Abstract:Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata. Pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan ketimpangan dalam mengakses pelayanan kesehatan tersebut, Akses kerap kali dipandang…
g hanya sebatas penyediaan fasilitas fisik kesehatan, namun secara luas akses meliputi kondisi geografis, kultural, kondisi sosio ekonomi dan kondisi pribadi individu tersebut. Keterbatasan dalam memandang akses ini sendiri menjadi penghambat dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di lapangan sehingga pelayanan kesehatan yang baik tetap saja belum terpenuhi bagi masyarakat. Mendasar dari uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mereview apa saja hambatan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Indonesia berdasarakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian ini adalah review artikel dengan menggunakan mesin pencarian google scholar dan portal Garuda. Hasil review artikel menunjukkan bahwa hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan ini sangat varitif sekali, diantaranya berasal dari faktor internal individu seperti pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga terdekat. Kemudian muncul juga dari fasilitas kesehatan seperti ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang masih minim dan pelayanan yang kurang memuaskan. Terakhir, hambatan muncul dari faktor ekstenal misal kondisi geografis atau alam, kultur masyarakat dan kepercayaan yang melekat di masyarakat.
Abstract:Tujuan pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter masih belum seluruhnya terpenuhi. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia? Oleh karena…
itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan paparan tentang problem dan isu dalam evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Hasil penelitian memperlihatkan adanya isu-isu tentang dikotomi dan diskriminasi pesantren.
Abstract:Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai…
bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.
Abstract:Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan…
Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. UMKM memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas dalam mengelola bisnis. Dengan demikian, UMKM berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas pengusaha di Indonesia. Permasalahan yang terjadi pada UMKM Daengta Roti dan Kopi yaitu keterbatasan pengetahuan manajemen SDM, UMKM sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola SDM mereka. Kurangnya pemahaman tentang rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Selain itu kurangnya pemahaman tentang konsep ekonomi kreatif. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi kreatif dan bagaimana menerapkannya dalam bisnis mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan UMKM dalam menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan sumber daya: UMKM sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun tenaga kerja. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk menginvestasikan waktu dan uang dalam meningkatkan kompetensi manajemen SDM berbasis ekonomi kreatif Dari beberapa materi yang telah diberikan upaya transfer pengetahuan dalam bidang SDM dilakukan. Sehingga, diharapkan UMKM dapat mempersiapkan SDM unggul dalam peningkatan kompetensi SDM itu sendiri. Menghasilkan SDM yang memiliki keahlian melalui peningkatan dengan kualitas diri. Selain itu, berdasarkan tahapan aktivitas yang telah dilaksanakan, kegiatan pengabidan kepada masyarakat pada UMKM Daengta Roti dan Kopi telah dilaksanakan dengan baik. Peningkatan SDM dapat memperoleh hasil akhir yang baik jika dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan SDM adalah pembelajaran yang berkelanjutan.
Abstract:Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian…
ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian untuk memahami manajemen yang di gunakan dalam kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dan untuk mengetahui mutu pendidikan di SMK Terpadu Rangganis Bogor.Mengenai macam penelitian yang diterapkan bermakna penelitian…
nelitian ini ialah penelitian bidang dengan prosedur kualitatif, dan menggunakan pengkajian deskriptif, yang bermaksud untuk menyerahkan deskripsi mengenai manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Terpadu Rangganis Bogor. Instrumen bidang yang diterapkan adalah observasi, dasar wawancara, dan dokumentasi. Selagi observasi dan dokumentasi diterapkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Semua data yang terhimpun kemudian diolah dan pengkajian menggunakan pengkajian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Manajemen Kurikulum sudah hampir efektif dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. 2) Perencanaan kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dilakukan pertama dengan penyusunan team work yang kewajibannya ialah mengelola kurikulum dan pendidikan di sekolah. Fungsi guna mengembangkan mutu pendidikan.3) Pengorganisasian manajemen kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor memiliki susunan organisasi sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan satu persatu. 4) Pelaksanaan kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dikenali melalui proses penyelarasan bersama perjumpaan atau rapat yang dilaksanakan untuk pihak yang berkaitan dalam penerapan kurikulum. 5) Pengawasan telah terpenuhi dalam kegiatan manajemen pengelolaan SMK Terpadu Rangganis Bogor, akan tetapi sebagai hal berkaitan dengan pemantauan ini tetap perlu dikembangkan, bagaikan supervisi yang lebih mendalam melalui yayasan dengan menerapkan perangkat yang ternilai.
Abstract:Perkembangan zaman dan modernisasi menuntut Hukum Waris Adat masyarakat Batak Karo untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dalam masyarakat Suku Karo, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara…
anak perempuan tidak memiliki hak waris. Namun, anak perempuan dapat menerima "pemere" atau hadiah kasih sayang dari pewaris, yang dapat berupa emas, ladang, atau sawah yang dapat dikelolanya selama hidup. Pemberian "pemere" ini terkait erat dengan hukum adat dan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Suku Karo. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan sangat mencolok, dengan anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam penerapan hukum waris adat Batak Karo. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum adat dan modernisasi, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik ini.
Abstract:Indonesia memiliki Undang-undang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang sangat relevan dengan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, khususnya dalam surat An-Nisa’ ayat 19. Dalam ayat tersebut…
but sangat menekankan pentingnya seorang suami memperlakukan anggota keuarganya khususnya istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Dalam ayat ini juga melarang apapun bentuk tindaan yang dapat merugikan dan menyakiti istri. Dalam perspektif tafsir Al-Misbah dikenal sebagai tafsir moderat dan kontekstual, dalam ayat ini mengharuskan seseorang untuk berlaku baik an penuh kasih sayang pada istri dan harus selalu berlaku adil dalam hububgan suami istri. Hal ini sangat sejalan dngan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pada Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan memberikan hak perlindungankepada korban kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Pada tafsir Al-Misbah ini tidak hanya memahami ayat dengan cara kontekstual saja, namun bisa juga dengan dikembangkan dengan melihat konteks sosial dn permasalahan kontemporer saat ini. Dari pemahaman ini maka Undang-undang KDRT dpat dilihat sebagai usaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang mana didalanmya mengutamakan kesejahteraan, keharmonisan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu maka antara Undang-Undang N0.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan surat An-Nisa’ ayat 19 adalah saling mendukung, yang mana didalamnya berfokus pada pemberian hak, perlindungan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sangat sejalan dengan ajaran juga prinsip keadilan serta kasih sayang dalam Islam.
Abstract:Ayat enam dari Surah At-Tahrim dalam Al-Qur'an menawarkan petunjuk penting tentang bagaimana mengabdi kepada Allah SWT dan mempertahankan ikatan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor dalam…
ajaran Islam yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dan strategi untuk memperkuat hubungan keluarga. Penelitian menggunakan metode kajian literatur, yang melibatkan analisis data dari Al-Qur'an, tafsir, dan literatur ilmiah yang relevan. Tafsir Al-Maraghi terhadap Ayat 6 Surah At-Tahrim, serta kisah keluarga Imran, dipelajari melalui analisis isi dan tematik. Hasil menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, pengampunan, kesabaran, dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ayat ini mengingatkan betapa pentingnya menerapkan prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih dan dukungan. Jadi, Sangat penting untuk mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis agar keluarga dapat membangun kehidupan yang penuh keberkahan dan kedamaian dan menjadi contoh bagi masyarakat.