Abstract:Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang sejarah, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan ekonomi. Melalui karyanya Muqaddimah, ia mengemukakan…
mukakan berbagai konsep ekonomi yang bersifat mendasar, seperti nilai kerja, pembagian kerja, peran negara, kebijakan pajak, serta keterkaitan antara ekonomi dan peradaban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun bersifat komprehensif dan integratif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan landasan normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan…
jakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Abstract:Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan…
mampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Sementara itu, pelatihan berfungsi untuk memperkuat kompetensi praktis dan profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Kombinasi antara pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan akan menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi dapat terwujud melalui peningkatan efisiensi, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kunci penting bagi negara dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Abstract:Pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan politik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
analisis integrasi latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Audy Joinaldy berperan dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, transformasional, dan berbasis kolaborasi, yang tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi lokal. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik tersebut mendorong terbentuknya orientasi pembangunan daerah yang inklusif dan berjangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kepemimpinan politik daerah dengan menegaskan peran pendidikan sebagai faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Abstract:Kemiskinan dan stabilitas pangan merupakan persoalan struktural yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, ketidakstabilan…
ilan akses pangan yang berkelanjutan masih dialami oleh rumah tangga berpendapatan rendah, terutama akibat keterbatasan daya beli, fluktuasi harga pangan, dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dengan meninjau dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah studi empiris mengenai dampak kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dalam kerangka ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pangan melalui keterbatasan pendapatan, tingginya proporsi pengeluaran pangan, serta rendahnya kapasitas adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, literasi pangan dan gizi, serta karakteristik rumah tangga, berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat kerentanan stabilitas pangan. Selain itu, terdapat perbedaan pola kerentanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, namun keduanya sama-sama rentan terhadap ketidakstabilan pangan akibat kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan daya beli, dan pembangunan sistem pangan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan stabilitas pangan dan keadilan sosial di Indonesia.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.
Abstract:Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi yang memberikan peluang besar sekaligus tantangan bagi pembangunan nasional. Namun, masih terdapat kesenjangan keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan…
industri yang dapat menghambat pemanfaatan peluang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi adaptasi mahasiswa Universitas Negeri Medan dalam menyongsong bonus demografi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menelaah keterampilan, peran organisasi, dan kewirausahaan sebagai bentuk kesiapan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subjek 15 mahasiswa FMIPA UNIMED yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui angket terbuka Google Form dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan adaptasi melalui peningkatan literasi digital, penguasaan bahasa asing, pengembangan soft skills, serta keterlibatan dalam organisasi, seminar, magang, dan kewirausahaan. Tantangan yang dihadapi mencakup persaingan kerja, keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan keterampilan, serta kendala internal seperti manajemen waktu dan kesehatan mental. Keterampilan abad 21 berupa kombinasi hard skills dan soft skills dinilai sebagai bekal utama, sedangkan organisasi kampus dan kewirausahaan berperan penting dalam menyiapkan mahasiswa agar mampu bersaing sekaligus menciptakan lapangan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Medan memiliki kesadaran adaptif yang tinggi, meskipun masih diperlukan perluasan penelitian dengan lingkup yang lebih besar untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
Abstract:Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai…
tantangan, seperti keterbatasan manajemen, rendahnya produktivitas aset, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara kepada narasumber dari BWI Sumatera Utara serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Sumatera Utara menerapkan strategi berupa pendataan dan sertifikasi aset wakaf, penguatan kapasitas nazir, pengembangan wakaf produktif, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai manfaat aset wakaf sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah.
Abstract:Pajak“Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam era desentralisasi fiskal, pengelolaan…
an PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan daerah serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun masih menghadapi kendala seperti ketidakakuratan data, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan sistem administrasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan PBB melalui digitalisasi dan peningkatan”kesadaran masyarakat.
Abstract:Wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen filantropi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Namun, kesenjangan yang signifikan masih terjadi antara potensi masif yang dimiliki…
ki dengan realisasi penghimpunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, mencakup konsep, kerangka hukum, tantangan, serta strategi pengembangannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mensintesis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan resmi terkait tata kelola wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah kuat, efektivitas pengelolaan wakaf produktif secara nasional belum berjalan optimal. Tantangan struktural utama meliputi keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, serta kendala administrasi aset. Sebaliknya, beberapa studi kasus lembaga wakaf modern membuktikan bahwa manajemen profesional, inovasi model bisnis, dan transparansi mampu menghasilkan surplus berkelanjutan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi manajemen wakaf melalui profesionalisasi nazhir, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi merupakan keharusan untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif.