Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Yaleka Maro Merauke. Kinerja dosen merupakan faktor penting…
ing dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dosen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 31 dosen, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Namun, secara simultan kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan sekitar 42,8% variasi kinerja dosen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja dosen. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kepemimpinan melalui penguatan kemampuan manajerial, komunikasi, motivasi, dan pembinaan perlu menjadi prioritas, disertai pengembangan kompetensi dosen secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di STISIPOL Yaleka Maro Merauke.
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transformasi Diditalisasi Pendidikan untuk Mengatasi Tantangan Digitalisasi di Wilayah 3T Merauke Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, Hasil…
asil penelitian menunjukan bahwa Dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal, transformasi struktur dan desain organisasi pendidikan sangat penting, karena organisasi yang kaku tidak mampu merespons perkembangan teknologi yang cepat; oleh karena itu, dibutuhkan struktur yang fleksibel dan adaptif, didukung pembentukan tim digital, kepemimpinan transformasional, serta manajemen berbasis data, sementara infrastruktur teknologi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kompetensi digital tenaga kependidikan ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, dengan proses perubahan yang sistematis, sehingga melalui desain organisasi yang kontekstual dan kolaborasi multipihak, digitalisasi pendidikan di wilayah 3T dapat mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi…
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan dan mendukung transformasi digital dalam manajemen kepegawaian, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media seperti rapat, bimbingan teknis, dan grup digital, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar pegawai. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jumlah komputer dan stabilitas jaringan internet, serta kompetensi SDM yang belum merata. Dari aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif terhadap SIASN, namun masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat insidental.Faktor yang mempengaruhi implementasi SIASN meliputi faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, kebijakan nasional, dan pendampingan teknis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi untuk mengoptimalkan implementasi SIASN.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa…
rupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.
Abstract:Pengembangan proyek perkebunan tebu oleh PT Global Papua Abadi di Papua Selatan merupakan salah satu inisiatif agribisnis skala besar yang menonjol di wilayah Merauke. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial…
l proyek tebu PT Global Papua Abadi terhadap masyarakat adat Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga dampak sosial utama: (1) perubahan akses lahan dan hilangnya zona tradisional berburu, meramu, dan mengambil sagu yang mengancam ketahanan budaya; (2) transformasi mata pencaharian dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang yang menciptakan ketimpangan internal komunitas; dan (3) fragmentasi sosial akibat perbedaan sikap terhadap proyek yang melemahkan kohesi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui…
alui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah.
Kata kunci: BBM subsidi, QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan, Merauke, Mazmanian & Sabatier.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.