Abstract:Kajian ini membahas hubungan antara Lahjat (dialek) dalam bahasa Arab dan Qira’at dalam Al-Qur’an melalui pendekatan historis dan linguistik. Keberagaman Lahjat pada masyarakat Arab pra-Islam melahirkan variasi bahasa antar…
a antar kabilah yang kemudian menjadi konteks munculnya Qira’at sebagai bentuk kodifikasi bacaan Al-Qur’an yang shahih berdasarkan sanad, kaidah bahasa Arab, dan rasm Utsmani. Pembahasan mencakup sejarah Lahjat, klasifikasi kabilah dan dialek, pengertian serta perkembangan Qira’at, macam dan tingkatannya, serta pengaruhnya terhadap hukum bacaan (tajwid) dan penafsiran. Selain itu, diuraikan pula hikmah keberagaman Qira’at yang mencerminkan kemudahan, keluasan makna, dan penjagaan keaslian wahyu. Dengan demikian, keragaman Qira’at dipahami sebagai bentuk fleksibilitas linguistik yang memperkaya pemahaman Al-Qur’an tanpa menghilangkan kesatuan maknanya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang larangan berbuat zalim dalam kerangka keadilan sosial melalui pendekatan interdisiplin yang meliputi perspektif sosiologi, filsafat, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Desain penelitian…
sain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana sumber data utama berupa hadis dalam Shahih Muslim beserta syarahnya, serta didukung oleh literatur ilmiah dari bidang sosiologi, filsafat, dan ushul fikih. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan makna hadis dengan konsep keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbuat zalim dalam hadis memiliki dimensi luas, mencakup aspek moral, sosial, dan normatif, yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Pembahasan mengungkap bahwa keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai sistem yang menopang keteraturan masyarakat, menjamin distribusi hak secara proporsional, serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan jiwa dan harta. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif keilmuan dalam membaca hadis secara tematik sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini bagi dunia pendidikan adalah memberikan kerangka analisis yang lebih luas dalam studi hadis, khususnya dalam mengaitkan teks keagamaan dengan realitas sosial, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengembangkan pendekatan interdisiplin dalam kajian keislaman.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengajaran penulisan karya ilmiah (variabel X) dengan kemampuan menulis pembahasan penelitian mahasiswa (variabel Y) kelas E. Metode penelitian menggunakan pendekatan…
ekatan kuantitatif dengan analisis korelasi Product Moment (rxy), di mana indikator variabel X disusun berdasarkan langkah-langkah pengajaran dari Maryadi (2002) seperti pemilihan topik relevan, penyusunan fakta sistematis, kajian kritis; Irwan (2021) meliputi pembelajaran kontekstual (CTL) dan evaluasi berkelanjutan; serta Jurnal Linguistik (2022) mencakup validasi bahan ajar. Instrumen berupa angket 10 butir per variabel disebarkan kepada 20 mahasiswa kelas E. Hasil angket menunjukkan 90% (18 responden) sangat setuju pengajaran efektif mengembangkan berpikir kritis dan kemampuan akademik, sementara 10% (2 responden) menyatakan biasa saja. Perhitungan korelasi menghasilkan rxy = 0.811 dan koefisien determinasi (KD) = 65.8%, menunjukkan kontribusi pengajaran sebesar 65.8% terhadap kemampuan menulis pembahasan, dengan 34.2% dipengaruhi faktor lain seperti subjektivitas analisis.
Abstract:Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sering diposisikan sebagai barometer kondisi ekonomi nasional yang merangkum ekspektasi pelaku pasar terhadap fundamental makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi…
engevaluasi peran serta efektivitas IHSG sebagai indikator kesehatan ekonomi Indonesia berdasarkan bukti-bukti empiris dari studi terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review) sistematis yang mensintesis artikel jurnal, laporan ilmiah, dan data sekunder terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa IHSG memiliki hubungan dua arah yang signifikan dengan variabel makroekonomi utama seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan PDB. Penguatan IHSG mencerminkan optimisme investor dan stabilitas keuangan, sementara penurunannya memberikan sinyal risiko makroekonomi atau tekanan eksternal akibat integrasi keuangan global. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan IHSG, antara lain kerentanannya terhadap perilaku spekulatif jangka pendek, serta ketidakmampuannya dalam merefleksikan kondisi sektor UMKM secara komprehensif. Kesimpulannya, meskipun IHSG sangat relevan sebagai leading indicator untuk membaca dinamika pasar dan mendiagnosis denyut nadi perekonomian, penggunaannya tidak boleh berdiri sendiri. Otoritas kebijakan disarankan untuk mengintegrasikan analisis IHSG dengan indikator sektoral dan sosial-ekonomi yang lebih luas guna menciptakan gambaran kesehatan ekonomi nasional yang utuh, inklusif, dan berkelanjutan.
Abstract:Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan…
n negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pengertian hukum pajak, regulasi perpajakan, sistem pemungutan pajak, serta permasalahan penerapan hukum pajak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Artikel ini membahas rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat di Indonesia dan menyoroti peran strategi amil zakat dalam membangun kembali kepercayaan tersebut. Rendahnya kepercayaan dipengaruhi oleh rendahnya…
hnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kualitas pelayanan, serta masih kuatnya kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara dengan muzakki, pengurus masjid, serta amil zakat, artikel ini menemukan bahwa amil memiliki posisi penting sebagai mediator antara muzakki dan mustahik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM amil, pelaporan yang terbuka, komunikasi yang baik, dan penguatan audit menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.