Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya degradasi ekosistem laut di Provinsi Sulawesi Selatan akibat praktik penangkapan ikan yang ilegal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem laut serta kesejahteraan…
teraan nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Apartemen Ikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru dalam mendukung pemulihan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan habitat baru bagi ikan, mendukung konservasi laut, serta meningkatkan efisiensi aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Program ini juga menunjukkan potensi positif terhadap pemulihan ekosistem laut melalui pembentukan habitat buatan yang mulai dimanfaatkan biota laut sebagai tempat berkembang biak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, pengawasan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program. Dengan demikian, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Apartemen Ikan secara ekologis dan ekonomis.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya…
ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.
Abstract:Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945…
945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.
Abstract:Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah menekankan…
kankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi digital dalam memperluas akses pasar internasional bagi produk halal global. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dari berbagai…
i jurnal nasional, penelitian ini menemukan bahwa ekonomi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap penguatan industri halal di Indonesia. Pemanfaatan e-commerce, marketplace halal, sertifikasi halal digital, dan pembangunan Global Halal Hub mempercepat ekspansi produk halal di pasar internasional. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat branding, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Namun, tantangan masih muncul dari sisi literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan regulasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor teknologi menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
Abstract:Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi…
i ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip manajemen proyek pada pembangunan Bandung Creative Hub (BCH) serta implikasinya terhadap pemanfaatan fasilitas publik pasca pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan…
katan kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pengunjung BCH, penelitian ini menilai penerapan elemen planning, scheduling, dan controlling berdasarkan kerangka Kerzner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penjadwalan pembangunan BCH telah dilaksanakan dengan cukup terstruktur sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, efektivitas controlling masih belum optimal, terutama pada aspek pengelolaan pasca konstruksi yang ditandai dengan belum adanya regulasi operasional yang baku, kendala kenyamanan fisik, serta minimnya integrasi dengan aktivitas ekonomi lokal. Temuan juga memperlihatkan bahwa BCH memberikan manfaat nyata sebagai ruang belajar dan berkegiatan kreatif, namun realisasi manfaat tersebut belum mencapai potensi maksimal akibat sejumlah tantangan operasional dan administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek publik tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian fisik, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan berkelanjutan yang mampu memastikan bahwa fasilitas publik berfungsi sesuai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.
Abstract:Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata…
enata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.