Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam putusan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp. Metode yang gunakan dalam penelitian…
nelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dan hasil dari penelitian ini yakni Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi Yaitu perlindungan melalui tuntutan hak (Pasal 1267 KUH Perdata), perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan melalui eksekusi dan jaminan. Dan penyelesaian wanprestasi dalam putusan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp yaitu berdasarkan putusan yang menjadi dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1243 KUHPerdata; kedua fokus utama Pengadilan adalah membuktikan tiga hal secara berurutan: adanya perjanjian yang sah, adanya kelalaian/pelanggaran yang dilakukan ,adanya kerugian; ketiga wanprestasi dalam Putusan 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp kemungkinan besar berpusat pada pemberian sanksi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi yakni adanya Ganti Rugi dari Tergugat kepada Penggugat dalam Amar Putusan yakni : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu Kerugian Materiil Uang modal usaha yang dimasukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah); keempat Kewajiban utama Tergugat setelah adanya putusan dalam perkara sederhana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah untuk melaksanakan isi putusan itu secara sukarela. Keputusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan tidak bisa dilakukan langkah hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kecuali jika terdapat keberatan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui Strategi 5c Dalam Penanganan Non Peforming Financings (NPF) Atau Pembiayan Macet Pada BPRS Gajah Tongga Kotopiliang. Jenis penelitian yang digunkan dalam penelitian adalah kualitatif…
litatif dengan pendekatan wawancara dan jenis penelitian lapangan kepada informan utama penelitian sebanyak dua orang yaitu account officer dan direktur BPRS gajah tongga kotopiliang. Dan informan tambahan untuk nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 15 orang. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Strategi 5c Dalam Penanganan Non Performing Financings (NPF) Atau Pembiayaan Macet Pada Bprs Gajah Tongga KotoPiliang disebabkan oleh kurangnya komitmen nasabah (Character), pendapatan tidak stabil (Capacity), keterbatasan modal (Capital), jaminan bernilai rendah (Collateral), dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Faktor utama adalah (Condition Of Economy ) kondisi ekonomi, di mana nasabah yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha kecil rentan terhadap fluktuasi harga, cuaca buruk, dan inflasi, yang mengurangi kemampuan mereka membayar pinjaman.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dalam asuransi jiwa, mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, serta menyediakan panduan penyelesaian sengketa melalui mediasi,…
asi, arbitrase, atau litigasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada regulasi, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim asuransi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan transparansi informasi dan efisiensi proses klaim. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase terbukti lebih cepat dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur asuransi jiwa sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan pengelolaan asuransi jiwa yang baik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
Abstract:Karya musik merupakan objek dari Hak Cipta yang memiliki perlindungan hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu konflik hak cipta yang terdapat pada industri musik yaitu konflik…
lik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dimana Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dari Band Dewa 19 saat Dewa 19 sedang melaksanakan tour, Once Mekel juga tidak membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani selaku pemilik lagu-lagu Dewa 19 yang di bawakan oleh Once Mekel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari isi pasal undang-undang hak cipta dan kewajiban dari performer untuk pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwa Once telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki perjanjian lisensi. Kemudian performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dikenakan denda dan sanksi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dari variabel pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, ketetapan SPPT dan kepatuhan masyarakat serta menguji pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan ketetapan…
SPPT terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory research. Explanatory research adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran dari variabel pelayanan pajak berkategori baik dengan rata-rata skor 4,29 dan TCR 85,9%, pengetahuan perpajakan berkategori baik dengan rata-rata skor 4,25 dan TCR 85,4%, ketetapan SPPT berkategori baik dengan rata-rata skor 4,12 dan TCR 82,5% serta variabel kepatuhan masyarakat berkategori baik dengan rata-rata skor 4,19 dan TCR 82,6%. Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan t hitung 8,322 > t tabel 1,986, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,032 < 0,05 dan t hitung 2,178 > t tabel 1,986 dan ketetapan SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,033 < 0,05 dan t hitung 2,163 > t tabel 1,986 serta secara simultan pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan ketetapan SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan F hitung 42,640 > F tabel 2,7047.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk berdasarkan perhitungan rasio likuiditas, rasio sovabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Jenis…
nis penelitian yang diteliti menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk (laporan neraca Perusahaan dan laporan laba rugi Perusahaan tahun 2021, 2022, 2023). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk, tahun 2021, 2022, 2023 berdasarkan hasil analisis rasio yang dilakukan bahwa dari segi rasio solvabilitas dan aktivitas yang dihasilkan cukup baik, sedangkan untuk dari segi rasio likuiditas dan rasio profitabilitas yang dihasilkan kurang baik, karena memiliki rasio likuiditas yang rendah untuk kewajiban Perusahaan membayar utang yang akan jatuh tempo dengan menggunakan aset atau kekayaan yang dimiliki, dan untuk rasio profitabilitasnya memiliki tingkat rasio masih di bawah rata-rata industri, sehingga dapat dikatakan perusahaan masih belum optimal dalam menghasilkan laba
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Komersialisasi pendidikan, upaya mencari keuntungan dari tangan pihak yang sedang menekuni pendidikan telah menjadi faktor dari menurunnya pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh salah satu Perguruan Tinggi Berbadan…
adan Hukum (PTN BH) di Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung terhadap mahasiswanya adalah salah satu contoh dari komersialisasi pendidikan. Ukt sebagai salah satu masalah yang harus dihadapi setiap mahasiswa agar dapat berkuliah menjadi topik penelitian pada artikel ini, dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai salah satu upaya dari ITB dalam mengembangkan perekonomian mereka dengan cara bekerjasama dengan salah satu platform peminjaman dana online yaitu Danacita, sebuah aplikasi peminjaman dana dengan bunga yang ditinjau kerjasama kedua belah pihak ini memiliki motif untuk mencari keuntungan ekonomi. Kerjasama ITB dengan Danacita ditujukan untuk membuat platform Danacita sebagai salah satu opsi bagi mahasiswa untuk membayar atau mencicil ukt mereka. Hal ini menimbulkan banyak kritik dan penolakan dari para mahasiswa maupun media-media massa lantaran kerjasama ITB dengan Danacita telah menggugurkan mimpi banyak orang dan bahkan menjerumuskan banyak orang ke dalam lilitan hutang dari bunga yang ditetapkan oleh Danacita.
Kata Kunci: Komersialisasi, Pinjaman online, PTN BH
Abstract:Sistem Informasi dibutuhkan oleh semua instansi pemerintahan atau pun swasta. Sistem Informasi sangat membantu dalam penyediaan informasi sehingga memudahkan manajemaen dalam pengambilan keputusan, mengendalikan dan melaporkan…
porkan informasi sehingga instansi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SAMSAT Provinsi Sumatera Barat, membutuhkan sistem informasi untuk mengurangi kepadatan wajib pajak pada kantor SAMSAT serta meningkatkan minat dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, wajib pajak menginginkan sistem pembayaran pajak yang cepat dan tempat pembayaran pajak yang nyaman dan mudah didatangi.Sistem Informasi dibangun dengan menggunakan konsep System Development Life Cycle (SDLC). Konsep ini menghasilkan sistem informasi yang berkualitas sehingga aplikasi Gerai e-SAMSAT memberikan nilai manfaat bagi Kantor SAMSAT Provinsi Sumatera Barat.