Abstract:Artikel ini menganalisis rechterlijk pardon sebagai diskresi yudisial dalam perkara penganiayaan ringan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan…
an kasus dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, instrumen Mahkamah Agung, informasi perkara publik, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme pemidanaan yang terstruktur dan berlandaskan legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta keadilan restoratif, bukan bentuk impunitas. Penerapannya dalam perkara ringan dapat mencegah pemidanaan berlebihan sepanjang pertimbangan hakim menilai kepentingan korban, kebutuhan pemidanaan, pemulihan setelah perbuatan, dan konsistensi indikator putusan secara transparan.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver serta menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian dan regulasi sistem…
istem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terms and Conditions tersebut secara fungsional memenuhi asas proporsionalitas pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak karena terdapat korelasi rasional antara pembatasan dan manfaat ekonomi yang diterima mitra. Namun, dominasi struktural platform dan belum optimalnya mekanisme keberatan menunjukkan perlunya penguatan jaminan fairness prosedural. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak dalam relasi platform digital.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Penghambat jalannya pembangunan nasional sehingga rusaknya sebuah nilai moral didalam masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius karena didalamnya tercermin sifat korupsi. korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan…
atau wewenang demi mencapai keuntungan sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti adanya penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta kepercayaan publik menurun. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya di lakukan oleh penegakan hukum namun juga perlu adanya sebuah pembangunan karakter antikorupsi yang perlu diberikan oleh para generasi muda,sehingga di dalam peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ada suatu peran penting dalam membangun sebuah karakter generasi muda untuk antikorupsi yaitu dengan melalui pendidikan, sosialiasi serta kampanye dalam membangun integittas. Dalam jurnal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam membangun antikorupsi generasi muda serta menilai hambatan yang dihadapi untuk menilai struktur pelaksanaannya. jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan secara konseptual yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa adanya peran KPK dalam pendidikan antikorupsi dapat berjalan melalui program pendidikan secara formal dan non formal,tetapi dapat dilihat juga bahwa adanya sebuah hambatan tantangan dalam menjangkau kesadaran masyarakat secara utuh. Maka demikian perlu adanya sinergitas antara KPK, lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat untuk lebih belajar tentang antikorupsi agar dapat tercapai pembangunan karakter antikorupsi di lingkungan generasi muda.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Perawatan di rumah (home care) adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional di tempat tinggal pasien. Tujuannya adalah untuk mendukung pasien dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah kesehatannya…
secara berkelanjutan dan menyeluruh. Kepuasan merupakan salah satu hasil dari kualitas pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien menjadi indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan. Mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan perawatan di rumah (home care) dengan tingkat kepuasan pasien di RSUP Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner kualitas pelayanan SERVQUAL dan Kuesioner Kepuasan Pasien (Patient Satisfaction Questionnaire Short Form/PSQ-18). Teknik pengambilan sampel adalah total sampling, dengan jumlah responden sebanyak 63 pasien. Data bivariat dianalisis menggunakan uji korelasi Kendall-Tau. Sebagian besar responden melaporkan bahwa kualitas pelayanan baik dan tingkat kepuasan mereka cukup puas. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan perawatan di rumah (home care) dengan tingkat kepuasan pasien di RSUP Surakarta. Hal ini didukung dengan nilai p sebesar 0,001 dan koefisien korelasi sebesar 0,796, yang keduanya menunjukkan korelasi positif. Terdapat hubungan antara kualitas pelayanan perawatan di rumah (home care) dengan tingkat kepuasan pasien di RSUP Surakarta.
Abstract:eban kerja yang dirasakan oleh perawat terjadi karena adanya tingkat tekanan dalam bekerja. Apabila perawat mengalami beban kerja yang tinggi, maka tingkat kepatuhan dalam pengisian early warning system di dalam rumah sakit.…
kit. Objek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah RSUP Surakarta yang difokuskan pada perawat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui tingkat Beban Kerja Perawat dengan Kepatuhan Pengisian Early Warning System (EWS) di RSUP Surakarta, (2) mengetahui tingkat kepatuhan pengisian Early Warning System (EWS) di RSUP Surakarta dan (3) menganalisis hubungan tingkat Beban Kerja Perawat dengan Kepatuhan Pengisian Early Warning System (EWS) di RSUP Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross-sectional.penelitian dilakukan di RSUP Surakarta dengan subjek penelitian adalah perawat pelaksana. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah responden sebanyak 36 perawat. Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner untuk mengukur tingkat beban kerja perawat dan lembar observasi untuk menilai kepatuhan pengisian Early Warning System (EWS). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat, dengan uji statistik korelasi Kendall Tau untuk mengetahui hubungan antara tingkat beban kerja perawat dan kepatuhan pengisian EWS. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kepatuhan pengisian early warning system dimana nilai p-value adalah 0.035 < 0.05 dan nilai r sebesar 0.277. Maka, disimpulkan bahwa hubungan yang terbentuk antara beban kerja dengan kepatuhan pengisian early warning system memiliki kategori yang rendah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi siswa dan guru terhadap kompetensi mengajar guru Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang di SMK Negeri 1…
Lintau Buo tahun ajaran 2024/2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Responden terdiri atas 53 siswa kelas XI Teknik Mesin dan 5 guru produktif. Data dikumpulkan menggunakan angket skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis dengan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik berada pada kategori sangat baik (66%) dan baik (28%), sedangkan guru menilai sangat baik (20%) dan baik (80%). Kompetensi profesional dinilai sangat baik oleh 64% siswa dan 60% guru. Kompetensi sosial memperoleh penilaian sangat baik dari 75% siswa dan 80% guru. Kompetensi kepribadian juga dinilai sangat baik oleh 78% siswa dan 20% guru. Secara umum, kompetensi mengajar guru PLK berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kepribadian dan variasi metode pembelajaran.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di Provinsi Banten, sehingga…
beban reproduksi tetap dominan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama, meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.