Abstract:Abstract: The problem in this study stems from the existence of unfair business competition arising from trademark registration applications in bad faith. The element of good faith has an important role in the trademark…
legal system in Indonesia to prevent disputes in the future. This study specifically analyzes the trademark dispute in the Medan District Court Decision Number 4 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga Medan, which involves the registration of the KANDUI and KANDUI VILLAS trademarks by the defendant, even though the trademark has been previously used by the plaintiff, even the defendant himself is a manager at the plaintiff's lodging business. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The issues studied include: (1) legal protection of trademarks according to the principle of good faith to prevent unfair business competition; (2) indications of unfair business competition practices in the KANDUI trademark dispute; and (3) the suitability of the judge's considerations in the decision with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the study indicate that the judge in the decision only emphasized the first to file principle as regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016, but was inconsistent with his considerations which had acknowledged the relevance of the first to use principle. In addition, the judge did not thoroughly examine the defendant's bad faith as stated in the plaintiff's petitum. Thus, although the judge's decision was formally in accordance with regulations, there were still weaknesses in upholding the principle of good faith which is an important instrument to prevent unfair business competition in the trademark legal regime.
Keyword: Business competition, Brand, Bad faith
Â
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Unsur iktikad baik memiliki peran penting dalam sistem hukum merek di Indonesia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini secara khusus menganalisis sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, yang melibatkan pendaftaran merekKANDUIdanKANDUI VILLASoleh tergugat, padahal merek tersebut telah lebih dahulu digunakan oleh penggugat, bahkan tergugat sendiri merupakan pengurus pada usaha penginapan milik penggugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) perlindungan hukum terhadap merek menurut prinsip iktikad baik untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat; (2) indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sengketa merekKANDUI; serta (3) kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut hanya menekankan asasfirst to filesebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun tidak konsisten dengan pertimbangannya yang sempat mengakui relevansi asasfirst to use. Selain itu, hakim tidak secara mendalam mengkaji iktikad tidak baik tergugat sebagaimana petitum penggugat. Dengan demikian, meskipun putusan hakim secara formil sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat kelemahan dalam menegakkan prinsip iktikad baik yang menjadi instrumen penting untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dalam rezim hukum merek
Kata Kunci : Persaingan usaha, Merek, Iktikad tidak baik
Abstract:Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian dan termasuk kepada lembaga keuangan mikro yang meliputi cakupan yang kecil yang bertujuan untuk meratakan ekonomi bagi seluruh masyarakat, sistem…
sistem yang digunakan hampir mirip dengan bank syariah yaitu menggunakan prinsip syariah dan menawarkan produk simpan pinjam, akan tetapi permasalahan yang terjadi dan berdampak bagi BMT untuk nasabah perlu adanya solusi yaitu dengan menerapkan sistem pembiayaan ketika nasabah meminjam dapat disamakan dengan bank syariah, perlu adanya kewaspadaan yang mendalam kepada nasabah, perlu adanya jaminan yang diperlukan dan data yang lengkap menghindari kemacetan pembiayaan ke BMT. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan analisis isi. Pengumpulan data diperoleh dari website, jurnal dan buku. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini factor permasalahan yang terjadi pada kemacetan pembiayaan ke BMT dapat diatasi dengan adanya sikap yang jujur dan memiliki iktikad baik, serta pengetahuan dan keterampilan dan kerja sama yang baik antara nasabah dengan shahibul maal yaitu dengan adanya komunikasi yang erat supaya mengetahui secara terbuka terkait dnegan pembiayaan, ketelitian dalam membaca karakter seorang nasabah perlu diperhatikan, dan juga dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang.
