Abstract:Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum.…
kum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Penelitian ini menyelidiki dominasi produk impor fashion aksesori China di Indonesia setelah diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis…
alisis bagaimana kebijakan perdagangan bebas ACFTA melemahkan daya saing industri lokal dan mendorong impor aksesori lebih banyak dari China. Untuk menjelaskan ketimpangan struktural antara Indonesia dan China, teori seperti Dependensi, Integrasi Ekonomi, dan Perdagangan Internasional digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang agresif, harga terjangkau, dan produksi yang efisien memengaruhi dominasi produk China. Sebaliknya, keterbatasan teknologi, biaya produksi, dan inovasi menghalangi produsen lokal. Agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi pasif dalam hubungan ekonomi kawasan, penelitian ini merekomendasikan kebijakan perdagangan yang fleksibel dan strategi untuk mengembangkan industri domestik.
Abstract:Istilah pembunuh diam-diam berlaku untuk hipertensi karena tidak menunjukan tanda-tanda. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah sistolik melebihi nilai normal yaitu diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya melebihi 90 mmHg.…
mHg. Di Indonesia sekitar 427.218 kasus kematian diakibatkan oleh hipertensi. Salah satu pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan cara terapi non farmakologis atau tanpa menggunakan obat yaitu dengan pemberian jus mentimun. Mentimun memiliki sifat diuretik karena tingginya kandungan mineral, sehingga dapat mengurangi tekanan darah dan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus. Menggambarkan pemberian jus mentimun (cucumis sativus) dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Terdapat penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi dengan pemberian jus mentimun pada pagi dan sore hari dengan dosis 200 cc selama 3 hari dengan nilai pre 158/102 mmHg dan nilai post 139/81 mmHg. Jus mentimun dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.
Kata kunci: Hipertensi, Jus Mentimun.
Abstract:Pembuktian suatu tindak pidana salah satunya dapat melalui bukti alat elektronik. Suatu peraturan yang mengatur alat bukti yang digunakan masih berlaku dalam hal pembuktian kejahatan apapun yang membutuhkan bukti secara…
digital. Pada perkembangannya alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, terkait perluasan jenis alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci termasuk alat bukti hasil penyadapan masih samar, sebab penyadapan sendiri lebih dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi alat bukti elektronik dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini meneliti aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Kurikulum yang akan segera diterapkan di dunia pendidikan Indonesia menggantikan kurikulum yang berlaku sekarang ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum baru tersebut disebut dengan…
engan kurikulum merdeka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data penelitian berasal dari jurnal-jurnal dan buku yang membahas tentang kurikulum merdeka, kemudian data yang dihasilkan berupa penjelasan dan penjabaran terhadap hasil data yang telah didapat. adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mencari sumber penelitian dari buku, dan juga jurnal- jurnal yang sesuai dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kurikulum merdeka didapatkan bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru setelah kurikulum 2013 yang dicanangkan oleh Kemendikbud yaitu Nadim Makarim, pada hakikatnya Kurikulum merdeka merupakan inovasi terbaru dari kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Tujuan dari diberlakukannya kurikulum merdeka adalah untuk menciptkana Sumber Daya Manusia yang unggu dan dapat bersaing didunia kerja, selain itu kurikulum ini juga ditujukan kepada seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia hal ini bermaksud agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan peserta didik dikelas saja akan tetapi kemampuan skill mereka juga dikembangkan agar terciptanya peserta didik yang unggul dan kreatif dilingkungan sekolah maupun masyaraktnya
Abstract:Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai transaksi jual beli alat bantu sex (sex toys) di market place menurut undang-undang pornografi serta pengaruh transaksi jual beli alat bantu…
tu sex terhadap berkembangnya tindak pidana pornografi. Metodelogi penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys. Sex toys juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak masyarakat yang merupakan pengguna alat bantu seks (Sex Toys).
Abstract:Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah faktor-faktor yang menghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.…
otai. Metode pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Intrumen peneliti, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretas Dinas Pariwisata dan kepala bagian selaku pejabat berwewenang/terkait dan Masyarakat, pelaku Obyek Wisata Lokal di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menemukan bahwa, untuk mencapai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintada daerah perlu langka-langka teknis, praktis, dan strategi dengan berpedoman peraturan yang berlaku: (1). Peraturan No. 09/2014 tentang (RIPPDA); (2). Pengembangan SDM; (3) Kebijakan prioritas mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan pariwisata; (4) Menyiapkan sarana dan prasarana aksebilitas, infrastur, akomodasi pariwisata: (5) Merevisi RIPPDA. Dengan dirumuskan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu. standar sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi, komonikasi, sikap, lingkungan sosial ekonomi politik, dari 6 faktor sehingga membentuk dukungan model pengendalian kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. mendorong peningkatan APBN, APBD dan peningkatan ekonomi masyarakat.