Abstract:Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam…
alam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Pisah ranjang pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, sebagai solusi sementara dalam mengatasi konflik rumah tangga yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan agama dalam menentukan durasi, pola, dan dampaknya…
nya pada hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, memahami peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut, serta menganalisis dinamika tersebut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dan menganalisis data dengan analisa tematik. Temuannya, praktik pisah ranjang dalam masyarakat tersebut mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan keluarga. Tindakan berfungsi sebagai solusi sementara untuk introspeksi dan perbaikan hubungan, terlihat pada kasus HT berkat dukungan keluarga. Namun, pada kasus lain, seperti AS, HR, dan SL, ketidakmampuan menyelesaikan konflik mendasar mengarah pada perceraian, ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi serta faktor internal seperti komunikasi yang buruk menjadi pemicu utama, sementara dukungan keluarga dan tokoh masyarakat dalam mediasi sangat signifikan, praktik ini juga berdampak pada anak-anak, yang sering kali mengalami tekanan dan emosional akibat ketegangan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil dapat berhasil dalam beberapa kasus, terutama dengan adanya dukungan keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam. Namun, dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik justru berujung pada perceraian.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Payment ID merupakan bagian integral dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang dirancang sebagai kode unik sembilan karakter berupa kombinasi huruf dan angka. Sistem ini memiliki tiga fungsi utama: identifikasi…
tifikasi profil pelaku sistem pembayaran secara spesifik, otentikasi data transaksi, dan konektivitas data antara individu dan catatan transaksi secara rinci. Implementasi sistem serupa di negara lain telah menunjukkan dampak ekonomi positif yang substansial. India, melalui kombinasi UPI dan Aadhaar, berhasil menghemat lebih dari $9 miliar dari eliminasi fraud dalam program bantuan sosial. Sistem UPI India kini menangani 18 miliar transaksi bulanan dengan nilai mencapai Rs 24 lakh crore, menguasai 85% ekosistem pembayaran digital nasional. seperti PayNow di Singapura, membuktikan pentingnya landasan hukum yang jelas. PayNow, yang diatur dalam Payment Services Act 2019 dan diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), mengintegrasikan sistem perbankan dan dompet digital melalui satu ID berbasis nomor ponsel atau NRIC, dengan dukungan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang kuat. Keberhasilan ini didorong oleh regulasi yang komprehensif, standar keamanan yang ketat, serta pengawasan yang terintegrasi. Regulasi ini menjadikan PayNow sebagai sistem pembayaran instan berbasis identitas tunggal yang dapat dipercaya, dengan proteksi hukum dan keamanan yang terjamin. Sistem ini menghubungkan nomor ponsel, NRIC, atau nomor bisnis dengan rekening bank secara aman, memungkinkan transaksi real-time dan interoperabilitas lintas platform. Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat landasan hukumnya dengan membentuk kerangka hukum nasional yang komprehensif, meliputi aspek perlindungan data pribadi, interoperabilitas, tata kelola teknologi, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan pengguna, agar implementasi Payment ID dapat terlaksana secara aman, inklusif, dan berkelanjutan
Abstract:Nilai moral dan Ilmu hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Moral menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai moral menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban…
tiban dan keteraturan sosial. Nilai moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Sistem hukum memiliki peran dalam sistem peradilan membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum di system peradilan didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya.
Abstract:Artikel ini membahas tentang analisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum…
um di negara lain untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa di antaranya adalah risiko ketidakpastian, risiko duplikasi, risiko ketidaksesuaian, risiko kehilangan hak cipta, dan risiko konflik hak desain industri. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan dating. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.
Abstract:Pengabdian masyarakat sebagai pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi menempatkan kampus sebagai agen perubahan sosial melalui implementasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan…
an riil masyarakat. Berdasarkan observasi di Desa Kesamben, teridentifikasi persoalan krusial berupa belum optimalnya pembentukan karakter anak usia dini akibat rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh efektif. Pada fase golden age (0–6 tahun), fondasi kognitif, sosial, dan emosional anak berkembang sangat pesat, namun praktik pengasuhan di rumah kerap tidak selaras dengan upaya pendidikan di sekolah. Kondisi ini tampak pada tiga lembaga mitra—TK PGRI 1 Kesamben, PAUD Kasih Bunda, dan RA Muslimat Dewi Masyithoh—di mana inkonsistensi pola asuh otoriter, permisif, maupun abai masih ditemukan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan karakter melalui pemberdayaan orang tua, dengan fokus pada penguatan pemahaman perkembangan anak, penerapan authoritative parenting, serta pembangunan jejaring dukungan antarkeluarga. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan integratif melalui tahap persiapan (identifikasi kebutuhan dan koordinasi), pelaksanaan (presentasi interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok), serta evaluasi proses dan hasil. Kegiatan melibatkan 67 orang tua dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran peran sebagai teladan, konsistensi disiplin positif, serta pentingnya kolaborasi rumah–sekolah. Selain menghasilkan perubahan kognitif dan sikap, program ini membentuk jejaring peer support lintas lembaga dan menawarkan model pengabdian kolaboratif berbasis desa yang replikatif dan berkelanjutan.
Abstract:Perubahan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu pengembangan kurikulum merdeka belajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji implementasi kurikulum merdeka terhadap pengembangan kreativitas peserta didik. Dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yakni menyesuaikan dengan belajar unik setiap siswa dengan memepertimbangkan sifat, keterampilan, minat preferensi belajar mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil penelitian, dan sebagainya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah dasar adalah pemanfaatan teknologi, menyiapkan perangkat pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat, pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, serta kearifan lokal, sosial ekonomi dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar secara kolaboratif. Sehingga dapat dipahami bahwa penerapan kurikulum merdeka berdampak pada peningkatan kreativitas peserta didik untuk menghasilkan inovasi dalam pendidikan.
Abstract:Perubahan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu pengembangan kurikulum merdeka belajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji implementasi kurikulum merdeka terhadap pengembangan kreativitas peserta didik. Dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yakni menyesuaikan dengan belajar unik setiap siswa dengan memepertimbangkan sifat, keterampilan, minat preferensi belajar mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil penelitian, dan sebagainya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah dasar adalah pemanfaatan teknologi, menyiapkan perangkat pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat, pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, serta kearifan lokal, sosial ekonomi dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar secara kolaboratif. Sehingga dapat dipahami bahwa penerapan kurikulum merdeka berdampak pada peningkatan kreativitas peserta didik untuk menghasilkan inovasi dalam pendidikan.