Abstract:Abstract: Members of the board of directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk were negligent in exercising their authority to manage the company based on the principles of good faith and prudence. The actions of the directors…
irectors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk can be said to be acts against the law. The regulation was then updated with decision no. KEP 17/PM/2002 by the Chairman of Bapepam regarding the obligation to submit financial reports periodically which came into effect for financial reports ending on 31 December 2002. In this decision it was stated that the annual financial report must be accompanied by an accountant's report with a general opinion and submitted to Bapepam no later than the end of the third month after the date of the annual financial report. The research methods in this research include normative legal types, with exploratory, descriptive and explanatory research characteristics, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used in this research are primary data, data secondary and tertiary data. Data collection techniques for library research and field research are then analyzed deductively. The directors' responsibilities in managing the company can have consequences if the directors have bad faith in carrying out their obligations.
Â
Keywords: Accountability, Directors, Finance, PT. Garuda Indonesia
Abstrak: Anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lalai dalam menjalankan kewenangannya untuk mengurus perseroan berdasarkan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Tindakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan No. KEP 17/PM/2002 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (onceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif. Tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dapat menimbulkan konsekuensi apabila direksi beriktikad buruk (bad faith) dalam menjalankan kewajibannya.
Â
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Keuangan, PT. Garuda Indonesia
Abstract:Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first-to-file, tetapi penerapannya dibatasi oleh kewajiban bahwa pendaftaran harus dilakukan dengan iktikad baik. Persoalan dapat muncul ketika suatu merek memiliki kemiripan…
iripan dengan merek yang telah terdaftar atau lebih dahulu diajukan, kemudian didaftarkan oleh pihak lain yang memiliki tujuan tidak baik. Atas dasar tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis ketentuan mengenai iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan mengacu pada Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, diperoleh hasil bahwa iktikad tidak baik dapat menjadi alasan penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), sekaligus menjadi batas terhadap penerapan asas first-to-file. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek diberikan dalam bentuk preventif melalui pemeriksaan substantif dan penolakan permohonan serta represif melalui pengajuan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77
The trademark registration system in Indonesia adopts the first-to-file principle; however, its application is subject to the requirement that registration be conducted in good faith. Issues may arise when a trademark resembles one that has already been registered or previously applied for and is subsequently registered by another party with improper intentions. Therefore, this study aims to analyze the provisions concerning bad faith in the trademark registration process under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study also examines the forms of legal protection available to registered trademark owners against registrations made in bad faith by referring to Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2025. Using a normative juridical research method with a statutory and case approach, the study finds that bad faith may constitute a basis for rejecting a trademark registration application as provided under Article 21 paragraph (3), while also serving as a limitation on the application of the first-to-file principle. Legal protection for registered trademark owners is provided preventively through substantive examination and rejection of applications, and repressively through the filing of trademark cancellation lawsuits as regulated under Articles 76 and 77.
Abstract:Penelitian ini berjudul Analisis Wacana Kritis Pada Video "Hukum & Sikap Kita Atas Ucapan Selamat Natal" Di YouTube Channel Jeda Nulis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah video Youtube Habib Ja’far yang berjudul…
judul hukum & sikap kita atas ucapan selamat natal di YouTube Channel Jeda Nulis. Adapun video yang penulis analisis berasal dari kanal Youtube. Aspek pertama, struktur makro atau tematik pada video yaitu wacana terkait hukum dan sikap kita atas ucapan selamat natal. Aspek kedua, superstrukur atau skema yang diawali dengan pandangan ketiga tokoh dalam video tersebut yaitu Habib Ja’far, Buya Yahya, dan Pendeta Tommy. Struktur mikro ada 4 elemen yakni elemen semantik berisikan latar, iktikad, dan praanggapan. Elemen sintaksis memakai kalimat campuran (kalimat aktif serta kalimat pasif), koherensi berisi tentang sebab akibat dan memakai kata penghubung. Elemen stilistik yang disampaikan menggunakan kata perumpamaan, Elemen retoris dengan metafora, ekspresi, grafis. Kognisi sosial meliputi 2 aspek ialah nilai dan pengalaman. Konteks sosial didalam riset ini konteks sosial yang dibagi jadi 2 bagian ialah konteks sosial makro dan konteks sosial mikro. Tiap- tiap konteks mempunyai 2 aspek berarti, ialah praktik kekuasaan serta akses dalam mempengaruhi wacana.