Abstract:Abstract: Public complaint management at the Silaen Sub-district Office, Toba Regency, has traditionally relied on conventional, in-person procedures that require citizens to visit the office directly to submit a complaint.…
nt. This limitation results in long waiting times, undocumented reports, and an absence of any tracking mechanism for residents. This study designs and implements a web-based public complaint platform, internally referred to as PARI-SILAEN, that is integrated with a WhatsApp Gateway service to overcome these limitations. The system was developed using the Rapid Application Development (RAD) method through four iterative stages: Requirements Planning, User Design, Construction, and Cutover, and was built with PHP Native, MySQL, Bootstrap 5, Chart.js, DataTables, and the FONNTE API as the WhatsApp notification service. Identity validation is layered across three mechanisms: automatic verification of the first six digits of the National Identity Number (NIK) against the official regional code of Silaen Sub-district (121203), mandatory selection of a registered home village from twenty-three villages, and manual verification by an Admin officer, while GPS coordinates are used only to record the incident location rather than to validate residency. The system manages six complaint statuses, namely New, Verified, In Process, Completed, Rejected, and Escalated, each of which triggers an automatic WhatsApp notification through eight predefined message triggers. System functionality was evaluated using Black-Box Testing across fifteen scenarios covering public, administrator, and executive access, all of which were declared valid, while User Acceptance Testing (UAT) involving Likert-scale questionnaires recorded a feasibility score of 91.50% from the citizen group and 93.33% from the internal apparatus group, both falling into the “Very Effective” category. These findings indicate that the integration of a structured web-based complaint workflow with automated WhatsApp notifications meaningfully improves the transparency, responsiveness, and administrative accountability of public services at the sub-district level.
Keywords: public complaint platform; WhatsApp Gateway; e-government; Rapid Application Development; NIK identity validation
Abstrak: Pengelolaan pengaduan masyarakat di Kantor Camat Silaen, Kabupaten Toba, selama ini masih berjalan secara konvensional sehingga mengharuskan warga datang langsung ke kantor untuk menyampaikan keluhan. Kondisi ini menimbulkan waktu tunggu yang lama, pengaduan yang tidak terdokumentasi, serta tidak adanya mekanisme pelacakan bagi warga. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sebuah platform pengaduan masyarakat berbasis web, yang secara internal disebut PARI-SILAEN, yang diintegrasikan dengan layanan WhatsApp Gateway untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sistem dikembangkan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) melalui empat tahapan iteratif, yaitu Requirements Planning, User Design, Construction, dan Cutover, serta dibangun dengan PHP Native, MySQL, Bootstrap 5, Chart.js, DataTables, dan FONNTE API sebagai layanan notifikasi WhatsApp. Validasi identitas dirancang secara berlapis melalui tiga mekanisme, yaitu pemeriksaan otomatis terhadap enam digit pertama Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicocokkan dengan kode wilayah resmi Kecamatan Silaen (121203), kewajiban memilih desa domisili dari dua puluh tiga desa terdaftar, serta verifikasi manual oleh Admin, sementara koordinat GPS hanya digunakan untuk mencatat lokasi kejadian dan bukan sebagai alat validasi domisili. Sistem mengelola enam status aduan, yaitu Baru, Diverifikasi, Diproses, Selesai, Ditolak, dan Eskalasi, yang masing-masing memicu notifikasi WhatsApp otomatis melalui delapan jenis pemicu pesan yang telah ditetapkan. Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan melalui Black-Box Testing terhadap lima belas skenario yang mencakup akses publik, administrator, dan eksekutif, dengan seluruh skenario dinyatakan valid, sementara User Acceptance Testing (UAT) menggunakan kuesioner skala Likert mencatat skor kelayakan sebesar 87.60% dari kelompok masyarakat dan 87.00% dari kelompok aparatur internal, yang keduanya berada pada kategori “Sangat Efektif”. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi alur kerja pengaduan berbasis web yang terstruktur dengan notifikasi WhatsApp otomatis secara nyata meningkatkan transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas administrasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Kata kunci: platform pengaduan masyarakat; WhatsApp Gateway; e-government; Rapid Application Development; validasi identitas NIK
