Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akibat kelalaian pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam perspektif hukum pelayaran. Penelitian dilatarbelakangi…
atarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai bentuk kelalaian pelayanan kepelabuhanan, seperti keterlambatan penerbitan dokumen pelayaran, lemahnya pengawasan keselamatan, serta pelayanan administrasi yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pelayaran diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tugas dan kewenangan KSOP. KSOP memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian pelayanan melalui pengawasan kelaiklautan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta penegakan hukum di bidang pelayaran. Kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum administratif, perdata, maupun pidana apabila mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pengawasan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pelayanan pelayaran yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jasa.
Abstract:Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan…
ndungan lingkungan sebelum melakukan pelayaran. Dalam praktiknya, masih terjadi penundaan penerbitan SPB yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan perspektif hukum pelayaran di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, verifikasi dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB untuk menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan hak-hak hukum nakhoda serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.
Abstract:Museum Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya (TWKS) adalah salah satu museum di Palembang yang menyimpan koleksi hasil temuan dari Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Tujuannya adalah untuk menganalisis koleksi maritim…
tim di museum Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya (TWKS) Palembang. Metode yang digunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil analisis terhadap koleksi maritim di Museum Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya (TWKS) Palembang menunjukkan beberapa temuan, seperti alat kemudi kapal, fragment badan kapal, dan petunjuk arah berlayar di perairan. Kesimpulannya, hasil analisis maritim pada koleksi Museum TWKS menegaskan peran penting kapal dalam dunia transportasi pada masa lalu, khususnya selama zaman Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang, Kolonialisme, dan masa kemerdekaan di wilayah Palembang. Kapal tidak hanya digunakan untuk menjalin hubungan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai armada perang laut. Hal ini sesuai dengan geografi wilayah Palembang yang didominasi oleh perairan sungai dan rawa-rawa.
Abstract:Abstract: The re-occurrence of the ship accident while sailing in Toba Lake shows that the operational standard procedure (SOP) on safety and security issues, which are then followed by affordable cost aspects, speed and…
timeliness, and convenience aspects have not been implemented effectively and maximally. Therefore the proponent team from the Indonesian Maritime Academy College in Medan proposed community service activities in the form of training and mentoring for target partners to provide scientific education along with the assistance of partner education facilities. The results of this activity are published in scientific journals, electronic mass media. In addition, the activity videos and the improvement of the knowledge and skills of partner HR are outcomes of this activity. The lecture and demonstration methods used in the process provide an understanding of the use of shipping safety equipment. The practice method is directly used to skill in using shipping safety equipment, of course, with the assistance of the proposing team. Observation method is done to observe the ability of partners both during the activity process and afterwards. Observation after the activity is intended to determine the impact of the activities that have been carried out.
Keywords: standard operating procedures, Toba lake, shipping safety equipment
Abstrak: Terjadinya kembali musibah kecelakaan kapal saat berlayar di Danau Toba menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) persoalan keselamatan dan keamanan, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Oleh sebab itu tim pengusul yang berasal dari Perguruan Tinggi Akademi Maritim Indonesia Medan mengusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan terhadap mitra sasaran untuk memberikan edukasi ilmiah disertai dengan adanya bantuan sarana edukasi mitra. Hasil dari kegiatan ini dipublikasikan di jurnal ilmiah, media massa elektronik. Selain itu video kegiatan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM mitra merupakan luaran dari kegiatan ini. Metode ceramah dan demonstrasi digunakan dalam proses memberikan pemahaman mengenai penggunaan peralatan keselamatan pelayaran. Metode praktik langsung digunakan untuk keterampilan menggunakan peralatan keselamatan pelayaran tentunya dengan pendampingan tim pengusul. Metode observasi dilakukan untuk mengamati kemampuan mitra baik selama proses kegiatan maupun sesudahnya. Evaluasi sesudah kegiatan ditujukan untuk mengetahui dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kata kunci: standar operasional prosedur, danau toba, peralatan keselamatan pelayaran
Abstract:Screen time anak-anak mengacu pada waktu yang dihabiskan oleh anak dengan piranti berlayar termasuk komputer, tablet, smartphone, televisi atau video game. Banyak penelitian yang menemukan bahwa screen time memiliki dampak…
ak buruk pada perkembangan anak usia dini termasuk perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan salah satu bagian perkembangan yang krusial bagi kehidupan anak, mengingat bahasa merupakan media komunikasi penyampaian pesan seseorang terhadap orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh screen time terhadap perkembangan bahasa anak usia dini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah A Literature Review untuk mengidentifikasi artikel secara sistematis. Melalui pencarian seperti: Social Science Research, Mendeley Cite, Google Scholar dan Garuda Jurnal dari tahun 2017 hingga 2023, ditemukan 8 artikel sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 5 dari 8 penelitian didapatkan tidak ada korelasi antara screen time dan perkembangan berbahasa anak namun berpengaruh negatif terhadap perkembangan bahasa anak terutama pada anak yang menggunakan waktu berlayar >2 jam. Dalam penelitian lain menemukan bahwa media sosial YouTube memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerolehan bahasa anak khususnya bagi anak speech delay. Banyak juga para orang tua yang memiliki sedikit pemahaman tentang dampak negatif dari pemberian screen time berlebihan pada anak dan pentingnya pendampingan orang tua pada anak ketika memberikan waktu screen time.