Abstract:The assessment of student career readiness requires a systematic approach that considers multiple competencies and experiences relevant to workplace demands. This study develops an intelligent decision support system based…
ed on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to evaluate and map student career readiness. The study uses 20 student samples and five assessment criteria: field-specific competence (C1), internship experience (C2), communication skills (C3), digital literacy (C4), and English language proficiency (C5). Each criterion is assigned a weight based on its relative importance. The TOPSIS method involves decision matrix construction, normalization, weighted normalization, determination of positive and negative ideal solutions, distance calculation, and preference value calculation. The results show that Y11 achieved the highest preference value of 0.8296, followed by Y6 (0.7951), Y19 (0.7274), Y5 (0.7116), and Y2 (0.6999), while Y9 obtained the lowest preference value of 0.3112. Based on the classification results, 1 student (5%) was categorized as Highly Ready, 5 students (25%) as Ready, 12 students (60%) as Moderately Ready, and 2 students (10%) as Not Ready. These findings demonstrate that TOPSIS can effectively rank and classify student career readiness based on multiple assessment criteria. The proposed system can support higher education institutions in identifying students’ readiness levels and developing more objective, targeted, and data-driven career development strategies.
Abstract:Pelaku usaha di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, memerlukan penguatan kesiapan pengembangan usaha yang tidak hanya mencakup promosi digital, tetapi juga identitas usaha, penentuan harga, visual produk, media komunikasi,…
kasi, dan transaksi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai branding dan marketing digital melalui pembelajaran yang terintegrasi dan praktis. Kegiatan dilaksanakan pada 25 Juli 2026 di Balai Desa Ketandan dan diikuti oleh 38 peserta. Program mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan booklet digital, pretest, penyampaian materi dan demonstrasi, diskusi dan tanya jawab, posttest, serta evaluasi deskriptif. Booklet digital merangkum delapan topik praktis, yaitu branding dan kesiapan produk, keunggulan produk dan target konsumen, penentuan harga dasar, foto produk, akun Instagram usaha, perencanaan konten, WhatsApp Business, dan QRIS. Evaluasi menggunakan sepuluh pernyataan dengan cakupan materi yang setara pada pretest dan posttest dan dianalisis terhadap 35 peserta dengan data berpasangan lengkap. Rata-rata skor meningkat dari 94 menjadi 98. Karena skor awal peserta sudah tinggi, hasil tersebut diinterpretasikan secara deskriptif sebagai penguatan pemahaman yang telah dimiliki, bukan sebagai bukti pengaruh kausal. Booklet menjadi luaran edukasi tambahan yang mendukung ketersediaan materi setelah kegiatan. Program terutama berkaitan dengan SDG 8 dan SDG 9, serta secara tidak langsung dengan SDG 1.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo yang dilihat dari lima indikator, yaitu prestasi kerja, kedisiplinan, kerja sama, keterampilan,…
dan tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang pegawai yang dipilih secara purposive. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo secara umum telah berjalan dengan baik. Pada indikator prestasi kerja, pegawai tergolong sangat baik karena mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target, kualitas, dan batas waktu yang telah ditentukan serta melakukan koordinasi dengan atasan ketika menghadapi kendala. Pada indikator kedisiplinan, secara umum sudah cukup baik karena peraturan dan sanksi telah diterapkan, namun masih ditemukan beberapa pegawai yang datang terlambat, menunda pekerjaan, dan kurang mematuhi ketentuan jam kerja. Pada indikator kerja sama, telah terjalin dengan baik melalui koordinasi, komunikasi, dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan secara tim. Pada indikator keterampilan, pegawai tergolong baik dalam menggunakan kemampuan dan pengetahuan untuk menyelesaikan pekerjaan serta didukung dengan kegiatan pengembangan kompetensi seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta workshop. Sementara itu, pada indikator tanggung jawab, pegawai tergolong cukup baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, meskipun masih terdapat beberapa pegawai yang menunda pekerjaan. Dengan demikian, kinerja pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo telah berjalan dengan baik, namun aspek kedisiplinan dan tanggung jawab masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaan tugas dapat semakin optimal.
