Abstract:The development of technology in the world has been progressing so rapidly, technology has made the boundaries between information and human needs increasingly closer. This speed and accuracy are also needed in the process…
ss of interaction between government and citizens, but unfortunately the high mobility of citizens is not balanced with the accuracy and speed of the government in terms of services, especially shipping to the public. The port is a link between fishermen and users of the catch, both direct and indirect users such as: traders, processing factories, restaurants and others, it is also a place for interaction of various interests of coastal communities located around the service at the port of Weikelo has great potential, although it is still faced with several challenges, such as operational inefficiency, transparency, and difficulties in meeting customer needs. The author believes that this application can help users to help the accessibility of ships at the Port of Waikelo Sumba Bara Daya
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akibat kelalaian pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam perspektif hukum pelayaran. Penelitian dilatarbelakangi…
atarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai bentuk kelalaian pelayanan kepelabuhanan, seperti keterlambatan penerbitan dokumen pelayaran, lemahnya pengawasan keselamatan, serta pelayanan administrasi yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pelayaran diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tugas dan kewenangan KSOP. KSOP memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian pelayanan melalui pengawasan kelaiklautan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta penegakan hukum di bidang pelayaran. Kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum administratif, perdata, maupun pidana apabila mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pengawasan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pelayanan pelayaran yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jasa.
Abstract:Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan…
ndungan lingkungan sebelum melakukan pelayaran. Dalam praktiknya, masih terjadi penundaan penerbitan SPB yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan perspektif hukum pelayaran di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, verifikasi dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB untuk menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan hak-hak hukum nakhoda serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.
Abstract:The Independent Curriculum provides flexibility for educators to design learning that suits the characteristics of students and the needs of the world of work, especially in Vocational High Schools (SMK). However, there…
are still many teachers who have difficulties in understanding and compiling teaching modules that are in accordance with the principles of the Independent Curriculum. This community service aims to increase the capacity of teachers at SMK Pelayaran Permata Ilmu Maros in developing teaching modules that are contextual, adaptive, and oriented towards differentiated learning. The activity was carried out through intensive training and mentoring, including material on learning outcomes (CP), learning objectives (TP), learning objectives (ATP), and the integration of the Pancasila Student Profile. The implementation method consists of interactive lectures, group discussions, hands-on practice, and evaluation of participants' work. The results of the activity showed that there was an increase in teachers' knowledge and skills in compiling teaching modules that are relevant to the conditions of students and the shipping skills program. This activity makes a real contribution to supporting the implementation of the Independent Curriculum and improving the quality of learning in the vocational school environment.
Abstract:Abstract: Disposal of water in traditional boats is currently still done manually with human intervention, in contrast to commercial ships that already have a ballast system. This will certainly be a problem for boat users…
rs who can interfere with their sailing. Therefore, in this study, a design for an automatic water pump on an Arduino Uno-based boat will be made, which functions as a tool to remove puddles in the hull of the boat due to leakage. This tool is able to discharge water on the boat automatically when the water level entering the hull of the boat has exceeded the maximum height limit until the water level is within the tolerance limit which is considered safe and does not interfere with sailing. This tool works automatically using the WLC sensor (water level control) as a tool to monitor the water level, and the Arduino Uno system as a component to run the program by switching the pump. This tool can minimize the occurrence of shipwreck accidents due to boat hull leaks and human error. This system is still applied in the form of a prototype.
Keywords: Arduino Uno; water level control; boat.
Abstrak: Pembuangan air pada kapal tradisional saat ini masih dilakukan dengan cara manual dengan adanya campur tangan manusia, berbeda dengan kapal-kapal komersil yang sudah memiliki sistem ballast. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan bagi para pengguna kapal yang dapat mengganggu pelayaran mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibuat suatu perancangan pompa air otomatis pada kapal berbasis Arduino Uno, yang berfungsi sebagai alat untuk membuang genangan air dalam lambung kapal akibat kebocoran. Alat ini mampu melakukan pembuangan air pada kapal secara otomatis pada saat ketinggian air yang masuk kedalam lambung kapal telah melampaui batas ketinggian maksimal sampai ketinggian air tersebut berada pada batas toleransi yang dianggap aman dan tidak mengganggu pelayaran. Alat ini bekerja dengan otomatis menggunakan sensor WLC (water level control) sebagai alat untuk memantau ketinggian airnya, dan sistem Arduino Uno sebagai komponen untuk menjalankan program dengan melakukan switching pada pompa. Alat ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal karam akibat kebocoran lambung kapal dan human error. Sistem ini masih diterapkan dalam bentuk prototype..
