Abstract:Filsafat adalah berpikir dengan mendalam. Dalam pemahaman bahwa ketika seseorang berfilsafat maka ia akan melakukannya secara mendalam, yaitu dengan segenap usaha yang maksimal, segenap eksistensi, segenap kemampuan, segenap…
enap kekuatan, dan dengan seluruh apa yang dipikirkannya. Salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaiman manusia menggunakan ilmunya disebut aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai atau disebut juga teori nilai. Nilai sendiri adalah kualitas yang terdapat dalam suatu objek sehingga dapat dianggap sebagai bernilai atau tidak bernilai. Penelitian ini membahas tentang Aksiologi Ilmu Bebas Nilai (Positivisme) vs Terikat Nilai (Islam). Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini Adalah penelitian Pustaka Library Research. Paradigma ilmu bebas nilai (value free) mengatakan bahwa ilmu itu bersifat otonom yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas bisa jadi dibenarkan untuk kepentingan ilmu itu sendiri, seperti juga ekpresi seni yang menonjolkan pornografi dan pornoaksi adalah sesuatu yang wajar karena ekspresi tersebut semata-mata untuk seni. Penjelasan terikat nilai Islam dalam perspektif filsafat menunjukkan bahwa setiap pembahasan filsafat harus berpijak pada wahyu, menggunakan akal secara seimbang, dan diarahkan untuk kemaslahatan.
Abstract:Artikel ini mengkaji efektivitas terapi bekam (hijamah) dan ruqyah terhadap regulasi tekanan darah dan detak jantung serta peluang sinerginya dalam praktik klinis. Tujuan penelitian adalah menilai bukti fisiologis–psikologis…
ologis kedua terapi dan merumuskan rekomendasi aplikatif yang selaras dengan tata laksana medis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terstruktur terhadap literatur ilmiah (kedokteran komplementer, kardiovaskular, psiko-fisiologi) dan sumber-sumber primer pengobatan Islam (Al-Qur’an, hadis) dengan pendekatan interpretatif-komparatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa bekam memberikan efek hemodinamik langsung berupa peningkatan perfusi, penurunan resistensi vaskular perifer, penurunan tekanan darah sistolik–diastolik, serta perbaikan variabilitas denyut jantung (HRV). Ruqyah terutama bekerja melalui reduksi stres dan pergeseran otonom ke arah parasimpatis, yang tercermin pada penurunan kecemasan, detak jantung, dan tekanan darah serta peningkatan HRV. Integrasi ruqyah sebelum bekam secara rasional berpotensi memberi efek aditif pada sumbu neuro–kardio–endokrin, sekaligus menurunkan respons stres prosedural. Simpulan: bekam dan ruqyah layak diposisikan sebagai terapi komplementer yang aman dan terjangkau untuk membantu pengendalian hipertensi dan stabilitas denyut, dengan perhatian pada seleksi pasien, kontraindikasi, asepsis, dan monitoring vital. Saran: perlunya standardisasi protokol (titik, durasi, “dosis” cawan; durasi dan materi ruqyah) serta uji acak terkontrol jangka panjang dengan luaran klinis, metrik HRV, dan biomarker stres untuk memperkuat validitas dan panduan praktik.