Abstract:Abstract: This study aims to analyze the influence of Financial Technology (Fintech), Digital Marketing, and Digital Financial Literacy on the Performance of MSMEs in Batu Bara Regency, North Su-matra. A quantitative approach…
roach with a survey method was employed. The research population comprised all MSMEs registered at the Cooperative and MSME Office of Batu Bara Regency, totaling 3,847 business units. Samples were selected using simple random sampling based on the Slovin formula, yielding 362 respondents. Data were collected through structured question-naires and analyzed using Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS) with SmartPLS 4.0 software. Results indicate that: (1) Financial Technology has a positive and signif-icant effect on MSME Performance (β = 0.312; p < 0.05); (2) Digital Marketing has a positive and significant effect on MSME Performance (β = 0.287; p < 0.05); (3) Digital Financial Litera-cy has a positive and significant effect on MSME Performance (β = 0.341; p < 0.05). Simultane-ously, the three variables contributed 67.4% to the variation in MSME Performance (R² = 0.674). These findings imply that adoption of digital financial technology, optimization of digi-tal marketing strategies, and enhancement of digital financial literacy are key factors in improv-ing MSME performance and competitiveness in the digital transformation era.
Keywords: Financial Technology, Digital Marketing, Digital Financial Literacy, MSME Performance, Batu Bara Regency
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Financial Teknologi (Fintech), Digital Marketing, dan Literasi Keuangan Digital terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Popu-lasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Ka-bupaten Batu Bara berjumlah 3.847 unit usaha. Sampel dipilih menggunakan teknik simple random sampling berdasarkan rumus Slovin sehingga diperoleh 362 responden. Data dik-umpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan Structural Equation Mod-eling – Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Financial Teknologi berpengaruh positif dan signifikan ter-hadap Kinerja UMKM (β = 0,312; p < 0,05); (2) Digital Marketing berpengaruh positif dan sig-nifikan terhadap Kinerja UMKM (β = 0,287; p < 0,05); (3) Literasi Keuangan Digital ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM (β = 0,341; p < 0,05). Secara simultan, ketiga variabel berkontribusi sebesar 67,4% terhadap variasi Kinerja UMKM (R² = 0,674). Temuan ini mengimplikasikan bahwa adopsi teknologi keuangan digital, optimalisasi strategi pemasaran digital, dan peningkatan literasi keuangan digital merupakan faktor kunci dalam mendorong kinerja dan daya saing UMKM di era transformasi digital.
Kata Kunci: Financial Teknologi, Digital Marketing, Literasi Keuangan Digital, Kinerja UMKM, Kabupaten Batu Bara
Abstract:Abstract: This study aims to analyze the utilization of the Simlibtamas system in managing research proposal submissions at the Medan State Polytechnic. Based on observations on the system dashboard, there are 1,299 registered…
stered users, 21 of whom are active, who have submitted proposals, and a total of 800 proposals that have been processed. This system is able to display information in a structured manner through a submission table containing the name of the proposer, the proposal title, the original scheme, document files, assessments, and the amount of proposed and recommended funding. In addition, a recapitulation graph of the amount of funding shows the existence of funding submissions within a certain time period, reflecting the dynamics of research activity. The results show that the Simlibtamas system has functioned well in supporting the administration and evaluation process of research proposals. However, the involvement of proposer users still needs to be improved for more optimal system utilization. In conclusion, Simlibtamas is able to facilitate monitoring, transparency, and management of research, and can be further developed to increase participation and effectiveness of research fund distribution.
