Abstract:Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah mendorong munculnya penyalahgunaan teknologi deepfake, salah satunya deepfake pornography dengan teknik body swap. Teknologi tersebut memungkinkan pelaku memanipulasi…
lasi tubuh seseorang secara digital tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap privasi, kehormatan, serta hak atas data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan deepfake pornography dengan teknik body swap di Indonesia serta mengkaji pemenuhan right to be forgotten sebagai bentuk pemulihan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan teknologi deepfake, perlindungan hukum terhadap korban dapat diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pemenuhan right to be forgotten melalui mekanisme take down, right to erasure, dan right to delisting merupakan bentuk perlindungan represif yang penting untuk memulihkan hak privasi dan reputasi korban. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih menghadapi kendala sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif serta penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital.
Abstract:Abstract: Digital transformation in the banking sector has encouraged the widespread use of mobile banking services as a primary means of financial transactions. BRImo, a mobile banking application developed by Bank Rakyat…
at Indonesia (BRI), is one of the most widely used platforms; however, its increasing use also heightens the risk of personal data leakage and misuse. Various cases indicate that losses experienced by customers are often caused by user negligence, such as sharing One Time Passwords (OTP) with unauthorized parties or failing to exercise caution when accessing the application. This study aims to examine the legal consequences of customer negligence in the use of the BRImo application with respect to personal data protection, as well as to assess the extent of the bank’s legal responsibility under such circumstances. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on a literature review of primary and secondary legal materials. The regulations analyzed include Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Law on Electronic Information and Transactions, and Financial Services Authority regulations concerning consumer protection in the financial services sector. The findings indicate that the Indonesian legal framework clearly stipulates customers’ obligations to maintain the confidentiality of authentication data and to apply the principle of prudence. When customer negligence is proven to be the primary cause of loss, legal liability is not fully imposed on the bank. This study emphasizes that personal data protection in mobile banking is proportional in nature and requires active participation and awareness from customers.
Keywords: mobile banking, personal data, customer negligence, BRImo
Abstrak: Transformasi digital di sektor perbankan telah mendorong penggunaan layanan mobile banking sebagai sarana utama transaksi keuangan masyarakat. Aplikasi BRImo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu platform yang banyak digunakan, namun di sisi lain meningkatkan potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Berbagai kasus menunjukkan bahwa kerugian yang dialami nasabah sering kali disebabkan oleh kelalaian pengguna, seperti memberikan kode One Time Password (OTP) kepada pihak lain atau kurangnya kehati-hatian dalam mengakses aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum kelalaian nasabah dalam penggunaan aplikasi BRImo terhadap perlindungan data pribadi serta menilai sejauh mana tanggung jawab hukum bank dalam kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan data autentikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila kelalaian nasabah terbukti sebagai penyebab utama kerugian, maka tanggung jawab hukum tidak sepenuhnya dibebankan kepada bank. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam mobile banking bersifat proporsional dan memerlukan peran aktif dari nasabah.
Kata kunci: mobile banking, data pribadi, kelalaian nasabah, BRImo.
Abstract:Abstrack: The current development of information and communication technology has led humans to use the assistance of Generative AI (artificial intelligence) technology to produce various new works, including cinematographic…
phic works circulating on social media. However, the emergence of Generative AI has raised new legal issues, because in its use many works have the potential to violate copyright, especially when this technology is used to modify cinematographic works owned by other parties on social media platforms. This study aims to analyze legal certainty, the form of legal liability for the use of Generative AI, and review the form of legal protection for cinematographic works modified using Generative AI on social media without permission. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and data were carried out through literature studies. Data analysis used normative analysis methods. The results of the study indicate that legal certainty in the use of Generative AI is currently still not achieved because the Copyright Law is still oriented towards humans as creators. The forms of legal liability that can be applied include civil, criminal, and administrative aspects, while legal protection is provided preventively through takedown mechanisms and repressively through compensation lawsuits and criminal sanctions. The conclusion of this study is that the protection of copyright in cinematographic works for the use of Generative AI on social media platforms creates legal uncertainty that needs to be addressed immediately through regulatory updates and strengthening copyright enforcement policies in the digital era. The formation of specific regulations regarding liability for works involving Generative AI technology is an important step towards realizing legal certainty, justice, and benefits for all parties involved. Keyword: Copyright, Cinematographic Works, Generative AI, Social Media, Legal Protection.
Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat manusia menggunakan bantuan teknologi AI Generatif (kecerdasan buatan) dalam menghasilkan berbagai karya baru, termasuk karya sinematografi yang beredar di media sosial. Namun, kemunculan AI Generatif telah menimbulkan persoalan hukum baru, karena dalam penggunaannya banyak karya yang berpotensi melanggar hak cipta terutama ketika teknologi ini digunakan untuk memodifikasi karya sinematografi milik pihak lain di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum, bentuk tanjung jawab hukum atas penggunaan AI Generatif serta meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang dimodifikasi menggunakan AI Generatif di media sosial tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penggunaan AI Generatif saat ini masih belum tercapai karena dalam UUHC masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan meliputi aspek perdata, pidana serta administratif, sementara perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui mekanisme takedown dan represif melalui gugatan ganti rugi maupun sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelindungan hak cipta karya sinematografi atas penggunaan AI Generatif di platform media sosial menimpulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi melalu pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan penegakan hak cipta di era digital. Pembentukan aturan khusus mengenai tanggung jawab atas karya yang melibatkan teknologi AI Generatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak terkait.
Kata kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, AI Generatif, Media Sosial, Pelindungan Hukum.
Abstract:A brand as an identifier of the origin of goods or services for producers is a guarantee of the value of production results related to quality and consumer satisfaction. With a brand, a company has built a character for…
its products which is expected to improve the business reputation for the use of the brand. The research method used in this writing is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. IDM000475954 is compared to the variation of the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand above, it is clear that the Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. Registration IDM000475954 is identical to the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand considering the identical writing style and font selection on both brands. In addition, the government should also harmonize the law regarding the criteria for well-known brands by referring to the Paris Convention. Reconstruction of the law regarding the protection of well-known brands against Passing Off Actions, in Indonesia also needs to be done by using the Singapore Trade Marks Act as a reference.
Keyword: Legal Protection, Famous Brand, Jollibee, Passing Off
Abstrak: Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa bagi produsen merupakan jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Dengan merek, sebuah perusahaan telah membangun karakter terhadap produk-produk hasil produksinya yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dibandingkan dengan variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di atas, maka terlihat jelas bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 identik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mengingat gaya penulisan dan pemilihan font yang identik pada kedua merek. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga melakukan harmonisasi hukum menyangkut kriteria merek terkenal dengan merujuk pada Konvensi Paris. Rekonstruksi hukum terkait pelindungan merek terkenal atas Tindakan Passing Off, di Indonesia juga perlu dilakukan dengan menjadikan Singapore Trade Marks Act sebagai rujukan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Jollibee, Passing Off
Abstract:Abstract: The lawsuit filed by the creator regarding the protection of computer program writings related to online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services occurred because the creator believed that their economic…
ic and moral rights had been violated and commercially exploited without permission or knowledge. The issues raised in this study include: (1) How creators’ rights over copyright claims are recognized; (2) How ownership of unregistered copyrighted works is proven; and (3) Why the Supreme Court Decision No. 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 did not recognize anyone as the creator of the computer program writings concerning online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services.
Keyword: Legal Protection, Creator, Copyright Materialization, Computer Program
Â
Abstrak: Gugatan pencipta terhadap pelindungan karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services, terjadi karena pencipta merasa hak ekonomi dan hak moralnya sebagai pencipta atas suatu karya cipta telah dilanggar dan dimanfaatkan secara komersial, tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pencipta, yaitu: 1) Bagaimana hak pencipta atas klaim terhadap perwujudan hak cipta; 2) Bagaiamana pembuktian kepemilikan hak cipta terhadap hasil ciptaan yang tidak didaftarkan; dan 3) Mengapa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 tidak ada yang dianggap sebagai pencipta atas karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services.