Abstract:This descriptive qualitative research analyzes the effectiveness of policy implementation on handling vagrants and beggars at the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City. Four indicators from George…
orge C. Edward III's policy implementation theory—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—are employed as the analytical framework. Field data obtained through observation, interviews, and documentation were systematically analyzed using the data condensation, display, and conclusion drawing model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings indicate that the policy implementation on handling vagrants and beggars at the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City has been running fairly well but has not yet been optimal. In the communication aspect, coordination among implementers has been functioning well; however, information dissemination to target groups and the general public remains suboptimal. In the resources aspect, policy implementation has been supported by human resources, authority, and facilities, yet is still constrained by limited personnel and underutilized facilities and databases. In the disposition aspect, officials demonstrate commitment, responsibility, and a professional attitude in implementing the policy; however, guidance programs have not been able to reach all vagrants and beggars on a sustainable basis. In the bureaucratic structure aspect, policy implementation has been supported by Standard Operating Procedures (SOPs), clear task distribution, and inter-division coordination; nevertheless, SOP implementation in the field still needs optimization to ensure services reach all target groups. Based on these findings, the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City needs to enhance communication and socialization to target groups, strengthen human resources and supporting facilities, optimize guidance and empowerment programs, and improve inter-agency coordination so that the policy implementation on handling vagrants and beggars can be more effective in improving social welfare.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan dengan hipertensi tidak terkontrol pada pasien lansia di pelayanan kesehatan primer, menggambarkan penatalaksanaan kasus secara klinis, serta memetakan perkembangan…
bangan topik penelitian melalui analisis bibliometrik. Metode yang digunakan memadukan systematic literature review berdasarkan pedoman PRISMA 2020, laporan kasus, dan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Penelusuran dilakukan pada PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar terhadap artikel tahun 2020–2025. Sebanyak 25 artikel dengan total 48.762 responden memenuhi kriteria inklusi. Desain penelitian didominasi studi potong lintang, sedangkan pemetaan kepengarangan memperlihatkan kolaborasi lintas institusi dan negara yang mendukung pertukaran pengetahuan serta pengembangan pendekatan multidisiplin dalam pengendalian hipertensi lansia di pelayanan primer. Laporan kasus melibatkan laki-laki berusia 72 tahun dengan hipertensi derajat II, nyeri kepala, hiperkolesterolemia, dan kondisi prediabetes yang dipantau di Puskesmas Gembong selama 28 Juli–16 Agustus 2025. Hasil sintesis menunjukkan lima tema utama, yaitu faktor risiko hipertensi tidak terkontrol sebesar 88%, kepatuhan minum obat 80%, pola hidup 72%, komorbiditas 68%, dan peran pelayanan kesehatan primer 64%. Pada laporan kasus, tekanan darah awal 170/110 mmHg tetap berada di atas target meskipun keluhan nyeri kepala membaik. Ketidakpatuhan minum obat memicu peningkatan tekanan darah, sedangkan edukasi berulang, modifikasi gaya hidup, keterlibatan keluarga, penyesuaian antihipertensi, dan terapi hipolipidemik memperbaiki kepatuhan serta gejala klinis. Analisis VOSviewer menempatkan hypertension, diabetes, dan cardiovascular disease sebagai pusat jaringan, disertai munculnya telemedicine dan digital health sebagai arah penelitian baru. Disimpulkan bahwa hipertensi tidak terkontrol pada lansia bersifat multifaktorial dan memerlukan pengelolaan terpadu melalui optimalisasi terapi, pengendalian komorbiditas, perubahan perilaku, pemantauan berkelanjutan, penguatan layanan primer, serta dukungan keluarga.
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai model Klinik Inovasi Desa Cipaeh yang mengintegrasikan pendampingan digitalisasi UMKM, penguatan rumah literasi anak, dan inisiasi bank sampah berbasis Saintek Berdampak.…
rdampak. Program dilaksanakan dalam kerangka Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa Tahun 2026 Kelompok 99 di Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Latar belakang program bertumpu pada kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kapasitas ekonomi lokal, kualitas pendidikan dan literasi, pengelolaan lingkungan, serta penguatan kolaborasi multipihak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi, wawancara, pendampingan, demonstrasi, monitoring, dan evaluasi. Rancangan kegiatan diarahkan pada tiga klaster utama, yaitu Klinik Digital UMKM, Rumah Literasi Anak, dan Gerakan Pembuatan Bak Sampah Permanen Berbasis RT/RW. Luaran yang ditargetkan mencakup laporan akhir, artikel pengabdian, publikasi media, video kegiatan, dokumen kemitraan, policy brief, model pemberdayaan, dan produk UMKM. Artikel ini menjelaskan rancangan naskah pengabdian yang dapat dilengkapi dengan data aktual setelah kegiatan berlangsung, sehingga dapat menjadi dokumen akademik yang relevan, berdampak, inklusif, dan berkelanjutan bagi pembangunan Desa Cipaeh, Gunung Kaler, Tangerang.
Abstract:The flood disaster that occurred in Ketambe District, Southeast Aceh Regency, at the end of 2025 caused significant impacts on local communities, including damage to housing, disruption of economic activities, and increased…
sed demand for basic necessities. These conditions required a rapid, targeted, and well-coordinated humanitarian response. This community service program aimed to provide clothing and food assistance to flood victims while developing a cross-border university collaboration model for disaster response. The program was implemented through a partnership involving Universitas Gunung Leuser (UGL), Universiti Poly-Tech Malaysia (UPTM), and Insan Cakna. The implementation stages included needs assessment, institutional coordination, aid procurement, aid distribution, and program evaluation. UGL was responsible for needs assessment, local coordination, and aid distribution, while UPTM served as the primary donor providing financial assistance, clothing, and food supplies. Insan Cakna acted as the liaison and coordination facilitator between both institutions. The results demonstrated that the collaboration model improved the effectiveness and accuracy of aid distribution while strengthening institutional synergy in disaster response efforts. Beyond providing direct benefits to affected communities, the program generated a cross-border university collaboration model that can be replicated in future humanitarian and disaster management initiatives. The findings highlight that the success of humanitarian programs depends not only on the availability of aid but also on effective coordination, clear division of responsibilities, and sustainable institutional partnerships.