Keywords: Information Systems, Applications, Simlibtimnas, Research, Community Service
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sistem Simlibtamas dalam pengelolaan pengajuan proposal penelitian di Politeknik Negeri Medan. Berdasarkan hasil pengamatan pada dashboard sistem, tercatat sebanyak 1299 pengguna terdaftar dengan 21 pengguna aktif yang mengajukan proposal, serta total 800 proposal yang telah diproses. Sistem ini mampu menampilkan informasi secara terstruktur melalui tabel pengajuan yang memuat nama pengusul, judul proposal, skema pendanaan, file dokumen, penilaian, serta jumlah dana yang diusulkan dan direkomendasikan. Selain itu, grafik rekapitulasi jumlah dana menunjukkan adanya fluktuasi pengajuan dana dalam rentang waktu tertentu, yang mencerminkan dinamika aktivitas penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Simlibtamas telah berfungsi dengan baik dalam mendukung proses administrasi dan evaluasi proposal penelitian. Namun, keterlibatan pengguna pengusul masih perlu ditingkatkan agar pemanfaatan sistem menjadi lebih optimal. Kesimpulannya, Simlibtamas mampu memudahkan monitoring, transparansi, dan pengelolaan penelitian, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas distribusi dana penelitian.
Kata kunci: Sistem Informasi, Aplikasi, Simlibtimnas, Penelitian, Pengabdian
Abstract:requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried…
d out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, and Kedatukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat.
Â
Keywords: Urgency Of Registation, Communal Land, Langkat.
Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, dan Kedatukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendafataran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat.
Â
Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat
Abstract:Abstract: The Director General of AHU provides a new breakthrough by launching an electronic fiduciary registration system. However, this system is not without problems. Many parties encounter obstacles in electronic fiduciary…
uciary registration, for example system problems, difficulties in accessing the platform, and some data that is not yet available in the electronic AHU system. The problems in this research are regarding legal responsibility if there is a data input error in the electronic Fiduciary Guarantee registration system, the role of the Notary in carrying out electronic Fiduciary Guarantee registration and the validity of the Fiduciary Guarantee deed which occurs if it is not registered because the server is down in the practice of registering Fiduciary Guarantee electronically. electronic. The conclusion of this research is that the responsibility of a notary who makes data input errors in the electronic Fiduciary Guarantee registration system is limited to the responsibility of correcting the data input errors made, either before or after the PNBP payment is made by the notary. The responsibilities that a notary must carry out in this case do not include administrative, civil or criminal responsibilities. One of the roles of a notary is to make a Fiduciary Guarantee deed, which is a partij deed, namely a deed made before a notary, after which the fiduciary guarantee is registered at the Fiduciary Registration Office. The validity of the Fiduciary Guarantee deed that occurs if it is not registered because the server is down in the practice of registering the Fiduciary Guarantee electronically will not be binding on the parties or third parties, giving rise to legal consequences of the absence of legal certainty and legal protection for interested parties. Keyword: Implementation, Electronic Fiduciary Registration, Notary
Â
Abstrak: Dirjen AHU memberikan terobosan baru dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik. Namun, sistem ini bukan tanpa masalah. Banyak pihak yang menemukan hambatan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ini misalnya gangguan sistem, kesulitan dalam akses platform, serta beberapa data yang belum tersedia pada sistem AHU elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan input data dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, peran Notaris dalam melalakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dan keabsahan akta Jaminan Fidusia yang terjadi jika tidak didaftrakan karena server down dalam praktek pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Kesimpulan penelitian ini adalah tanggung jawab notaris yang melakukan kesalahan input data dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik hanya sebatas tanggung jawab pembetulan terhadap kesalahan input data yang dilakukan, baik itu sebelum atau setelah pembayaran PNBP dilakukan oleh notaris. Tanggung jawab yang harus diemban oleh notaris dalam hal ini, bukan termasuk tanggung jawab dalam bentuk administratif, perdata maupun pidana. Salah satu peran notaris adalah membuat akta Jaminan Fidusia, yang merupakan akta partij yakni akta yang dibuat di hadapan notaris, untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Keabsahan akta Jaminan Fidusia yang terjadi jika tidak didaftarkan karena server down dalam praktek pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah tidak akan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Â
Â
Kata kunci: Implementasi, Pendaftaran Fidusia Elektronik, Notaris
Abstract:Abstract: Based on article 13 number 1 of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely "Employers are required to gradually register themselves and their employees as participants with the…
social security organizing body, in accordance with the social security program followed". However, the fact in the field is that notaries as employers are still negligent in their obligations to register their employees in the BPJS Ketenagakerjaan program, one of the social security programs created by the government to improve the welfare of workers, which means that notaries do not comply with Law Number 30 of 2014 concerning the Regulation of Notary Positions Article 4 Number 1. The results of this study indicate that the reason notaries do not register their workers is due to the lack of knowledge about social security and the factor of administrative sanctions that are not firm and the lack of supervision of protection for workers who have been registered or have not been registered. then also notaries who do not care about the welfare of their workers. The suggestions in this study are as follows: Notaries are expected to submit to and comply with the SJSN Law which states that notaries are employers, and based on the SJSN Law and the BPJS Law, employers are required to register their employees in the BPJS Employment program, secondly, the sanctions for notaries who have not fulfilled social security for their employees are still too light so that they do not have a deterrent effect, thirdly, it is expected that notaries and their employees are active and continue to synergize in implementing applicable laws and regulations for the sake of mutual progress and prosperity.