Kata kunci: Pelindungan Hukum, Pencipta, Perwujudan Hak Cipta, Program Komputer
Â
Abstract:Abstract:Â A worker who is bound by a work agreement is often ordered to create a creative work by the company. Issues arising from the creation of a copyrighted work in an employment relationship often raise questions regarding…
regarding who is the party who has the right to be the creator and copyright holder. The core problem in this research is how the legal protection for companies as copyright holders of March song creations created by companies and workers who are bound by an employment relationship is based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This research uses a type of normative juridical legal research. In this thesis, the researcher analyzes using statutory regulations, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for the company as the copyright holder for the March song creation created by the company and workers who are bound by an employment relationship based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 has been fulfilled as in the facts of the trial it was proven that it belonged to the company PT STA as copyright holder. In this case, the company is covered by the provisions of recovery theory, which essentially states that inventors/creators/designers who have spent time, money and energy to produce their intellectual work must get back what they have spent
Keyword: Copyright, Mars Song, Company
Â
Abstrak: Seorang Pekerja yang terikat dalam suatu perjanjian kerja, kerap kali diperintahkan untuk membuat suatu Karya Cipta Oleh Perusahaan. Persoalan yang timbul atas pembuatan suatu Karya Cipta dalam hubungan kerja kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang berhak sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada tesis ini, peneliti menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentan Hak Cipta. Pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah terpenuhi sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
Â
Kata kunci: Hak Cipta, Lagu Mars, Perusahaan
Abstract:Abstract: The use of traditional medicines dominates pharmaceutical preparation in Indonesia caused some factors and their special qualifies which are regarded safer than the modern ones. The market development for traditional…
tional medicine circulation also plays the role in the growth of new industry of traditional medicine. The circulation of illegal traditional medicines, using malignant chemical substance for health in Asahan Regency. The result of the research shows that legal protection for consumers of traditional medicines containing malignant chemical substances is regulated in Law No 8/1999 on Legal Protection for Consumer and Law No 36/2009 on Health. Imprisonment will be imposed on anyone who sells illegal traditional medicines as it is regulated in Article 197 in conjunction with Article 106, paragraph (1) of Law No. 36/2009 on Health. Business people are responsible for giving compensation to consumers consuming a product containing malignant chemical substance. The importance of education provided for business people about good production practicing and compliance with security standard should always be increased. The government should be more active in fostering and controlling the circulation of traditional jamu/medicines before and after they are sold in the market.
Â
Keywords: Legal Protection, Malignant Traditional Medicines, Jamu, Consumer
Abstrak: Di Indonesia, penggunaan obat tradisional mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor serta khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Berkembangnya pasar bagi peredaran jamu tradisional juga berperan dalam tumbuhnya industri baru di bidang jamu tradisional. Di Kabupaten Asahan ditemukan peredaran jamu ilegal yang diduga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelindungan konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi setiap orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terancam pidana penjara yang diatur di Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku Usaha usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai praktik produksi yang baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat/jamu tradisional baik sebelum beredar di pasar maupun setelah obat/jamu tradisional beredar di pasaran.