Abstract:Steamed sponge cake (bolu kukus) is a widely consumed traditional snack in Indonesia; however, its reliance on refined wheat flour limits its micronutrient and dietary fiber density. Incorporating composite flours from indigenous…
ndigenous crops, such as tropical pumpkin (Cucurbita moschata) and green pea (Vigna radiata L.), offers a promising strategy for nutritional fortification and dietary diversification. This study aimed to evaluate the proximate composition, sensory acceptability, statistical differences, and production cost feasibility of steamed sponge cakes formulated with varying proportions of pumpkin and green pea flours as partial replacements for refined wheat flour. An experimental design was applied using three formulations: AF09 (Control: 100% wheat flour), BW91 (10% pumpkin flour, 20% green pea flour), and CB88 (15% pumpkin flour, 15% green pea flour). Proximate testing measured moisture, ash, protein, fat, crude fiber, and total carbohydrates (by difference). Sensory acceptance (color, aroma, taste, and texture) was evaluated by 50 semi-trained panelists using a hedonic scale. Data were analyzed non-parametrically using Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, and post-hoc Mann-Whitney tests. All formulations complied with the Indonesian National Standard (SNI 01-3840-1995) for moisture (31.69%–33.74%), total ash (0.66%–1.05%), crude protein (5.80%–6.65%), and crude fat (1.64%–2.82%). Formula CB88 achieved the highest crude fiber content (0.69%) and lower total energy density (269.88 kcal/100 g). Kruskal-Wallis testing indicated statistically significant differences (p<0.05) among formulations for color, taste, and texture, while aroma exhibited no significant variation (p=0.672). Formula CB88 emerged as the optimal treatment, receiving superior sensory acceptance ratings for color (90% liked) and crumb softness (88% liked) driven by natural β-carotene and pectin-moisture gelation. Production cost analysis demonstrated high economic feasibility for CB88 at IDR 3,374 per 55 g serving. Partial substitution with 15% pumpkin flour and 15% green pea flour (Formula CB88) yields a nutrient-dense, fiber-enriched, and cost-effective functional snack suitable for targeted school nutrition and dietary diversification programs.
Abstract:The increasing use of electric vehicles in Indonesia is a step in the framework of transforming the transportation system to be more environmentally friendly to achieve the Net Zero Emission target of 2060. However, the…
increasing use of electric vehicles is not only due to technical and policy changes, but also communication efforts. This study attempts to analyze the sustainability communication strategy used by the TikTok account @eos_indonesia in providing education related to electric vehicles. This study uses a qualitative method with a content analysis approach, These methods consist of digital participatory observation and documentation, The data collection is an analysis of the TikTok account @eos_indonesia content data that will be taken with a time span of April 2025 - June 2026 according to the classification that has been made, the data collected includes: video content (visual, audio and narrative). and content analysis has stages, starting from determining the unit of information, data sampling, recoding or recoding data (coding), grouping based on certain categories until finally interpreting the meaning contained in the message content. The research results show that sustainability communication strategies are carried out through five approaches: providing environmental education, reducing the complexity of electric vehicle technology, storytelling based on user experience, digital visual persuasion, and combining economic and environmental benefits in every communication message. This study contributes to the field of digital communication and sustainability communication by demonstrating the potential effectiveness of social media as a public education platform towards green transportation transformation in Indonesia.
Abstract:Public service innovation in the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia has been historically dominated by the managerial logic of New Public Management, which positions efficiency and quantitative…
uantitative targets as the measure of success. This approach fails to build long-term relational capacity among entrepreneurs, government, and the broader supporting ecosystem. This article analyses HETERO SPACE (House of Entrepreneurs, Technology-driven Ecosystem, Resource Optimization, Supportive Programs, Accessible Network, Collaborative Environment), a public service innovation developed by the Cooperatives and SME Office of Central Java Province, which received outstanding recognition in the 2025 Public Service Innovation Competition. The analysis applies a New Public Governance framework with emphasis on two sub-theoretical dimensions, namely co-production and collaborative networking. The research approach is a qualitative case study drawing on secondary data from the official Public Service Innovation System, implementation reports of the Central Java Cooperatives and SME Office, and relevant academic literature. The central argument is that HETERO SPACE is not merely an expanded MSME assistance programmed but a transition in the role of government from a sole service provider to an ecosystem orchestrator that mobilizes resources across actors. Findings indicate that HETERO SPACE success rests on three interrelated conditions, namely a platform design that facilitates inter-actor encounters, trust built through repeated interaction, and institutional commitment from the provincial government to share authority with non-state partners. The article contributes to Indonesian public administration literature by shifting the analytical arena of co-production from the social and health sectors to economic governance, and by demonstrating that New Public Governance principles can be operationalized concretely at the subnational level.