Â
Keyword: Social Security, Notary Employees, BPJS Employment
Â
Abstrak: Berdasarkan pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutiâ€. Namun fakta dilapangan notaris sebagai pemberi kerja masih lalai akan kewajibannya untuk mendaftarkan pegawainya pada program BPJS Ketenagakerjaan salah satu program jaminan sosial yang dibuat pemerintah untuk mensejahterakan pekerja yang berarti notaris tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Pasal 4 Angka 1. Hasil penelitian ini menunjukan penyebab notaris tidak mendaftarkan pekerjanya karena minimnya pengetahuan tentang jaminan sosial serta faktor tidak tegasnya sanksi administratif dan kurangnya pengawasan terhadap perlindungan pada tenaga kerja yang sudah didaftarkan ataupun yang belum didaftarkan. kemudian juga notaris yang kurang memperdulikan kesejahteraan pekerjanya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Notaris diharapkan tunduk dan mematuhi UU SJSN yang menyatakan bahwa notaris merupakan pemberi kerja, dan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan, kedua sanksi bagi notaris yang belum memenuhi jaminan sosial untuk pegawainya masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, ketiga Diharapkan notaris dan karyawannya aktif dan terus bersinergi dalam penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Â
Kata kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan
Abstract:Abstract: The lawsuit filed by the creator regarding the protection of computer program writings related to online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services occurred because the creator believed that their economic…
ic and moral rights had been violated and commercially exploited without permission or knowledge. The issues raised in this study include: (1) How creators’ rights over copyright claims are recognized; (2) How ownership of unregistered copyrighted works is proven; and (3) Why the Supreme Court Decision No. 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 did not recognize anyone as the creator of the computer program writings concerning online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services.
Keyword: Legal Protection, Creator, Copyright Materialization, Computer Program
Â
Abstrak: Gugatan pencipta terhadap pelindungan karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services, terjadi karena pencipta merasa hak ekonomi dan hak moralnya sebagai pencipta atas suatu karya cipta telah dilanggar dan dimanfaatkan secara komersial, tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pencipta, yaitu: 1) Bagaimana hak pencipta atas klaim terhadap perwujudan hak cipta; 2) Bagaiamana pembuktian kepemilikan hak cipta terhadap hasil ciptaan yang tidak didaftarkan; dan 3) Mengapa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 tidak ada yang dianggap sebagai pencipta atas karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services.
Kata kunci: Pelindungan Hukum, Pencipta, Perwujudan Hak Cipta, Program Komputer
Â
Abstract:The sophistication of artificial intelligence whose benefits are felt by the public, generally business actors, is the ability to produce a logo design that is closely related to business as well as matters relating to the…
he identity and distinguishing marks of an organization, company, legal entity and so on. This type of research is normative legal research, prescriptive in nature. The approaches used are statutory, conceptual and case approaches. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection techniques, using document study tools. The data was then analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of the research concluded that a business logo produced by artificial intelligence could be registered as an object of trademark rights, because the object of trademark rights is not determined by the creation process, but rather by the user who is registered for its use. It is recommended that the government be more active in socializing the first to file principle, establishing regulations for registration of artificial intelligence marks, and adding originality provisions to the Trademark Law to prevent abuse of rights in technological developments.
