Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Campak merupakan penyakit infeksi akut yang sangat menular dan terutama menyerang anak-anak, termasuk balita. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu mengenai campak, meliputi pengertian,…
gertian, tanda dan gejala, cara penularan, komplikasi, serta pencegahan melalui imunisasi. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah dan tanya jawab menggunakan media PowerPoint dan leaflet. Sasaran kegiatan adalah ibu yang berkunjung ke posyandu di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang. Materi menekankan pengenalan dini demam, batuk, pilek, konjungtivitis, dan ruam makulopapular khas campak, serta pentingnya melengkapi imunisasi sesuai jadwal yang berlaku. Peserta juga diberikan pemahaman untuk membatasi kontak dengan penderita yang dicurigai mengalami campak dan segera mencari pelayanan kesehatan apabila ditemukan tanda bahaya atau kondisi anak memburuk. Kegiatan edukasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua serta mendukung deteksi dini dan pencegahan campak pada balita.
Abstract:Kualitas penulisan tugas akhir mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pemahaman dosen pembimbing terhadap pedoman penulisan yang berlaku, khususnya bagi dosen baru yang belum terbiasa dengan format dan sistematika penulisan tugas…
ugas akhir di Jurusan Ilmu Akuntansi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pedoman penulisan tugas akhir kepada dosen baru Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 bertempat di Pantai Bosowa Makassar, dengan metode workshop dan sesi tanya-jawab yang dipandu oleh dosen senior sebagai pemateri. Materi yang disampaikan meliputi format penulisan, sistematika bab, dan berbagai ketentuan teknis lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pedoman baru penulisan tugas akhir, yang diharapkan dapat mendukung konsistensi dan kualitas bimbingan tugas akhir di lingkungan Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sosialisasi berkala sebagai upaya penyeragaman standar akademik antar dosen pembimbing.
Abstract:Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum.…
kum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Penelitian ini menyelidiki dominasi produk impor fashion aksesori China di Indonesia setelah diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis…
alisis bagaimana kebijakan perdagangan bebas ACFTA melemahkan daya saing industri lokal dan mendorong impor aksesori lebih banyak dari China. Untuk menjelaskan ketimpangan struktural antara Indonesia dan China, teori seperti Dependensi, Integrasi Ekonomi, dan Perdagangan Internasional digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang agresif, harga terjangkau, dan produksi yang efisien memengaruhi dominasi produk China. Sebaliknya, keterbatasan teknologi, biaya produksi, dan inovasi menghalangi produsen lokal. Agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi pasif dalam hubungan ekonomi kawasan, penelitian ini merekomendasikan kebijakan perdagangan yang fleksibel dan strategi untuk mengembangkan industri domestik.
Abstract:Istilah pembunuh diam-diam berlaku untuk hipertensi karena tidak menunjukan tanda-tanda. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah sistolik melebihi nilai normal yaitu diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya melebihi 90 mmHg.…
mHg. Di Indonesia sekitar 427.218 kasus kematian diakibatkan oleh hipertensi. Salah satu pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan cara terapi non farmakologis atau tanpa menggunakan obat yaitu dengan pemberian jus mentimun. Mentimun memiliki sifat diuretik karena tingginya kandungan mineral, sehingga dapat mengurangi tekanan darah dan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus. Menggambarkan pemberian jus mentimun (cucumis sativus) dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Terdapat penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi dengan pemberian jus mentimun pada pagi dan sore hari dengan dosis 200 cc selama 3 hari dengan nilai pre 158/102 mmHg dan nilai post 139/81 mmHg. Jus mentimun dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.
Kata kunci: Hipertensi, Jus Mentimun.
Abstract:Pembuktian suatu tindak pidana salah satunya dapat melalui bukti alat elektronik. Suatu peraturan yang mengatur alat bukti yang digunakan masih berlaku dalam hal pembuktian kejahatan apapun yang membutuhkan bukti secara…
digital. Pada perkembangannya alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, terkait perluasan jenis alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci termasuk alat bukti hasil penyadapan masih samar, sebab penyadapan sendiri lebih dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi alat bukti elektronik dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini meneliti aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.