Â
Kata kunci: Pelindungan Hukum, Obat Tradisional Berbahaya, Jamu, Konsumen
Abstract:Abstract: The use of social media has developed at this time which can make it easier for people to obtain information, the low level of understanding of the Indonesian people about the importance of Copyright protection…
is the cause of many cases of Copyright infringement. Especially Vlog works which are included in the realm of Intellectual Property Rights. This study uses a normative legal research method and a statutory approach and a legal concept analysis approach. This study is descriptive, the materials used are primary law and secondary legal materials. The results of this study confirm that Vlogs that are rebroadcast can be said to be cinematographic works of creation, and will receive Copyright protection in accordance with Article 40 paragraph 1 letter m of the Copyright Law, although the article does not contain the words Vlog. The conclusion of this study is that Vlogs can be categorized as creations in the form of moving images, including documentary films, advertising films, reportage or story films made with scenarios and Vlog cartoon films themselves meet the criteria as moving images. So that Vlogs can be given legal protection if the Vlog rebroadcast is carried out without the permission of the Vlog Owner or without a written agreement (License). Rebroadcasting without permission from the Vlog Owner will be subject to sanctions as stipulated in the Copyright Act, by filing a lawsuit for damages or reporting it as a criminal act of Copyright infringement.
Â
Keywords: Vlog, Copyright, Moving Images, License
Abstrak: Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Khususnya karya Vlog yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Vlog yang ditayangkan ulang dapat dikatakan sebagai karya cipta sinematografi, dan akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, meskipun didalam pasal tersebut tidak memuat kata-kata Vlog. Kesimpulan penelitian ini adalah Vlog dapat dikategorikan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun Vlog sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (moving images). Sehingga Vlog dapat diberikan pelindungan hukum jika penayangan ulang Vlog dilakukan tanpa izin Pemilik Vlog atau tanpa adanya perjanjian tertulis (Lisensi). Penayangan ulang tanpa izin Pemilik Vlog akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.
Â
Kata kunci: vlog, hak cipta, gambar bergerak (moving images), lisensi
Abstract:Migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, termasuk ke Taiwan, terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sehingga Taiwan menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Asia Timur.…
Namun, tingginya angka migrasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum PMI mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan PMI rentan mengalami eksploitasi kerja, pemotongan gaji secara ilegal, penahanan dokumen, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program International Community Service (Student International Community Service) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) di Taiwan dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum PMI mengenai hak-hak dasar, prosedur pengaduan resmi, dan pencegahan TPPO. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi pengaduan, serta pembagian modul saku dwibahasa yang dilaksanakan di tiga lokasi konsentrasi PMI, yaitu Taipei, Taoyuan, dan Kaohsiung, dengan melibatkan 115 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman hukum peserta dari 50,4 pada pre-test menjadi 82,4 pada post-test atau meningkat sebesar 63,5%. Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan mencapai 92% dalam kategori puas dan sangat puas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa program International Student Community Service dapat menjadi model pengabdian lintas negara yang efektif sekaligus bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi diaspora pekerja Indonesia di luar negeri.
The migration of Indonesian workers abroad, including to Taiwan, continues to show an increasing trend every year, making Taiwan one of the main destination countries for Indonesian Migrant Workers (PMI) in the East Asian region. However, the high migration rate has not been fully balanced with PMI's legal understanding of the rights, obligations, and protection mechanisms regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, so that PMI is vulnerable to labor exploitation, illegal salary deductions, document detention, and potential trafficking in persons (TPPO). This community service activity is carried out through the International Community Service Program (Student International Community Service) of the University of Muhammadiyah Bengkulu (UMB) in Taiwan, with the aim of increasing PMI's legal understanding of basic rights, official complaint procedures, and prevention of trafficking. The implementation methods included interactive lectures, group discussions, case studies, complaint simulations, and the distribution of bilingual pocket modules, which were carried out in three PMI concentration locations, namely Taipei, Taoyuan, and Kaohsiung, involving 115 participants. The results of the evaluation showed an increase in the average legal understanding score of participants from 50.4 in the pre-test to 82.4 in the post-test, or an increase of 63.5%, with the level of satisfaction with the activity reaching 92% in the satisfied and very satisfied categories. This activity shows that the International Student International Community Serviceprogram can be an effective model of cross-border community service as well as a form of university contribution in strengthening legal protection for the diaspora of Indonesian workers abroad.
Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.