Â
Keyword: Artificial Intellegence, Brand Ownership, Logo.
Â
Abstrak: Kecanggihan kecerdasan buatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, umumnya para pelaku usaha adalah kemampuan untuk menghasilkan sebuah desain logo yang sangat erat kaitannya dengan bisnis serta hal-hal berkaitan dengan identitas maupun tanda pembeda dari suatu organisasi, perusahaan, badan hukum dan sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, dengan alat studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa logo bisnis yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat saja didaftarkan sebagai objek hak merek, sebab objek hak atas merek tidak ditentukan oleh proses pembuatan nya, melainkan oleh pengguna yang didaftarkan atas penggunaan nya. Disarankan agar pemerintah lebih aktif menyosialisasikan prinsip first to file, menetapkan regulasi pendaftaran merek hasil kecerdasan buatan, serta menambahkan ketentuan orisinalitas pada UU Merek untuk mencegah penyalahgunaan hak dalam perkembangan teknologi.
Â
Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Kepemilikan Merek, Logo.
Abstract:This study aims to determine the quality of service and public compliance in paying Motor Vehicle Tax at the Samsat Stabat office, Langkat Regency, as well as analyzing the effect of service quality on public compliance…
in paying Motor Vehicle Tax by testing Rahayu theory who said that there was an effect of service quality on tax compliance. The type of research used is associative research (relationship) using quantitative data analysis. The population and sample in this study were taxpayers who were registered at the Samsat Stabat office in Langkat Regency were totaling 100 people. The research instrument used a questionnaire with a Likert scale. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) using Partial Least Square (PLS) program. SEM consists of 2 models such as measurement model (outer model) and structural model (inner model). Both models test the validity, reliability and research hypotheses. The results showed that the service quality was in the high or appropriate category. Compliance with paying Motor Vehicle Tax is in the high category. and the quality of service has a positive and significant effect on public compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB) at the Stabat Samsat Office of Langkat Regency. The coefficient of determination R Square is 0.869 indicating the magnitude of the effect of service quality on compliance with paying Motor Vehicle Tax (PKB) 86.9% and 13.1% influenced by other factors not examined in this study.
Abstract:Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first-to-file, tetapi penerapannya dibatasi oleh kewajiban bahwa pendaftaran harus dilakukan dengan iktikad baik. Persoalan dapat muncul ketika suatu merek memiliki kemiripan…
iripan dengan merek yang telah terdaftar atau lebih dahulu diajukan, kemudian didaftarkan oleh pihak lain yang memiliki tujuan tidak baik. Atas dasar tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis ketentuan mengenai iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan mengacu pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, diperoleh hasil bahwa iktikad tidak baik dapat menjadi alasan penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), sekaligus menjadi batas terhadap penerapan asas first-to-file. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek diberikan dalam bentuk preventif melalui pemeriksaan substantif dan penolakan permohonan serta represif melalui pengajuan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77
The trademark registration system in Indonesia adopts the first-to-file principle; however, its application is subject to the requirement that registration be conducted in good faith. Issues may arise when a trademark resembles one that has already been registered or previously applied for and is subsequently registered by another party with improper intentions. Therefore, this study aims to analyze the provisions concerning bad faith in the trademark registration process under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study also examines the forms of legal protection available to registered trademark owners against registrations made in bad faith by referring to Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Using a normative juridical research method with a statutory and case approach, the study finds that bad faith may constitute a basis for rejecting a trademark registration application as provided under Article 21 paragraph (3), while also serving as a limitation on the application of the first-to-file principle. Legal protection for registered trademark owners is provided preventively through substantive examination and rejection of applications, and repressively through the filing of trademark cancellation lawsuits as regulated under Articles 76 and 77.