Abstract:Penetrasi ajaran Salafi ke dalam struktur organiasasi Muhammadiyah menjadi realitas yang terus mengemuka. Ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat secara faktual pemahaman dan amalan yang dianut dan dilaksanakan…
an aktivis Persyarikatan sudah tidak sama dalam beberapa hal dengan faham dan amalan Muhammadiyah peristiwa ini kemudian dikenal dengan varian “Musa” (Muhammadiyah-Salafi). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis penetrasi gerakan Salafi terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang berdampak pergeseran pemahaman pada Pengurus, Anggota dan Aktivis Muhammadiyah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif naturalistik. Temuan penelitian ini mengungkap terdapat personil dalam struktur organisasi Muhammadiyah, namun mempraktikkan dakwah dan ideologi salafi. Penulis merekomendasikan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah: Pertama, Kepemimpinan. Pimpinan Muhammadiyah harus bersikap tegas terhadap faham Salafisme yang melalui kebijakan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kedua, Dialog penguatan faham Muhammadiyah. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan jalan dialog keilmuan atau pengajian khusus manhaj Muhammadiyah di struktur Organisasi Muhammadiyah Paser, dan wilayah strategis Muhammadiyah yaitu Amal Usaha dan Organisasi Otonom. Ketiga Pemberdayaan internet, gerakan pemahaman tentang Muhammadiyah lewat perangkat internet harus dimasifkan. Akun-akun media sosial Muhammadiyah Paser harus aktif termasuk menggelar kegiatan edukasi online yang populer seperti podcast.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa baik sistem manajemen pembelajaran (LMS) bekerja di dalam kelas selama epidemi COVID-19. Sepuluh publikasi akademis yang menyoroti berbagai aspek penggunaan LMS…
dalam konteks pembelajaran jarak jauh dan diterbitkan antara tahun 2021 dan 2024 dipilih menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik tinjauan pustaka. Menurut temuan analisis, penggunaan LMS meningkatkan otonomi pelajar, minat belajar, dan efisiensi proses belajar-mengajar. Pemilihan aplikasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan partisipasi aktif pengajar dan pelajar dalam pemahaman dan penggunaan LMS sangat penting. Para pendidik harus menerima pelatihan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan platform LMS. Oleh karena itu, di tengah-tengah keadaan darurat, penggunaan LMS secara signifikan berkontribusi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan terintegrasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten…
Kabupaten Deli Serdang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu laporan keuangan pada realisasi anggaran dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Jenis Data yang digunakan berbentuk Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan mampu karena daerah tersebut sudah mandiri dalam urusan otonomi daerah. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2017 tergolong cukup efektif dan tahun 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 95,79% dan 78,50%, pada tahun 2019,2020, dan 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76%, memiliki rata-rata rasio efektivitas sebesar 73,33% yang termasuk golongan tidak efektif. Untuk rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya
Abstract:The establishment of the South Papua Province is a strategic step to address the development inequality that exists in Papua. This study examines the role of various stakeholders in the process of regional expansion using…
g a qualitative literature review. The results of the study highlight the importance of an approach that involves participation, protection of indigenous peoples rights, and transparent budget management. The suggestions provided include gradual expansion and the establishment of an independent supervisory board. This study contributes to the literature on regional autonomy by combining the perspectives of various actors involved.
Keywords: Regional Autonomy, Development Inequality, Role of Stakeholders, Rights of Indigenous Peoples, Budget Transparency
Abstract:Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi publik. Tingkat tertinggi dari sektor publik adalah tingkat negara bagian. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan nasional.…
ional. Selain Inventarisasi Aset Negara dan BUMN, salah satu bidang keuangan negara juga adalah APBN. Baik APBN maupun inventarisasi barang milik negara dikelola langsung oleh negara. Akuntansi keuangan daerah (akutansi pemerintahan) di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi publik yang banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut keinginannya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya otonomi daerah adalah perkembangan situasi nasional dan internasional. Situasi domestik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Seiring dengan semakin majunya globalisasi, maka daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah, sangat diperlukan. Dengan meningkatkan otonomi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Abstract: Higher Education can exercise management autonomy, that is to evaluate using an information system independently. The case study taken in this study is the Kalimantan Institute of Technology (ITK). So far, ITK…
has used a survey information system to evaluate ITK, but the information system is static so that it is not following the current needs of ITK. Based on that, this research is developing an evaluation information system at ITK so that this information system is expected to be able to monitor and evaluate the process of activities at ITK. The method used is the waterfall model. Based on the waterfall method, the methodology used in this research is start from the identification of the problem, then study the literature and enter the system building stage, namely the analysis, design, implementation and testing stages, as well as conclusions and suggestions. The results obtained are in the form of an information system for evaluating academic activities and services that have been approved by ITK on the http://evaluasi.itk.ac.id page.
Keywords: evaluation; information system; ITK
Abstrak: Perguruan Tinggi memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan yaitu dievaluasi secara mandiri menggunakan sistem informasi. Studi kasus yang diambil pada penelitian ini adalah Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Selama ini ITK telah menggunakan sistem informasi survey untuk mengevaluasi ITK, namun sistem informasi tersebut bersifat statis sehingga telah tidak sesuai dengan kebutuhan ITK saat ini. Berdasarkan hal itu, penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi evaluasi di ITK sehingga diharapkan sistem informasi ini dapat memantau dan mengevaluasi proses kegiatan di ITK. Metode yang digunakan adalah waterfall model. Berdasarkan metode waterfall tersebut, maka metodologi yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur dan memasuki tahap membangun sistem yaitu tahap analisis, desain, implementasi dan pengujian, serta kesimpulan dan saran. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berupa sistem informasi evaluasi kegiatan akademik dan layanan yang telah disetujui ITK di halaman http://evaluasi.itk.ac.id.
Kata kunci: evaluasi; sistem informasi; ITK
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.