Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun…
hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.
Abstract:Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.
Abstract:Penelitian ini membahas Sejumlah hadis terkait minum dalam keadaan berdiri yang secara zahir menunjukkan ketidaksesuaian antara satu riwayat dengan riwayat lainnya,Hadis yang menegaskan kebolehan minum sambil berdiri sebagaimana…
agaimana diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari No. 5184 dan hadis yang melarangnya dalam Shahih Muslim No. 3771. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang dikaji melalui pendekatan normatif terhadap hadis. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hadis tersebut sama-sama berstatus shahih dan tidak saling bertentangan. Melalui kajian mukhtalif al-hadis, para ulama mengompromikan kedua riwayat dengan menjelaskan bahwa Hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri dipahami oleh sebagian ulama sebagai larangan yang bersifat makruh tanzih atau khilaful aula, sedangkan riwayat mengenai Nabi Muhammad saw. yang minum dalam keadaan berdiri menjadi dasar atas kebolehannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil duduk lebih utama karena sesuai dengan adab yang diajarkan Rasulullah saw., namun minum sambil berdiri tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman hadis harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan riwayat, pendapat ulama, serta konteks penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqih muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah…
ariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli pre-order yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli pre-order berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem pre-order. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.
Abstract:Manajemen Sekolah Ramah Anak Berbasis Nilai Kearifan Lokal Kurung-Kurung Di Sdn Bitahan 1 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifiksi Manajemen Sekolah Ramah Anak Berbasis Nilai Kearifan…
arifan Lokal Kurung-Kurung Di Sdn Bitahan 1 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama: (1) 1) Mengidentifikasi cara mengintegrasikan nilai-nilai gotong royong dari tradisi Kurung-Kurung ke dalam kegiatan pembelajaran di SDN Bitahan 1. 2)Mengidentifikasi Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasi prinsip gotong royong dari tradisi Kurung-Kurung ke dalam kegiatan sekolah modern 3)Mengevaluasi Dampak penerapan nilai Kurung-Kurung terhadap perkembangan karakter, perilaku siswa, dan suasana belajar di SDN Bitahan 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, siswa dan Masyarakat setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai gotong royong dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyisipan dalam mata pelajaran seperti PPKn dan Bahasa Indonesia, penerapan metode pembelajaran berbasis kolaborasi, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan semangat kerja sama dan kebersamaan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan waktu dalam kurikulum, minimnya sumber daya pendukung, serta kurangnya partisipasi aktif dari sebagian siswa. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya sekolah yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta terbentuknya karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan dan budaya lokal. Dampak dari penerapan nilai Kurung-Kurung terhadap siswa sangat positif, yaitu peningkatan rasa kepedulian, tanggung jawab sosial, dan kerja sama dalam kelompok. Selain itu, suasana kelas menjadi lebih harmonis, dan interaksi antar siswa serta guru lebih positif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pihak sekolah, guru, serta masyarakat untuk memastikan keberlanjutan integrasi nilai budaya lokal dalam Pendidikan
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi…
kendala dalam aspek pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman dan penerapan akuntansi yang sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan keuangan pada UMKM Daddy Snack di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM Daddy Snack telah memiliki laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas, pencatatan tersebut belum mengacu secara menyeluruh pada prinsip-prinsip SAK EMKM. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan persediaan yang belum sistematis, serta pemanfaatan laporan keuangan yang masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar tanpa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, pemahaman pemilik terhadap akuntansi berbasis akrual dan klasifikasi akun masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pencatatan keuangan sesuai standar. Penerapan sistem akuntansi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membuka peluang ekspansi usaha secara berkelanjutan.
Abstract:Perkembangan zaman dan modernisasi menuntut Hukum Waris Adat masyarakat Batak Karo untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dalam masyarakat Suku Karo, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara…
anak perempuan tidak memiliki hak waris. Namun, anak perempuan dapat menerima "pemere" atau hadiah kasih sayang dari pewaris, yang dapat berupa emas, ladang, atau sawah yang dapat dikelolanya selama hidup. Pemberian "pemere" ini terkait erat dengan hukum adat dan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Suku Karo. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan sangat mencolok, dengan anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam penerapan hukum waris adat Batak Karo. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum adat dan modernisasi, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik ini.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan kontribusi terhadap PDB nasional. Namun, dalam industri perawatan…
watan kulit lokal yang sangat kompetitif, UMKM menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya dalam pemasaran digital dan adaptasi teknologi. Studi ini mengkaji pengaruh pemasaran digital terhadap keunggulan kompetitif UMKM perawatan kulit lokal, dengan menggunakan merek Scarlett sebagai studi kasus. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan observasi non-partisipatif dan studi dokumentasi, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Scarlett berhasil memanfaatkan platform digital, pemasaran influencer, pembuatan konten, dan keterlibatan media sosial untuk memperkuat posisi pasarnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa integrasi strategi pemasaran digital Scarlett, seperti kolaborasi dengan influencer lokal dan internasional, pemasaran konten yang menarik dan informatif, dan interaksi media sosial yang aktif, secara signifikan meningkatkan visibilitas merek, kepercayaan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Strategi-strategi ini telah memungkinkan Scarlett untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di pasar yang jenuh, membuktikan bahwa pemasaran digital merupakan pendorong penting bagi UMKM yang ingin mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan praktis dan teoritis tentang bagaimana UMKM dapat memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan merek dan jangkauan pasar mereka di era digital.