Abstract:Studi ini mengkaji kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dengan tujuan untuk mengetahui tren pada PT Unilever Indonesia Tbk. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan mengumpulkan dan memeriksa data numerik terkait…
rkait dengan rasio likuiditas pada tahun 2021 dan 2022 dengan fokus pada likuiditas perusahaan. Analisis dilakukan melalui rasio likuiditas, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Hasilnya menunjukkan adanya tren penurunan likuiditas dari tahun 2021 ke tahun 2022. Rasio lancar turun dari 61,407% menjadi 60,823%, sementara rasio cepat turun dari 41,689% menjadi 39,724%. Penurunan ini mengindikasikan potensi beban yang lebih berat dalam membayar kewajiban jangka pendek. Evaluasi kinerja keuangan menjadi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi perusahaan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kondisi keuangan.Bagian Atas FormulirTujuan dari menganalisis rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Unilever pada tahun 2021- 2022 yaitu mengidentifikasi tren likuiditas, menilai kesehatan keuangan, mengidentifikasi potensi keuangan, merumuskan langkah langkah perbaikan, dan mendukung pengambilan keputusan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio profitabilitas dan rasio aktivitas dalam menilai kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk periode 2020-2023. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah…
Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE), sedangkan rasio aktivitas meliputi perputaran persediaan, perputaran modal kerja, dan perputaran total aset. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan ROA dan ROE masih belum maksimal karena berada di bawah standar industri. Untuk rasio aktivitas, perputaran persediaan mengalami fluktuasi, perputaran modal kerja sudah baik sesuai standar industri, namun perputaran total aset belum optimal karena terlalu banyak dana tertanam pada aset yang kurang produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk perlu meningkatkan kinerjanya dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba serta mengoptimalkan penggunaan aset secara produktif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berbasis pada sumber data…
ata studi pustaka, penelitian ini mendekati permasalahan dengan memfokuskan pada Keseimbangan antara efektivitas hukuman pidana dalam pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Bagaimana sistem hukuman dapat memberikan sanksi yang memadai tanpa merendahkan hak-hak dasar individu adalah pertanyaan sentral. Tinjauan metode, intensitas, dan implementasi hukuman pidana menjadi kunci untuk memahami dinamika ini. Penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia tercapai dalam sistem hukuman pidana. Langkah dan prosedur dalam penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Keadilan dalam konteks hukuman pidana esensial, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Analisis mendalam terhadap tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana. Tinjauan akan mencakup aspek-aspek kunci seperti hak atas pembelaan yang efektif, kondisi penahanan, dan implementasi sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas akan dievaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, menyajikan temuan yang dapat mendukung perbaikan dalam sistem hukuman pidana, dan menggambarkan langkah-langkah menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.
Abstract:Manajemen Strategi adalah pelaksanaan yang berkesinambungan dalam mengatur, mengamati, memeriksa dan menilai setiap keperluan yang diharapkan oleh suatu perkumpulan dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuannya. Perubahan…
yang terjadi dengan cepat dalam perilaku organisasi akan memerlukan organisasii yang dapat terus menilai strategi. Organisasi mendapat manfaat dari penerapan manajemen strategis dengan terlebih dahulu menentukan keadaan mereka saat ini, mengembangkan dan mensosialisasikan strategi, dan kemudian mengevaluasi efisiensi strategi tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memutuskan pelaksanaan manajemen strategi dalam landasan pendidikan. Eksplorasi ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Dalam memperoleh informasi penelitian, para peneliti mengumpulkan, memecah, menyusun sumber-sumber dari artikel, buku, pemeriksaan masa lalu tentang pelaksanaan administrasi kunci di bidang persekolahan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam melaksanakan manajemen strategi dalam pendidikan harus mempertimbangkan beberapa sudut pandang, yaitu: 1) visi, misi dan manfaat dari landasan pendidikan, 2) tujuan jangka panjang, 3) menentukan sistem kebutuhan, 4) memerintahkan pelaksanaan penanda, 5) menggambarkan tujuan fungsional, 6) fokus pada kebutuhan aset (fisik, manusia, moneter), 7) mengamati dan melaksanakan fungsional mengantisipasi praktik sehari-hari dan premis yang dibukukan.
