Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan publik dan distribusi kekayaan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh kebijakan…
n keuangan publik dan distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Islam pada era tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif melalui berbagai sumber ilmiah dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal, pelaksanaan zakat, jizyah, dan kharaj, serta pembangunan infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan distribusi kekayaan yang dilakukan secara adil mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi umat. Selain itu, kebijakan para khalifah menunjukkan adanya sistem keuangan publik yang terorganisasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Perdagangan internasional merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Kegiatan ekspor dan impor memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memperoleh devisa, dan memperluas pasar.…
Bagi negara berkembang, perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini membahas teori-teori utama perdagangan internasional, baik klasik maupun modern, serta relevansinya terhadap strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif, makalah ini juga menyoroti studi kasus di beberapa negara Asia termasuk Indonesia.
Abstract:Urbanisasi di Kecamatan Medan Amplas terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Fenomena ini memberi dampak positif pada perkembangan sosial ekonomi, namun juga menimbulkan masalah lingkungan seperti…
erti kepadatan organisasi, berkurangnya ruang hijau, dan masalah kebersihan serta drainase. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak urbanisasi terhadap kualitas organisasi serta identifikasi langkah menuju kota berkelanjutan di Medan Amplas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan di kawasan padat penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi tanpa perencanaan tata ruang berkelanjutan menurunkan kualitas lingkungan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan melalui penyediaan ruang hijau, pengelolaan sampah terpadu, dan peningkatan kesadaran lingkungan warga.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Pengaturan ruang digital melalui UU ITE menghadapi kendala pada Pasal 27 ayat (1) terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan…
uan menganalisis kualifikasi tindak pidana tersebut agar sesuai prinsip kepastian hukum (lex certa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan konkret memicu penerapan subjektif, sebagaimana terlihat pada kasus Baiq Nuril dan polemik kritik politik mahasiswi ITB tahun 2025. Peneliti merekomendasikan revisi Penjelasan UU ITE dengan mengadopsi prinsip lex stricta. Batasan "melanggar kesusilaan" harus dikonkritkan secara limitatif pada aspek persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi demi menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buket masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel, terutama akibat keterbatasan pemahaman akuntansi…
kuntansi serta pencatatan transaksi yang belum terstruktur. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mereformulasi sistem pencatatan keuangan serta meningkatkan kemampuan pelaku UMKM buket dalam menyusun laporan keuangan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan pendampingan langsung dalam pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pencatatan keuangan yang sistematis serta tersusunnya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sederhana. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas usaha serta mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan UMKM buket sebagai bagian dari usaha kreatif.
Abstract:Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah memengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial generasi milenial. Tingginya intensitas penggunaan menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi,…
omunikasi, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan gaya hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap generasi milenial menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier sederhana. Sampel terdiri dari 60 responden yang dipilih melalui probability sampling dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berdasarkan dimensi kemudahan akses, kualitas informasi, interaktivitas, frekuensi penggunaan, etika, dan kesadaran digital, kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,543 (kategori cukup kuat). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,295 mengindikasikan bahwa media sosial berkontribusi 29,5% terhadap variabel generasi milenial, sementara 70,5% dipengaruhi faktor lain. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 menandakan adanya pengaruh signifikan, dengan persamaan regresi Y = 33,389 + 0,414X. Implikasi penelitian menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas variabel, jumlah, dan cakupan responden agar hasil lebih komprehensif dan memiliki generalisasi lebih luas.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.