Abstract:Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) keripik gadung di Desa Arjasa menghadapi tantangan serius dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam strategi…
tegi pemasaran digital melalui WhatsApp Business yang diterapkan oleh pelaku UMKM keripik gadung serta mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap lima UMKM keripik gadung di Desa Arjasa selama periode Maret hingga Mei 2026. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang diterapkan masih bersifat dasar dan belum terstruktur secara sistematis, dengan pemanfaatan fitur WhatsApp Business yang belum optimal. Hanya dua dari lima UMKM yang menggunakan WhatsApp Business, itupun dengan pemanfaatan fitur yang terbatas pada katalog produk. Faktor pendukung utama adalah kemudahan penggunaan aplikasi, biaya yang terjangkau, dan dukungan keluarga serta komunitas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital, kekhawatiran akan penipuan, kendala infrastruktur internet, dan rendahnya tingkat pendidikan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Business dalam meningkatkan daya saing UMKM keripik gadung.
Gadung chips Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Arjasa Village face serious challenges in utilizing digital technology for product marketing. This study aims to describe in depth the digital marketing strategies through WhatsApp Business implemented by gadung chips MSMEs and to comprehensively identify the supporting and inhibiting factors of its implementation. A qualitative approach with an instrumental case study type was used in this research. Data collection was conducted through in-depth interviews with 12 informants, participant observation, and documentation of five gadung chips MSMEs in Arjasa Village during the period March to May 2026. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the digital marketing strategies implemented were still basic and not systematically structured, with the utilization of WhatsApp Business features not yet optimal. Only two out of five MSMEs used WhatsApp Business, even then with limited utilization of features to product catalogs. The main supporting factors are the ease of use of the application, affordable costs, and support from family and community. Meanwhile, inhibiting factors include limited digital literacy, concerns about fraud, internet infrastructure constraints, and low levels of formal education. This study concludes that continuous assistance and training tailored to the capacity and characteristics of MSME actors are needed to optimize the use of WhatsApp Business in increasing the competitiveness of gadung chips MSMEs.
Abstract:Dalam perbankan penginputan data atau dokumen adalah proses pemindahan data dari fisik menjadi digital dokumen tersebut akan diketik dimasukkan dalam komputer. Disususn berdasarkan ketentuan yang dimiliki oleh bank dan kemudian…
emudian disimpan pada ruangan BRIMEN yang mengurangi mitigasi seperti kebakaran ataupun pencurian berkas. mengenai prosedur penataan arsip dan penginputan BRIMEN (BRI Document) pada BRI Unit Sukowono Jember maka dapat disimpulkan bahwa BRIIMEN merupakan mengenai prosedur penginputan dan penataan sehingga develoment mengenai integrasi dengan sistem registrasi. Metode Dalam meneliti Prosedur Penginputan Brimen dan Penataan Arsip Pada Bank BRI Kantor Cabang Jember Unit Sukowono peneliti menggunakan metode SL dengan pengumpulan observasi dan pengalaman nyata, tahap konseptualisas, dan implementasi. Observasi pengumpulan data dilakukan melalui proses pengamtan dan pencatatan secara langsung pada BRI Unit Sukowono Jember guna digunakan untuk mendapatkan informasi yang duperlukan dalam penyusunan laporan ini.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.