Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Studi ini meneliti bagaimana Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup menerapkan program relaksasi Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2025 dan sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan…
pendapatan. Studi ini menjawab kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya membahas efektivitas pajak tanah dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, atau kebijakan keringanan pajak secara terpisah, tetapi jarang mengevaluasi unit pelaksana secara komprehensif melalui implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup, Kabupaten Bogor, dari Mei 2025 hingga April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan peninjauan dokumen yang melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pendapatan jangka pendek, sementara realisasi pajak 2025 melebihi target, dengan realisasi Pajak Tanah dan Bangunan mencapai 101,71 persen dan bea transfer 104,76 persen. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, komunikasi tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, kapasitas pelayanan masih situasional, dan kepatuhan masih didorong terutama oleh insentif daripada kesadaran pajak intrinsik. Keunikan dari hal ini terletak pada menunjukkan bahwa program tersebut efektif secara administratif tetapi belum berkelanjutan secara sosial.
Abstract:Penelitian ini mengevaluasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten…
abupaten Bogor. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara kenaikan nominal penerimaan pajak dan penurunan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang belum lengkap setelah program berjalan. Penelitian menggunakan desain kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, Product. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan administratif dan fiskal serta didukung regulasi nasional dan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan sarana lapangan. Program meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan ketertiban data, termasuk pemutakhiran 22.706 objek pajak, serta mendukung ketepatan penetapan pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa program tergolong efektif tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan tata kelola data, pemutakhiran berkala, peningkatan infrastruktur, serta integrasi geospasial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Meskipun desa memiliki…
ki aset tanah strategis, pemanfaatannya belum optimal dalam menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi kreatif. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif akibat keterbatasan komunikasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum adanya standar operasional prosedur, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Pemanfaatan tanah desa masih bersifat konvensional dan belum mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara sistematis. Namun demikian, terdapat potensi besar untuk mengembangkan sentra UMKM, ruang kreatif, dan kawasan wisata berbasis aset desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi yang jelas, dan perencanaan strategis diperlukan untuk mengoptimalkan tanah desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.
Abstract:Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi faktor penting dalam setiap proyek konstruksi, termasuk pembangunan Medan Islamic Center. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan…
turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi lapangan pada proyek pembangunan Medan Islamic Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMKK, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pelatihan pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta prosedur darurat, mampu menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kepatuhan pekerja terhadap prosedur dan keterbatasan pengawasan. Implementasi SMKK yang konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan proyek Medan Islamic center.
Abstract:Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam…
m pengelolaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, proses pengolahan data NPWP yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai permasalahan, seperti duplikasi data, kesulitan pencarian informasi, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengelolaan NPWP yang terkomputerisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan database, serta flowchart proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi NPWP yang dirancang mampu mengintegrasikan data wajib pajak, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian data, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di KP2KP Kabupaten Soppeng.
Abstract:Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang sejarah, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan ekonomi. Melalui karyanya Muqaddimah, ia mengemukakan…
mukakan berbagai konsep ekonomi yang bersifat mendasar, seperti nilai kerja, pembagian kerja, peran negara, kebijakan pajak, serta keterkaitan antara ekonomi dan peradaban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun bersifat komprehensif dan integratif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan landasan normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan…
jakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Abstract:Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan…
mampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Sementara itu, pelatihan berfungsi untuk memperkuat kompetensi praktis dan profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Kombinasi antara pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan akan menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi dapat terwujud melalui peningkatan efisiensi, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kunci penting bagi negara dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Abstract:Pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan politik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
analisis integrasi latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Audy Joinaldy berperan dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, transformasional, dan berbasis kolaborasi, yang tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi lokal. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik tersebut mendorong terbentuknya orientasi pembangunan daerah yang inklusif dan berjangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kepemimpinan politik daerah dengan menegaskan peran pendidikan sebagai faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.