Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:The rapid growth of electronic transactions necessitates systems capable of monitoring seller quality and reputation across marketplace platforms. This study aims to design and implement a seller referral system on a Laravel…
avel 13 based e-commerce platform integrated with performance monitoring and seller accountability mechanisms. Built using the Prototype model encompassing communication, planning, modeling, prototyping, and deployment phases the system utilizes MySQL for database management. Registered sellers can distribute unique referral codes to prospective sellers, with the system automatically recording these relationships to enable structured tracking of activities, product counts, store ratings, and access status of referred sellers. Functional testing conducted via a black-box approach demonstrated that the authentication, referral registration, dashboard, monitoring, order management, and store settings modules operated strictly according to specifications, achieving a 100% test case pass rate. The primary contribution of this research lies in shifting the referral paradigm from simple user acquisition to a peer-accountability framework that holds referring sellers responsible for the performance of their recruits, thereby mitigating the presence of unreliable sellers and fostering greater trust in the online shopping environment.
Abstract:Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia, termasuk wilayah Pulau Rupat. Bagian daun dari tanaman kelor ini menjadi salah satu bagian yang paling banyak dimanfaatkan…
karena mengandung berbagai nutrisi, vitamin, dan mineral. Desa Pancur Jaya memiliki potensi kelor yang cukup dikenal masyarakat, ditandai dengan keberadaannya hampir di sepanjang wilayah desa. Pemanfaatan daun kelor di desa tersebut telah dikembangkan dalam berbagai bentuk produk olahan, seperti stik kelor, nugget kelor, teh daun kelor, dan puding kelor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pancur Jaya telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengolah potensi kelor yang tersedia di lingkungan mereka. Meskipun pemanfaatan daun kelor telah dilakukan dalam berbagai bentuk, masih terdapat peluang untuk mengenalkan bentuk pemanfaatan lainnya. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KUKERTA Universitas Riau Tahun 2026 Desa Pancur Jaya memperkenalkan pemanfaatan daun kelor sebagai bahan dasar masker. Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian penjelasan dan praktik sederhana kepada ibu-ibu Majelis Taklim Desa Pancur Jaya mengenai proses pembuatan masker kelor. Kegiatan mendapat respons positif karena memberikan pengetahuan baru mengenai alternatif pemanfaatan daun kelor yang sebelumnya belum dikenal oleh peserta.
Abstract:The advancement of digital communication has generated a range of ethical challenges, including cyberbullying, insults, negative labeling, the dissemination of unverified information, privacy violations, digital ghibah (backbiting),…
backbiting), polarization, and discrimination. These challenges call for an ethical framework that is not merely technical in nature but is also firmly grounded in Islamic values. This study aims to reconstruct a Qur’an-based digital communication ethics framework through a thematic analysis of Qur’anic interpretation of QS. Al-Hujurat verses 11–13 and to examine its relevance to strengthening character education. This qualitative study employs a library research approach using thematic Qur’anic interpretation, content analysis, and contextual analysis of the Qur’an, classical and contemporary exegetical works, as well as scholarly literature on digital communication and character education. The findings reveal that QS. Al-Hujurat verses 11–13 embody eight ethical principles that can be reconstructed within the context of digital communication: Dignity Protection, Respectful Communication, No Negative Labeling, Critical Verification, Privacy Protection, Responsible Speech, Inclusive Interaction, and Digital Equality. These eight principles are synthesized into the Qur’anic Digital Communication Ethics Framework (QDCEF), which comprises three overarching dimensions: Dignity, Responsibility, and Inclusion. The framework is further mapped onto the character values of respect, empathy, civility, tolerance, critical thinking, objectivity, trustworthiness, responsibility, integrity, justice, and self-control. These findings affirm that QS. Al-Hujurat verses 11–13 are relevant not only as a source of moral and character education but also as a conceptual foundation for reconstructing a digital communication ethics framework that bridges Qur’anic values with the demands of character education in the digital era. The proposed QDCEF thus offers a value-based conceptual framework for fostering ethical, responsible, inclusive, and character-oriented digital communication.
Abstract:Hubungan antara takdir ilahi, kebebasan manusia, dan pengobatan merupakan persoalan penting dalam pemikiran Islam dan bioetika Islam. Penelitian ini mengkaji mengapa manusia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan…
kukan pengobatan ketika sakit, sembuh, hidup, dan mati berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan filosofis-teologis dan komparatif-konseptual. Al-Qur’an, hadis, pemikiran teologi Islam, serta literatur kontemporer mengenai bioetika Islam, tawakal, fatalisme kesehatan religius, dan perilaku pencarian kesehatan Muslim dianalisis melalui sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa takdir ilahi tidak meniadakan agensi manusia. Ikhtiar pengobatan merupakan penggunaan sebab-sebab yang tersedia secara sadar dan bertanggung jawab di dalam tatanan ilahi, sedangkan tawakal melengkapi, bukan menggantikan, ikhtiar. Penelitian ini mengusulkan Model Tiga Ranah Agensi Manusia dalam Pengobatan, yang terdiri atas kondisi yang dialami, respons dan tindakan, serta hasil yang diterima. Tanggung jawab moral terutama berada pada ranah respons dan tindakan, meliputi kemampuan memperoleh informasi, mempertimbangkan alternatif, menentukan pilihan, dan menjalankan pengobatan secara wajar, sedangkan hasil terapi hanya sebagian berada dalam kontrol manusia. Karena itu, kegagalan terapi tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai kegagalan moral atau lemahnya tawakal. Kerangka ini mengintegrasikan takdir, agensi manusia, sebab medis, dan tanggung jawab moral serta memberikan dasar teologis bagi perilaku pencarian kesehatan yang bertanggung jawab, dengan relevansi konseptual terhadap Sustainable Development Goal 3.
