Abstract:Abstract: Business actors need information regarding the implications of the latest laws and regulations for their business activities. Many companies have carried out corporate action activities during the Covid-19 pandemic.…
emic. This corporate action requires approval from creditors, especially bank financial institutions. Bank leaders need knowledge of regulations and the implications of each regulation on decisions to be taken. This training provides information on new regulations, including the Job Creation Law, Information and Electronic Transaction Law, and the proposed Personal Data Protection (PDP Law. The training is conducted using the webinar method in order to reach bank leaders throughout Indonesia. The results of this webinar have enriched the knowledge of bank leaders regarding the laws and regulations, especially their implications for the banking business.
Keywords: corporate action; business law; banking
Abstrak: Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai implikasi peraturan perundang-undangan terbaru terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Banyak perusahaan telah melakukan kegiatan aksi korporasi selama pandemi Covid-19. Aksi korporasi ini memerlukan persetujuan dari pada kreditor, khususnya lembaga keuangan bank. Para pimpinan bank memerlukan pengetahuan mengenai peraturan dan implikasi setiap peraturan terhadap keputusan yang akan diambil. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai peraturan yang baru, di antaranya UU CK, UU ITE, dan rencana UU PDP. Pelatihan dilakukan dengan metode webinar agar dapat menjangkau para pimpinan bank yang berada di seluruh Indonesia. Hasil webinar ini telah memperkaya pengetahuan para pimpinan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama implikasinya terhadap bisnis perbankan.
Kata Kunci: aksi korporasi; hukum bisnis; perbankan.
Abstract:Analisis rasio keuangan merupakan alat penting untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas digunakan untuk mengevaluasi kinerja…
keuangan PT Bank Seabank Indonesia Tbk selama periode . Hal ini menunjukkan bahwa Seabank mampu mengelola arus kasnya dengan baik dan memenuhi kewajibannya kepada kreditor tepat waktu. Dari segi solvabilitas, Seabank menunjukkan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas Seabank umumnya berada dalam kisaran yang wajar dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup modal untuk menutupi kewajibannya. Analisis aktivitas menunjukkan bahwa Seabank menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas Seabank umumnya berada di atas standar industri dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba. Secara keseluruhan, analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa Seabank memiliki kinerja keuangan yang baik dan sehat.
Abstract:Perkembangan perbankan syariah telah menjadi salah satu bagian penting dalam sistem keuangan global dengan pertumbuhan yang signifikan di banyak negara. Seperti munculnya Eksekusi hak tanggungan syariah, eksekusi hak tanggungan…
ggungan syariah dilakukan ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Ini bisa terjadi jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman sesuai jadwal atau tidak memenuhi syarat-syarat lain yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber kajian artikel ini adalah buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang sesuai dengan tema atau topik yaitu eksekusi hak tanggungan syariah. kesimpulan dari penelitian ini pertama Hak tanggungan syariah adalah salah satu jenis jaminan yang sering diterapkan dalam akad pembiayaan perbankan syariah. Hak tanggungan ini memberikan rasa aman bagi kreditur dan perlindungan hukum dari kerugian. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Undang undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Abstract:Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan…
ngawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorate parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.
Abstract:Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi upaya pemerintah untuk…
memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat. Namun, implementasi PTSL tidak berjalan lancar disebabkan oleh berbagai hambatan seperti biaya pajak yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian alas hak, dan masalah terkait data tanah. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan program PTSL dan perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki bukti hak serta proses pendaftaran tanah yang efektif. Permasalahan terkait pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi PTSL perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja kantor pertanahan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah masyarakat. Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah memegang signifikansi besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, namun masih terdapat keluhan terkait lambatnya proses dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data tanah. Sertifikat tanah memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah.