Abstract:Statistik produksi perikanan penting untuk memahami perubahan jangka panjang perikanan pelagis kecil, tetapi data tahunan sering belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan literasi dan kemampuan interpretasi data.…
ata. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi data perikanan mahasiswa melalui analisis produksi ikan tembang (Sardinella fimbriata) di Kabupaten Lamongan, Indonesia, tahun 1990–2024. Kegiatan melibatkan enam mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui pengenalan data, pengolahan menggunakan Microsoft Excel, visualisasi deret waktu, latihan perhitungan, interpretasi terbimbing, dan diskusi kritis. Dataset transparan yang terdiri atas 35 observasi tahunan dianalisis menggunakan total dan rata-rata produksi, nilai minimum dan maksimum, perubahan absolut dan relatif antartahun, perbandingan antarperiode, serta Compound Annual Growth Rate (CAGR). Total produksi mencapai 191.156,2 ton dengan rata-rata 5.461,61 ton per tahun dan CAGR keseluruhan 1,87% per tahun. Produksi terendah sebesar 248,5 ton terjadi pada 2009, sedangkan produksi tertinggi mencapai 24.676,8 ton pada 2016. Kenaikan terbesar terjadi pada 2015–2016 sebesar 21.567,8 ton atau 693,72%, sementara penurunan terbesar terjadi pada 2022–2023 sebesar 9.544,1 ton atau 53,84%. Pengamatan deskriptif terhadap luaran pembelajaran menunjukkan bahwa peserta mampu membaca tren produksi, membedakan perubahan absolut dan relatif, membandingkan rata-rata antarperiode dan CAGR, serta menjelaskan bahwa data produksi tidak dapat langsung diartikan sebagai kelimpahan stok ikan. Data perikanan jangka panjang yang transparan dapat digunakan sebagai media pembelajaran kontekstual untuk memperkuat literasi data perikanan yang kritis, sistematis, dan dapat direplikasi.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Pengelolaan sampah di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya pemilahan sampah dari sumber, pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual, keterbatasan data,…
, serta kurangnya transparansi nilai ekonomi sampah bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola sampah kering melalui penerapan Bank Sampah Digital berbasis web yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan community development melalui tahapan observasi dan identifikasi kebutuhan, koordinasi dengan mitra, pengembangan sistem, sosialisasi, pelatihan, uji coba, pendampingan, serta evaluasi. Subjek kegiatan meliputi pengelola BUMDes, pemerintah desa, kader PKK, dan sekitar 150 kepala keluarga pada fase implementasi awal. Program menghasilkan platform digital yang mendukung pengelolaan data nasabah, kategori dan harga sampah, pencatatan hasil penimbangan, perhitungan nilai transaksi, saldo tabungan, riwayat setoran, stok, dan pelaporan. Implementasi sistem membantu pengelola BUMDes melakukan pencatatan transaksi secara lebih terstruktur, mempercepat penghitungan nilai setoran, serta meningkatkan keterlacakan dan transparansi informasi bagi nasabah. Kegiatan pelatihan dan pendampingan juga meningkatkan kemampuan awal pengelola dalam mengoperasikan sistem serta mendorong keterlibatan kader PKK dalam edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan kapasitas operator, konsistensi partisipasi warga, pemeliharaan sistem, kemitraan dengan pengepul, dan pengukuran dampak secara berkala. Program Smart Waste Village memberikan fondasi awal bagi pengelolaan sampah berbasis data, pemberdayaan masyarakat, penguatan peran BUMDes, dan pengembangan ekonomi sirkular di tingkat desa secara berkelanjutan.
