Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Sektor minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti…
ti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.
Abstract:Melihat perkembangan komunikasi dan teknologi yang semakin maju menjadi tantangan yang berat bagi dakwah, umumnya para da’i ini perlu memahami Hakikat dan filosofi inovasi dalam melakukan langkah-langkah dakwah. Secara kondisi…
kondisi ini di sisi lain menjadi suatu peluang juga bagi para da’i berdakwah dengan pendekatan kewirausahaan melalui lembaga dakwah atau semacamnya. Secara masa era Dirupsi ini lah pantasnya kita mengembangkan diri, secara Indonesia merupakan nega yang amat padat penduduk dan memilki keanekaragaan suku, ras, budaya dan bahasa. Kebutuhan kohesi sosial ini menjadi tanggung jawab untuk kita merefleksikan diri sebagai seorang da’i untuk menerapkan nilai-nilai yang rahmataan lil alamien. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana Hakikat dan inovasi dalam kewirausahaan Lembaga atau individu dakwah di era Dirupsi. Terkait era dirupsi, pendekatan dakwah akan memerlukan perubahan dan penyusuaian, baik dari segi bentuk, media, isi (peran) maupun paradigma yang mendasarinya. Penulis menawarkan beberapa strategi yang menyimpulkan penguatan kekuluargaan, menumbuhkan kesamaan presepsi antar kelompok masyarakat dengan memperkuat nilai-nilai universal dan mengembangkan sistem informasi yang mampu menjangkau secara luas dan menumbuhkan komunikasi yang efektif dan humoris.
Abstract:Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mencetak (calon) guru professional, Universitas HKBP Nommensen, khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi berusaha untuk selalu mendukung program pemerintah…
erintah meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan mempersiapkan lulusannya agar mampu menguasai empat kompetensi mutlak seorang guru sehingga setiap lulusan tidak hanya mampu menjadi guru tetapi siap menjadi guru professional. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai calon guru ekonomi.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi. Data yang digunakan adalah data primer yang pengumpulannya dilakukan dengan metode dokumentasi dan penyebaran angket/ kuesioner
Abstract:Revolusi Industri 5.0 menandai transisi menuju otomatisasi dalam berbagai proses, di mana teknologi internet tidak hanya menghubungkan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menjadi fondasi bagi transaksi online antara pemerintah…
merintah dan masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, dan seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin mendukung pengolahan data dan informasi. Salah satu penerapan teknologi informasi yang signifikan adalah dalam pengelolaan inventaris di instansi atau perusahaan, yang penting untuk mencatat dan memantau status barang inventaris. Inventarisasi merupakan kegiatan krusial yang mencakup pencatatan, penghitungan, dan pelaporan aset di setiap unit kerja. Hal ini berfungsi sebagai laporan penggunaan finansial dan tolak ukur kebutuhan sarana dan prasarana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi saat ini memerlukan metode pengembangan sistem informasi inventaris barang. Meskipun telah menggunakan komputer untuk pendataan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan data inventaris. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi inventarisasi barang menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan inventaris di DPMPTSP, serta mendukung pengembangan pengelolaan inventaris di Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
Abstract:Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses yang lembek sampai cair dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai…
rtai dengan muntah atau feses yang berdarah. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) merupakan perilaku mengusahakan pola hidup sehat bagi individu, keluarga atau masyarakat untuk meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatan, mental dan spiritual. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran (PHBS) terhadap kejadian diare dengan indikator air bersih, mencuci tangan, jamban sehat dan pengelolaan sampah terhadap kejadian diare pada anak sekolah di SDN Total Persada. penelitian ini adalah probability sampling dengan cara simple random sampling, sampel pada penelitian ini berjumlah 109 responden. Analisis data menggunakan chi-square. Yang dilakukan di SDN Total Persada, bahwa ada hubungan antara gambaran (PHBS) terhadap kejadian diare memiliki p-value sebesar (0.000). Banyak siswa- siswi penderita diare yang jarang melakukan mencuci tangan dan sering makan jajanan sembarangan di SDN Total Persada. Pihak sekolah diharapkan melakukan adanya penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat agar siswa dan siswi tidak mengalami adanya kejadian diare.