Abstract:Evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk menilai seberapa besar suatu kebijkan pendidikan memberikan hasil menggunakan perbandingan antara tujuan dan target dengan hasil yang diperoleh. Prosedurnya…
rosedurnya harus dikerjakan pada saat implementasi penerapan analisa kebijakan pendidikan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan tersebut berjalan dengan baik dan juga sering mendapatkan kendala, diperlukan perubahan atau hanya perbaikan. Selain itu evaluasi kebijakan pendidikan dapat memberikan kejelasan tentang kelebihan dan kekurangan atas kebijakan pendidikan yang diterapkan, dan kita juga dapat mengetahui segala dampak yang telah ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan itu, apakah menimbulkan manfaat atau malah memberikan kerugian, kekacauan dan lain sebagainya. Pada tahap manajemen, proses evaluasi adalah tahapan terakhir dari proses pembuatan kebijakan pendidikan yang dapat melahirkan informasi yang digunakan untuk dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut. Pengukuran terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan merupakan salah satu prangkat yang sangat penting didalam suatu kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang dapat digunakan sebagai pengukuran nilai dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pendidikan yang diimplementasikan.
Abstract:Penelitian ini mendalam keintegrasi faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam indeks saham syariah, mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek keberlanjutan ini dapat memperkaya kriteria pemilihan saham sesuai prinsip-prinsip…
nsip-prinsip syariah. Melalui analisis prinsip ESG dalam konteks syariah, penelitian ini menyoroti hubungan positif antara faktor-faktor ESG dan nilai-nilai Islam dalam pasar modal syariah. Terutama, faktor Lingkungan menekankan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah, Sosial menyoroti keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Tata Kelola menggarisbawahi transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mempertanyakan peran ESG dalam keputusan investasi di pasar modal syariah, menilai sejauh mana investor melibatkan faktor ESG sebagai kriteria krusial dalam pemilihan produk investasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan, pemahaman lebih lanjut tentang keterlibatan investor dalam faktor ESG dapat memberikan wawasan terhadap arah perkembangan pasar modal syariah. Investigasi dampak keberlanjutan dan lingkungan menunjukkan bahwa integrasi ESG dapat memberikan kontribusi positif pada pelestarian lingkungan, mendukung tujuan keberlanjutan ekonomi, dan tetap berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai hasilnya, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ESG dalam indeks saham syariah bukan hanya langkah etis, tetapi juga strategis, yang dapat menciptakan portofolio yang seimbang antara keuntungan finansial dan keberlanjutan nilai-nilai Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontrak Jual Beli dalam dimensi Maqasid As-Sharia, dengan menggunakan metode kualitatif dan data yang diperoleh dari studi pustaka. Kontrak Jual Beli adalah aspek penting dalam…
sistem keuangan Islam, dan prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia menjadi landasan dalam menilai kesesuaian dan dampaknya. Studi ini mencakup langkah-langkah pengumpulan bahan studi pustaka yang relevan, analisis dokumen, kategorisasi temuan berdasarkan aspek Maqasid As-Sharia yang relevan, penyusunan laporan penelitian, serta diskusi dan kesimpulan. Hasil penelitian akan mencerminkan sejauh mana Kontrak Jual Beli saat ini mematuhi prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia dan apakah ada rekomendasi perbaikan yang mungkin diperlukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya Maqasid As-Sharia dalam praktik keuangan Islam, serta memberikan pandangan mengenai cara meningkatkan kesesuaian antara kontrak jual beli dan prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia dalam rangka mendorong keuangan Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkelanjutan.
Abstract:Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan…
unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa baik pengembangan rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Metode yang diterapkan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.…
. Sumber data diambil dari laporan keuangan tahunan PT Wijaya Karya, yang bisa diakses secara online melalui Bursa Efek Indonesia dan situs web resmi perusahaan. Analisis rasio seperti Return on Assets (ROA), Retur non Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) dianalisis untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dari tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan Rasio ROA, ROE, dan NPM mengalami penurunan tajam hingga mencapai nilai negatif, yang menunjukkan adanya penurunan efisiensi operasional kerugian bagi pemegang saham, dan ketidakmampuan pendapatan untuk menutupi biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kinerja keuangan PT Wijaya Karya, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta perumusan strategi perusahaan di masa depan.