Abstract:Perkembangan pembayaran digital mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai pembayaran yang praktis dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi transaksi dan kemudahan…
emudahan monitoring terhadap kepercayaan pengguna QRIS di Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26, meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pengguna QRIS (t = 9,206; sig. = 0,000), demikian pula kemudahan monitoring (t = 3,690; sig. = 0,000). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna (F = 107,119; sig. = 0,000), dengan nilai R Square 0,688 yang menunjukkan bahwa 68,8% variasi kepercayaan pengguna dijelaskan oleh kedua variabel, sedangkan 31,2% dijelaskan oleh faktor lain. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 7,843 + 0,592X1 + 0,243X2. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi transaksi dan semakin mudah monitoring dilakukan, semakin tinggi kepercayaan pengguna QRIS di Bekasi.
Abstract:This descriptive qualitative research analyzes the effectiveness of policy implementation on handling vagrants and beggars at the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City. Four indicators from George…
orge C. Edward III's policy implementation theory—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—are employed as the analytical framework. Field data obtained through observation, interviews, and documentation were systematically analyzed using the data condensation, display, and conclusion drawing model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings indicate that the policy implementation on handling vagrants and beggars at the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City has been running fairly well but has not yet been optimal. In the communication aspect, coordination among implementers has been functioning well; however, information dissemination to target groups and the general public remains suboptimal. In the resources aspect, policy implementation has been supported by human resources, authority, and facilities, yet is still constrained by limited personnel and underutilized facilities and databases. In the disposition aspect, officials demonstrate commitment, responsibility, and a professional attitude in implementing the policy; however, guidance programs have not been able to reach all vagrants and beggars on a sustainable basis. In the bureaucratic structure aspect, policy implementation has been supported by Standard Operating Procedures (SOPs), clear task distribution, and inter-division coordination; nevertheless, SOP implementation in the field still needs optimization to ensure services reach all target groups. Based on these findings, the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City needs to enhance communication and socialization to target groups, strengthen human resources and supporting facilities, optimize guidance and empowerment programs, and improve inter-agency coordination so that the policy implementation on handling vagrants and beggars can be more effective in improving social welfare.
Abstract:This study is motivated by a fundamental problem concerning how the character-education values contained in the book of Akhlāq Lil Banīn can be implemented consistently and meaningfully within Arabic language learning, amid…
amid an intense schedule, a diversity of methods, and the gap between the readiness of learners and educators in the boarding environment. This study aims to analyze and describe the implementation of character-education values from the book of Akhlāq Lil Banīn in Arabic language learning activities at the MBS Al Mujahidin Islamic Boarding School, Gunungkidul, Yogyakarta. The method used is qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation; informants were selected by purposive sampling, and data analysis comprised data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the implementation of character values takes place integratively, intensively, and contextually through a combination of formal school activities and non-formal dormitory activities such as mufrodat, hiwar, muhadhoroh, qirā’ah, muḥādatsah, and integrated Arabic learning. These activities not only develop linguistic competence but also serve as a medium for internalizing religious, disciplinary, responsibility, and social-care values through habituation and role modeling. Challenges were also found in the form of differing prior abilities among learners, a dense activity schedule, and the dynamic assignment of educators, all of which affect the absorption and internalization of values. It is concluded that the success of Akhlāq Lil Banīn-based character education depends heavily on pedagogical adaptation, differentiated learning, and management of the activity rhythm.
Abstract:The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, contains legal verses that require in-depth interpretation for proper application, one notable example being Tafsir al-Maraghi by Ahmad Musthafa al-Maraghi, a contemporary…
mporary Egyptian scholar known for his moderate stance and independence from madhhab fanaticism. This study aims to reveal al-Maraghi's typology of ijtihad in interpreting legal verses, identify the legal products he produced, and examine his responses to contemporary legal issues. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach and fiqhi tafsir framework, using Tafsir al-Maraghi as the primary source alongside various ahkam tafsir and fiqh works as secondary sources, analyzed through content analysis and comparative reasoning. The findings show that al-Maraghi developed an integrative ijtihad model combining five typologies, namely bayani, tarjihi, maqashidi, istislahi, and tajdidi, with maqashid al-shari'ah orientation as the most dominant character, spanning worship, marriage, inheritance-testament, transactions, politics, and criminal law. The study concludes that this ijtihad pattern produces moderate, contextual legal interpretations relevant to the development of contemporary Islamic law in Indonesia. Further research is recommended to apply a systematic contemporary maqashid approach.
Abstract:Various phenomena related to the implementation of integrity in the public sector demonstrate the importance of strengthening integrity values within organizations. One approach is through organizational culture, including…
ng the implementation of transaction practices through an Warung Kejujuran. This study aimed to explore auditors’ experiences in conducting transactions at an Warung Kejujuran. The study employed a qualitative approach using Moustakas’ transcendental phenomenology. Data were obtained through in-depth interviews and documentation involving auditors at the Jombang Regency Inspectorate who had experience interacting with the Warung Kejujuran. Data were analyzed through epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, and the synthesis of meaning and essence, supported by NVivo for data organization, coding, and identification of thematic patterns. The findings indicate that transaction practices at the Warung Kejujuran provide auditors with experiences of applying integrity values through independent decision-making in the absence of direct supervision. These experiences are reflected in self-control as a basis for honest action and in the fulfillment of obligations as an element of an auditor’s moral responsibility. Thus, the essence of auditors’ experiences in transaction practices at the Warung Kejujuran lies in their ability to conduct transactions independently through self-control and fulfillment of moral obligations in situations with limited external supervision.