Kata kunci: Arduino Uno; water level control; kapal.
Abstract:Abstract: The re-occurrence of the ship accident while sailing in Toba Lake shows that the operational standard procedure (SOP) on safety and security issues, which are then followed by affordable cost aspects, speed and…
timeliness, and convenience aspects have not been implemented effectively and maximally. Therefore the proponent team from the Indonesian Maritime Academy College in Medan proposed community service activities in the form of training and mentoring for target partners to provide scientific education along with the assistance of partner education facilities. The results of this activity are published in scientific journals, electronic mass media. In addition, the activity videos and the improvement of the knowledge and skills of partner HR are outcomes of this activity. The lecture and demonstration methods used in the process provide an understanding of the use of shipping safety equipment. The practice method is directly used to skill in using shipping safety equipment, of course, with the assistance of the proposing team. Observation method is done to observe the ability of partners both during the activity process and afterwards. Observation after the activity is intended to determine the impact of the activities that have been carried out.
Keywords: standard operating procedures, Toba lake, shipping safety equipment
Abstrak: Terjadinya kembali musibah kecelakaan kapal saat berlayar di Danau Toba menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) persoalan keselamatan dan keamanan, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Oleh sebab itu tim pengusul yang berasal dari Perguruan Tinggi Akademi Maritim Indonesia Medan mengusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan terhadap mitra sasaran untuk memberikan edukasi ilmiah disertai dengan adanya bantuan sarana edukasi mitra. Hasil dari kegiatan ini dipublikasikan di jurnal ilmiah, media massa elektronik. Selain itu video kegiatan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM mitra merupakan luaran dari kegiatan ini. Metode ceramah dan demonstrasi digunakan dalam proses memberikan pemahaman mengenai penggunaan peralatan keselamatan pelayaran. Metode praktik langsung digunakan untuk keterampilan menggunakan peralatan keselamatan pelayaran tentunya dengan pendampingan tim pengusul. Metode observasi dilakukan untuk mengamati kemampuan mitra baik selama proses kegiatan maupun sesudahnya. Evaluasi sesudah kegiatan ditujukan untuk mengetahui dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kata kunci: standar operasional prosedur, danau toba, peralatan keselamatan pelayaran
Abstract:Penelitian ini mengkaji sejarah maritim Indonesia dari prasejarah hingga pasca kemerdekaan. Sejarah maritim Indonesia berperan penting dalam pembentukan identitas nasional dan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, agama,…
dan pendidikan. Melalui metode penelitian kualitatif, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sumber online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak prasejarah, Nusantara telah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang penting, didukung oleh teknologi perkapalan dan navigasi yang maju. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran dominan dalam perdagangan internasional dan penguasaan wilayah perairan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya membangun kembali kejayaan maritim melalui berbagai kebijakan, termasuk Deklarasi Djuanda dan pengembangan industri maritim. Masa pemerintahan dari Soekarno hingga Joko Widodo menekankan pentingnya sektor maritim dalam pembangunan nasional.
Abstract:Asuransi laut merupakan instrumen penting dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi laut diatur secara rinci, termasuk elemen…
emen yang wajib dimuat dalam polis seperti identitas kapal, rute pelayaran, dan nilai objek yang diasuransikan. Meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan asuransi laut di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk kesesuaian dengan praktik internasional dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini dapat berdampak yuridis, seperti pembatalan polis, penolakan klaim, atau sanksi pidana. Untuk meningkatkan efektivitas asuransi laut, diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar global, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta pembaruan ketentuan hukum yang relevan. Dengan pengelolaan yang baik, asuransi laut dapat memberikan perlindungan optimal dan mendukung pertumbuhan sektor maritim Indonesia.