharikat. Meliputi definisi sharikat, jenis-jenis sharikat, syarat-syarat, manajemen kemitraan, dan aplikasi dalam pembiayaan rumah. Selain itu, kami juga menggambarkan konsep musharakah mutanaqisah, di mana bank Islam dan nasabah dapat menggunakan jenis kemitraan ini untuk membiayai investasi atau proyek tertentu. Kami menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat digunakan untuk pembiayaan rumah, di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dan kemudian menyewakannya kepada pelanggan. Nasabah memiliki opsi untuk membeli saham dalam rumah tersebut dari bank.
Abstract:Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif…
eskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.