Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan teori efektivitas kinerja pemerintah Ravich dan Riggan…
an (2017) yang meliputi efektivitas kinerja pemrintah,evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa,serta masyarakat Desa Pontolo Atas. Hasil penelitian bahwa:1) efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal.2) evaluasi, pemerintah desa telah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan APBDes, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih terbatas pada pembahasan umum dan belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa.3) motivasi ini menunjukan bahwa belum terdapat sistem penghargaan dan sanksi yang berjalan efektif sehingga semangat kerja aparatur desa dalam pengelolaan APBDes belum optimal.4) pembinaan ini menunjukan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan APBDes.5) pengawasan ini menunjukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif dan menyeluruh sehingga masih ditemukan keterlambatan dan kurang optimalnya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Kebutuhan Dasar Rumah Layak Huni di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek…
yaitu: (1) regulator (pengatur) (2) fasilitator (fasilitas pendukung) (3) dinamisator (pengerak). Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni di dinas PUPR provinsi Gorontalo, telah terlaksana dengan cukup baik melalui fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi, pendanaan, validasi data, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.
Abstract:Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat pada era modern dan telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
kaji konsep dasar, sejarah perkembangan, prinsip-prinsip utama, serta implementasi Artificial Intelligence dalam berbagai sektor kehidupan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan berbagai publikasi akademik yang relevan dengan topik AI. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perkembangan, karakteristik, serta penerapan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Artificial Intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia melalui proses pembelajaran, penalaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. AI telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, transportasi, keamanan, pertanian, dan industri digital. Pemanfaatan AI mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, akurasi, serta kualitas layanan pada berbagai sektor. Namun demikian, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan berupa persoalan etika, keamanan dan privasi data, ketergantungan teknologi, serta kebutuhan peningkatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan tata kelola yang bertanggung jawab serta pengembangan sumber daya manusia yang memadai guna mengoptimalkan manfaat teknologi secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah terdapat pengaruh pola interaksi dalam keluarga terhadap kematangan emosi remaja yang tinggal di Kota Kupang. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan melibatkan 35 orang remaja berusia…
erusia 17 hingga 21 tahun yang dipilih secara keseluruhan karena jumlah populasi yang terbatas. Data dikumpulkan melalui daftar pernyataan berjenjang yang diisi langsung oleh responden, kemudian diolah menggunakan program statistik SPSS versi 22. Hasil gambaran umum menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kualitas komunikasi keluarga dan tingkat kematangan emosi keduanya tergolong baik. Pengujian regresi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,426 yang lebih besar dari batas kesalahan 5%, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik. Besaran peran pola komunikasi keluarga hanya mencapai 1,9%, sedangkan sisanya sebesar 98,1% dipengaruhi oleh aspek lain di luar ruang lingkup penelitian. Meskipun demikian, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa interaksi keluarga yang baik tetap berperan mendukung perkembangan emosi yang sehat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kualitas alat ukur dan jumlah sampel, sehingga disarankan bagi penelitian mendatang untuk menggunakan instrumen yang lebih teruji dan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Fokus penelitian ini menggunakan teori partisipasi…
si masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yang meliputi empat tahapan partisipasi, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa sebagai wujud pembangunan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat secara umum belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini terutama terlihat pada aspek pengambilan keputusan, dimana masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif menghadiri musyawarah desa maupun menyampaikan pendapat secara langsung, sehingga keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada aspek pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik. Masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuan masing-masing, memanfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap program pembangunan desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pengambilan keputusan, agar keterlibatan masyarakat dapat lebih aktif, merata, dan optimal dalam setiap tahapan pembangunan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.