Abstract:Kondisi jalan merupakan komponen vital dalam sistem transportasi darat yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan penelitiaan ini yaitu, Mengetahui jenis kerusakan ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang…
nrekang Kabupaten Enrekang dengan metode SDI dan Mengetahui cara menentukan jenis penanganan kerusakan jalan berdasarkan hasil analisis metode SDI ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Jalan Pahlawan yang memiliki panjang sekitar 0,640Km, dari titik awal yaitu di Bambu Runcing (STA 0+00) berakhir di Simpang Empat Jl. Pangeran Hidayat, Jl. Mata Dewa dan Jl. Penja (STA 0+640) menggunakan metode Surface Distress Index (SDI) dengan interval pengamatan setiap 50 meter. Berdasarkan hasil perhitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), diperoleh volume lalu lintas sebesar 750,9 smp/hari. Nilai rata-rata SDI pada ruas Jalan Pahlawan dari STA 0+000 sampai STA 0+640 adalah sebesar 51,54%, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, jenis penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan berkala.
Abstract:Kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas strategis pembangunan kesehatan karena mencerminkan mutu pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pelaksanaan…
elaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak menghadapi tantangan berupa hambatan geografis, ketimpangan akses layanan, dan belum optimalnya pelayanan lanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kecamatan Sukajaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang dipilih secara purposif, meliputi unsur pemerintah kecamatan, pimpinan puskesmas, tenaga kesehatan, dan penerima layanan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan evaluasi program mengacu pada model CIPP serta perspektif efektivitas Dunn dan Steers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif, terutama pada layanan dasar seperti persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas, imunisasi, dan pelayanan balita. Namun, program belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang sulit, belum lengkapnya kunjungan antenatal, lemahnya penanganan rujukan komplikasi, dan belum meratanya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis capaian indikator program dengan faktor implementasi kebijakan pada konteks wilayah terpencil. Penguatan layanan jemput bola, sistem rujukan, distribusi tenaga kesehatan, dan edukasi masyarakat menjadi kunci peningkatan efektivitas program.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk kawasan hunian, yang memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
i dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan limpasan permukaan dan infiltrasi air di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada periode tahun 2014–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif rasionalistik dengan mengintegrasikan analisis spasial (interpretasi citra satelit menggunakan ArcGIS 10.8) serta metode analisis Delphi sebanyak tiga putaran untuk menguji persepsi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pengambilan sampel narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan unsur dinas pemerintahan terkait, akademisi, praktisi pengembang perumahan, dan tokoh masyarakat. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun (2014–2024), luas lahan pertanian di Kecamatan Kramat mengalami penurunan sebesar 86,23 Ha (dari 2.562,18 Ha menjadi 2.475,95 Ha), sedangkan luas lahan perumahan meningkat sebesar 32,19 Ha (dari 123,54 Ha menjadi 155,73 Ha). Lebih lanjut, hasil analisis Delphi berhasil mencapai konsensus para ahli yang menyetujui 7 indikator dampak utama, yaitu perubahan luas lahan, peningkatan intensitas pembangunan, peningkatan permukaan kedap air, penurunan infiltrasi air, peningkatan volume limpasan permukaan, penurunan kinerja sistem drainase, dan peningkatan kejadian genangan air. Konversi area terbuka menjadi material kedap air (seperti atap bangunan, beton, dan aspal) meminimalkan kapasitas resapan tanah alami, sehingga memicu peningkatan aliran permukaan (surface run-off) yang berujung pada timbulnya masalah genangan air setinggi 10–70 cm di beberapa desa. Kesimpulannya, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Kramat secara nyata merubah karakteristik permukaan dari permeabel menjadi kedap air, sehingga menurunkan kemampuan infiltrasi tanah dan memperbesar volume limpasan permukaan secara drastis.
Abstract:Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil seperti Desa Wisata Huta Tinggi menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak murni lahir begitu saja, melainkan dari sinergi antara agensi lokal dan intervensi eksternal…
nal yang terkoordinasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembangunan nasional yang memprioritaskan desa sebagai subjek pembangunan (Desa SDGs) dan popularitas model Community-Based Tourism (CBT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan di Desa Huta Tinggi dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai sumber akademis dan laporan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa anatomi keberhasilan Desa Huta Tinggi ditopang oleh tiga pilar: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur yang menghasilkan inovasi produk (misalnya, yogurt susu kerbau); (2) penguatan kelembagaan lokal melalui peran sentral Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi; serta (3) kolaborasi multi-pihak yang efektif, yang mengintegrasikan dukungan top-down (pemerintah, swasta) dengan inisiatif bottom-up (masyarakat). Dampak dari pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, serta revitalisasi budaya dan penguatan kohesi sosial. Disimpulkan bahwa Huta Tinggi memvalidasi model CBT hibrida yang efektif dan dapat direplikasi, di mana keberhasilan awal menjadi fondasi yang kokoh. Namun, keberlanjutan jangka panjangnya kini menghadapi tantangan fase konsolidasi menuju stagnasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan tekanan lingkungan, yang menuntut pergeseran fokus dari membangun ke mengelola secara berkelanjutan.
Abstract:Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki peran penting sebagai…
bagai pengelola pangan rumah tangga, pelaku usaha pertanian, serta agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lingkungan melalui berbagai praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai perempuan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Analisis penelitian menggunakan Teori Optimalisasi (Siagian, 2014; Heizer et al., 2020) sebagai kerangka utama, dengan lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan, yang dilengkapi oleh Teori Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment Theory) yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (1999) sebagai teori pendukung. Teori pemberdayaan ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian kesejahteraan menjadi faktor pelengkap dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan pekarangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan keluarga, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sederhana berbasis sumber daya lokal, sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dalam Teori Optimalisasi. Namun demikian, optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran perempuan yang didukung oleh pemberdayaan berbasis lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Abstract:Pemanfaatan lahan kosong di kawasan permukiman menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pekarangan…
arangan rumah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif melalui budidaya tanaman hortikultura, tanaman obat keluarga, maupun kegiatan pertanian rumah tangga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan lahan kosong (pekarangan rumah) menjadi lahan produktif di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru berdasarkan perspektif Community Empowerment. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Informan A(54 tahun), warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi lahan produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan telah memberikan manfaat berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga, pengurangan pengeluaran rumah tangga, peningkatan kualitas lingkungan, dan penguatan hubungan sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan pengetahuan budidaya, minimnya akses terhadap sarana produksi, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis lima dimensi Community Empowerment yang meliputi enabling, empowering, protecting, supporting, dan maintaining, optimalisasi pemanfaatan lahan kosong telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan…
ngan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif, karena kehadiran fisik warga dalam Musrenbangdes tidak diikuti oleh pengintegrasian aspirasi mereka ke dalam dokumen RKPDes secara bermakna; (2) partisipasi dalam pelaksanaan berjalan relatif baik, ditandai dengan kuatnya semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur; (3) pemanfaatan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi kelompok perempuan dan buruh tani yang memperoleh porsi manfaat lebih kecil; serta (4) partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah, akibat minimnya transparansi anggaran dan terbatasnya saluran aspirasi warga di luar siklus tahunan Musrenbangdes. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan distribusi informasi yang tidak memadai. Penguatan mekanisme Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi anggaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.