Abstract:Perkembangan pembayaran digital mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai pembayaran yang praktis dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi transaksi dan kemudahan…
emudahan monitoring terhadap kepercayaan pengguna QRIS di Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26, meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pengguna QRIS (t = 9,206; sig. = 0,000), demikian pula kemudahan monitoring (t = 3,690; sig. = 0,000). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna (F = 107,119; sig. = 0,000), dengan nilai R Square 0,688 yang menunjukkan bahwa 68,8% variasi kepercayaan pengguna dijelaskan oleh kedua variabel, sedangkan 31,2% dijelaskan oleh faktor lain. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 7,843 + 0,592X1 + 0,243X2. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi transaksi dan semakin mudah monitoring dilakukan, semakin tinggi kepercayaan pengguna QRIS di Bekasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan limbah daur ulang, sistem tata kelola limbah daur ulang, serta implikasi pemanfaatan dan tata kelola limbah daur ulang dalam meningkatkan kesejahteraan…
ibu rumah tangga pada Bank Sampah Saring Seroja RW 13 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan limbah berbasis masyarakat sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas pengurus Bank Sampah Saring Seroja dan ibu rumah tangga yang menjadi anggota aktif bank sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan limbah daur ulang telah berjalan dengan baik melalui kegiatan pemilahan sampah, penimbangan, pencatatan tabungan sampah, penjualan sampah anorganik, serta pemanfaatan sampah organik menggunakan budidaya larva Black Soldier Fly (BSF) dan pembuatan kompos. Tata kelola Bank Sampah Saring Seroja telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, dan efektivitas, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, fluktuasi harga jual sampah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemanfaatan dan tata kelola limbah daur ulang memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan ibu rumah tangga melalui peningkatan pendapatan tambahan, meningkatnya pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan, bertambahnya hubungan sosial antaranggota, serta meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Abstract:Kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas administrasi dan koordinasi kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan…
rtujuan menganalisis kemampuan komunikasi interpersonal pegawai Kantor Pertanahan Kota Serang sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian berjumlah 102 pegawai, dengan sampel sebanyak populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator komunikasi interpersonal menurut DeVito, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Hasil uji instrumen menunjukkan seluruh item pernyataan valid dengan nilai corrected item-total correlation di atas 0,349 serta reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,969. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal pegawai berperan penting dalam memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kejelasan informasi, serta mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Komunikasi interpersonal yang efektif mendorong terciptanya pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Kantor Pertanahan Kota Serang.
Public trust is a crucial factor in the successful implementation of public services, including the land administration sector, which is characterized by complex administrative processes and extensive work coordination. This study aims to analyze the interpersonal communication competence of employees at the Serang City Land Office as an effort to build public trust in the quality of public services provided. This research employed a quantitative method with a survey approach. The study population consisted of 102 employees, all of whom were included as the research sample using a total sampling technique. Data were collected through a questionnaire developed based on DeVito’s interpersonal communication indicators, namely openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality. The instrument testing results indicated that all questionnaire items were valid, with corrected item-total correlation values exceeding 0.349, and reliable, with a Cronbach’s Alpha coefficient of 0.969. The findings reveal that employees’ interpersonal communication plays a significant role in strengthening internal coordination, improving information clarity, and minimizing the potential for miscommunication that may influence public perceptions of land services. Effective interpersonal communication contributes to more transparent, responsive, and accountable public services, thereby enhancing public trust in the Serang City Land Office.
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Fenomena greenwashing semakin marak di dunia bisnis modern seiring meningkatnya tekanan pasar terhadap klaim keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, regulasi berbasis lingkungan seperti POJK No. 51/2017 belum mampu sepenuhnya…
uhnya mencegah praktik tersebut. Tujuan: Artikel ini bertujuan mengkaji greenwashing dari perspektif moralitas dan etika bisnis, mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk-bentuknya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan upaya pencegahan yang komprehensif. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis konten terhadap sumber ilmiah tahun 2021-2026. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta triangulasi sumber. Hasil: Greenwashing didorong oleh tekanan persaingan pasar, motivasi reputasi, asimetri informasi, lemahnya regulasi, dan tekanan pemangku kepentingan. Bentuknya mencakup klaim tanpa bukti, citra visual menyesatkan, pengungkapan selektif, pelaporan keberlanjutan tidak akuntabel, dan sertifikasi mandiri tidak terverifikasi. Ditinjau dari etika bisnis, greenwashing melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Simpulan: Dampak greenwashing bersifat merugikan konsumen, perusahaan, dan lingkungan. Pencegahannya memerlukan penguatan regulasi, sertifikasi independen, audit berkala, peningkatan literasi konsumen, dan internalisasi nilai etika dalam tata kelola perusahaan.