Abstract:Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (trust-based industry) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh…
leh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (earnings management), transaksi orang dalam (insider trading), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (white-collar crime), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (Agency Theory), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (the setup) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (the leak) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (the execution) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (duty of honesty) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (means to an end). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ajaran tasawuf dalam praktik aktivisme lembaga zakat di Jawa Tengah. Tasawuf mengajarkan nilai-nilai seperti keikhlasan, amanah, kesederhanaan, dan kepedulian sosial yang menjadi…
jadi landasan penting dalam aktivitas pengelolaan zakat. Di tengah tuntutan profesionalisme dan pelayanan masyarakat, nilai-nilai tersebut membantu para aktivis lembaga zakat menjalankan tugasnya dengan orientasi ibadah dan pengabdian kepada Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman para aktivis lembaga zakat dalam menerapkan ajaran tasawuf dalam aktivitas sehari-hari. Wawancara di lakukan dengan 3 pengurus lazisnu PC kabupaten Kendal. Dari pengalaman mereka terlihat bahwa ajaran tasawuf berperan dalam membentuk sikap ikhlas dalam bekerja, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap amanah pengelolaan dana zakat, serta menumbuhkan kepedulian yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, nilai-nilai tasawuf juga mendorong para aktivis untuk mengutamakan pelayanan, menjaga transparansi, dan menghindari orientasi materialistik dalam menjalankan tugasnya.
Abstract:This study aims to analyze in depth the implementation of islamic business ethics in the sale and purchase of classic Vespa motorcycles at Garage Scooter krangkeng, Indramayu Regency, trough the perspective of Sharia Economic…
nomic Law. As part of sociological phenomenon and contemporary automotive creative economy, transactions of used motorcycles with high historical value are often faced with technical information asymmetry between business actors and consumers. This study uses a qualitative-descriptive method with a normative-empirical case study approach. Primary data were collected directly from the field through participatory observation and in-depth interviews with Garage Scooter owners and consumers, while secondary data were obtaied through participatory observastion and-depth interviews with Garage Scooter owners and consumers, national regulitions. The result of the study indicate thet transaction practices at Garage Scooter Kangkeng are carried out through a direct sale and purchase scheme (bal’ musawamah) and an indent system for ordering modification restorations. Business actors have implemened basic islamic business ethics values such as honesty (shiddiq0, trustworthiness, transparancy, and reponsibility for product qualit. However, crucial loopholes are still found in the form of weak black and white doumentation (written contracts), which opens up the potential fo uncertainty (gharar) and manipulation of minor information (tadlis)related to detalled machine specifacitions and the accuracy of restoration times. Viewed form Shari Economic La, the validity of The pillar and conditions of commodity objects requires strengthening after-sales technical tansparancy through written instruments (al-kitabah) to uphold the principle of mutual consent (an-tardhin) and the right to choose (khiyar al-‘aib) in order to achieve tru benefit (maslahah).
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Silo, Kabupaten…
bupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 56 perangkat desa. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya transparansi yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,582. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Silo.
Abstract:Transformasi digital pemerintahan menempatkan arsip sebagai sumber bukti, memori kelembagaan, dan basis informasi bagi keputusan organisasi. Namun, digitalisasi dokumen sering berhenti pada pemindaian dan pemindahan media…
a tanpa diikuti tata kelola siklus hidup, metadata, keamanan, preservasi, interoperabilitas, serta penguatan kompetensi aparatur. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan arsip berbasis digital yang dapat mendukung keberlanjutan tata kelola dokumen dan pengambilan keputusan organisasi di lembaga pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap regulasi kearsipan Indonesia dan dua puluh artikel ilmiah yang membahas manajemen arsip elektronik, transformasi digital sektor publik, tata kelola data, SRIKANDI, transparansi, serta keputusan berbasis bukti. Data dianalisis secara tematik melalui tahap identifikasi konsep, pengelompokan isu, perbandingan temuan, dan sintesis strategi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan arsip digital bergantung pada keterpaduan delapan unsur, yaitu kebijakan dan kepemimpinan, arsitektur proses berbasis siklus hidup, standardisasi klasifikasi dan metadata, infrastruktur dan preservasi, keamanan serta kesinambungan layanan, kompetensi dan budaya kerja, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan arsip untuk analitik keputusan. Strategi yang efektif perlu mengubah orientasi lembaga dari penyimpanan dokumen menuju pengelolaan bukti digital yang autentik, utuh, dapat ditemukan, dapat digunakan, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Implementasi SRIKANDI perlu ditempatkan dalam arsitektur tata kelola yang lebih luas, bukan sekadar aplikasi korespondensi. Penelitian ini menghasilkan kerangka strategis yang dapat digunakan lembaga pemerintah untuk menyusun peta jalan, indikator kinerja, mekanisme pengendalian, dan model pemanfaatan arsip dalam keputusan organisasi.
