Abstract:Toleransi antaragama memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan komunitas yang beragam keyakinannya. Hal ini disebabkan karena toleransi merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu untuk saling…
g menghargai, menerima, dan menghormati penganut agama lain. Di dalam ajaran Islam pun ditegaskan bahwa sikap toleran itu sangat penting, dan tidak boleh ada paksaan dalam memilih agama yang diyakini seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan bahwa penanaman sikap toleransi pada generasi saat ini merupakan hal yang sangat mendesak. Alasan di balik pentingnya hal ini adalah karena Gen Z, yang hidup di era teknologi dan internet yang canggih, mengalami penurunan rasa toleransi. Mereka menganggap toleransi sebagai sesuatu yang tidak begitu penting dan merasa tidak perlu bersosialisasi. Pemikiran semacam ini muncul karena akses mereka terhadap teknologi dan internet sangat memudahkan kehidupan sehari-hari. Penulis menerapkan metode deskriptif, yang berfungsi sebagai penjelasan dan gambaran. Penjelasan dan deskripsi ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan berita yang ada. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sikap toleransi sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat yang beragam agama, serta menghasilkan suasana saling menjaga dan aman dalam interaksi sosial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan manajerial dan manajemen laba akrual terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor food & beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama…
periode 2021-2024. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 42 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, pengujian pada penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini yaitu, kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food & beverage. Sedangkan manajemen laba akrual terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut hasil uji simultan, variabel kemampuan manajerial dan manajemen laba akrual bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan.
Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap…
ap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.
Abstract:Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian…
dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Abstract:Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut…
t hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
Abstract:Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam…
alam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.
Abstract:Dalam kegiatan amal Islam, teknologi finansial (fintech) telah mengubah segalanya, terutama dengan wakaf tunai dan instrumen wakaf berbasis tunai lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji cara-cara inovasi penggalangan…
ggalangan dana wakaf digital telah digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk menentukan variabel apa yang memengaruhi pilihan masyarakat, dan untuk memetakan kesulitan praktis yang telah dihadapi.
Studi ini menggunakan strategi penelitian deskriptif metode campuran, mengumpulkan data kuantitatif dari 15 responden yang dipilih secara acak menggunakan kuesioner terstruktur dan data kualitatif dari 5 informan kunci melalui wawancara mendalam yang dipilih menggunakan prosedur sampel bertujuan. Mayoritas masyarakat bereaksi positif terhadap perubahan digitalisasi wakaf, menurut studi deskriptif. Sembilan puluh tiga persen dari mereka yang disurvei mengatakan teknologi dapat membuat lebih banyak orang terlibat dengan wakaf, dan delapan puluh tujuh persen berpikir platform digital jauh lebih baik daripada cara lama. Kualitas iklan media sosial, kemudahan penggunaan yang dirasakan, atau literasi wakaf digital semuanya berperan dalam tingkat keterlibatan aktual yang rendah (53,3% telah melakukan transaksi). Namun, tantangan utama terhadap penetrasi wakaf digital secara komprehensif meliputi kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data (60%) atau akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan dana (53,3%). Untuk mengubah kesan positif menjadi janji kontribusi berkelanjutan, penelitian ini menyarankan agar nazhir memperluas lingkungan digital terintegrasi mereka melalui kemajuan sistem siber, hubungan strategis dengan organisasi keagamaan lokal, dan pendidikan publik yang terorganisir.
Abstract:Masalah gizi kurang pada balita masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Medan. Wilayah kerja Puskesmas Medan Belawan merupakan salah satu daerah…
aerah dengan kerentanan gizi balita yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pola konsumsi keluarga, serta keterbatasan pengetahuan gizi ibu. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal merupakan salah satu strategi intervensi gizi yang dinilai efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan budaya makan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian PMT berbasis pangan lokal terhadap peningkatan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Medan Belawan, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimental dengan pendekatan pretest–posttest tanpa kelompok kontrol. Sampel penelitian terdiri dari 30 balita usia 12–59 bulan dengan status gizi kurang berdasarkan indikator berat badan menurut umur (BB/U). Intervensi berupa pemberian PMT berbasis pangan lokal dilakukan selama 60 hari berturut-turut. Analisis data menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan rata-rata berat badan dan skor Z BB/U balita setelah intervensi PMT (p < 0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa PMT berbasis pangan lokal efektif dalam meningkatkan status gizi balita dan direkomendasikan sebagai intervensi gizi berbasis masyarakat di wilayah perkotaan.