Abstract:Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan proses penting dalam menentukan mahasiswa yang memiliki kompetensi terbaik untuk memimpin organisasi kemahasiswaan. Namun, proses seleksi yang masih bergantung pada…
da popularitas dan penilaian subjektif berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Penelitian ini bertujuan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) untuk membantu proses pemilihan Ketua BEM secara objektif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pembina BEM untuk menentukan kriteria dan bobot penilaian. Lima kriteria yang digunakan meliputi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, pengalaman organisasi, integritas, dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Tahapan metode MOORA terdiri atas penyusunan matriks keputusan, normalisasi, perhitungan nilai optimasi, dan proses perangkingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif K1 memperoleh nilai optimasi tertinggi sebesar 0,473 sehingga direkomendasikan sebagai Ketua BEM terpilih. Penerapan metode MOORA mampu menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, sistematis, transparan, dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menentukan Ketua BEM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
The selection of the Student Executive Board (BEM) President is an important process in determining the most qualified student to lead the student organization. However, conventional selection processes often rely on popularity and subjective judgments, which may lead to less optimal decisions. This study aims to develop a Decision Support System (DSS) using the Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) method to support a more objective selection process. Research data were collected through interviews with BEM advisors to determine the assessment criteria and their corresponding weights. Five criteria were used, namely leadership, communication skills, organizational experience, integrity, and grade point average (GPA). The MOORA method consists of decision matrix construction, normalization, optimization value calculation, and ranking. The results indicate that candidate K1 achieved the highest optimization value of 0.473 and was therefore recommended as the selected BEM President. The implementation of the MOORA method provides a more objective, systematic, transparent, and accurate decision-making process, making it an effective tool for supporting the selection of the most suitable BEM President based on predetermined criteria.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola kualitas pengajar dan administrasi pembelajaran sebagai upaya strategis utama dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas…
ersitas Sapta Mandiri Balangan. Institusi pendidikan tinggi di daerah menghadapi tekanan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas internal, standar akademik, dan efisiensi birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif, data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan akademik, diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta observasi langsung terhadap alur kerja administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur dalam pemantauan kualitas mengajar dan digitalisasi administrasi pembelajaran berfungsi sebagai katalis langsung bagi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas institusi. Meskipun demikian, tantangan sistemik masih ditemukan, terutama terkait distribusi sumber daya yang belum merata, kesenjangan literasi digital, dan kontinuitas pelatihan pedagogik. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi platform administrasi otomatis dengan evaluasi dosen yang sistematis dan objektif menciptakan fondasi yang tangguh bagi GUG, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas institusi, keberlanjutan operasional, serta capaian pendidikan secara holistik di universitas tingkat daerah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, peningkatan pembangunan dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tolotio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan informan…
penelitian yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik meskipun pada beberapa bidang yang tidak terealisasi dan masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan manajemen pelaksanaan agar program dapat terlaksana sesuai jadwal. 2). Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tolotio baik secara administrasi dan teknis sudah baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan 3). Tahap transparansi Alokasi Dana Desa(ADD) di Tolotio telah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya inovasi sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kendala pelaporan.
Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value