Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai sektor, termasuk teknologi keuangan (fintech). Salah satu layanan fintech yang paling populer di Indonesia adalah peer-to-peer (P2P) lending, yang menyediakan layanan…
anan pinjaman online dengan akses yang cepat dan mudah. Namun, meningkatnya minat terhadap pinjaman online telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi keuangan, perilaku pinjaman yang tidak bertanggung jawab, serta maraknya platform pinjaman online ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, kepercayaan, dan sikap keuangan terhadap niat mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara dalam menggunakan pinjaman online.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data dikumpulkan melalui survei yang melibatkan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara. Uji statistik seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis dan perilaku keuangan secara signifikan memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami risiko serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku peminjaman, sehingga dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan literasi keuangan dan manajemen keuangan yang bertanggung jawab di kalangan mahasiswa.
Abstract:Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan tenaga kependidikan serta staf administrasi SMA Negeri 4 Sumatera Barat dalam mengamankan website sekolah dari ancaman siber. Latar…
belakang kegiatan ini adalah kerentanan website sekolah terhadap serangan seperti defacement dan akses ilegal, yang pernah mengakibatkan pengalihan ke situs judi online. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam mengimplementasikan fitur keamanan berbasis Laravel 11, seperti Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC) menggunakan Laravel Spatie Permissions. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang keamanan website, serta keberhasilan implementasi fitur keamanan yang mengurangi risiko serangan siber. Selain itu, disusun modul pelatihan dan dokumentasi teknis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan website secara mandiri. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan keamanan data dan reputasi sekolah, sekaligus menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam menghadapi tantangan keamanan siber.
Abstract:Operasi pengamanan hutan membutuhkan evaluasi berbasis data agar alokasi patroli, pemantauan satelit, dan respons penegakan hukum dapat diarahkan pada wilayah serta periode yang paling berisiko. Penelitian ini mengevaluasi…
si hubungan antara intensitas patroli dan luas deforestasi, perubahan waktu respons penanganan kasus setelah pemanfaatan pemantauan satelit near-real-time, serta pola temporal dan indikasi konsentrasi spasial temuan kayu ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan desain kuantitatif evaluatif berbasis data operasional Balai Penegakan Hukum Kehutanan. Data mencakup 150 titik patroli dan temuan kayu ilegal selama 1 Januari-31 Desember 2023, 10 sektor pengamatan hasil agregasi titik patroli, serta 30 pasang kasus respons yang dipadankan antara periode manual Januari-Juni 2022 dan periode berbasis satelit Januari-Juni 2023. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, uji-t berpasangan, ukuran efek Cohen's d, uji Kruskal-Wallis, dan identifikasi outlier berbasis persentil ke-90. Hasil menunjukkan bahwa intensitas patroli berasosiasi negatif dan signifikan dengan luas deforestasi pada tingkat sektor (B = -1,05; R2 = 0,919; F(1,8) = 91,03; p < 0,001). Waktu respons rata-rata menurun dari 51,5 jam pada metode manual menjadi 23,6 jam setelah pemanfaatan pemantauan satelit, dengan selisih rata-rata -27,9 jam, t(29) = -14,72; p < 0,001; dan Cohen's d = 2,69. Volume temuan kayu ilegal tertinggi terjadi pada Q3 atau Juli-September (60,2 +/- 14,5 m3), dengan perbedaan signifikan antarkuartal (H(3) = 28,74; p < 0,001). Sebanyak 80% titik outlier berada pada wilayah berkerawanan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi patroli terarah, pemantauan satelit, dan evaluasi spasial-temporal sederhana dapat memperkuat pengamanan hutan berbasis risiko. Namun, seluruh hasil perlu ditafsirkan sebagai asosiasi operasional karena penelitian bersifat observasional, jumlah sektor regresi terbatas, dan analisis spasial belum menggunakan pemodelan hotspot formal.
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.
Abstract:Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam menyeimbangkan inovasi Generative AI (GenAI) dan kebutuhan regulasi di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi, dampak sektoral, serta merumuskan rekomendasi kebijakan…
berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode: Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulasi yang tidak adaptif, di mana UU ITE, PDP, dan Hak Cipta gagal mengatur aspek krusial GenAI seperti status hukum output AI, bias algoritma, dan penggunaan data pelatihan; (2) Ambang akuntabilitas yang ambigu, menyulitkan penentuan pihak bertanggung jawab atas konten ilegal atau disinformasi berbasis AI; serta (3) Dampak sektoral tidak terantisipasi, termasuk risiko hallucination di sektor keuangan, plagiarisme pendidikan, dan disrupsi tenaga kerja kreatif. Solusi yang diusulkan mencakup regulasi berbasis risiko, amandemen UU Hak Cipta untuk ciptaan AI, kolaborasi multistakeholder, dan regulatory sandbox untuk inovasi terkendali.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara mendalam gangguan keamanan di batas laut wilayah Sulawesi Tenggara serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis gangguan…
uan keamanan yang paling sering terjadi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder dari berbagai laporan keamanan, wawancara mendalam dengan pihak berwenang, serta studi kasus langsung di wilayah Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah ini menghadapi peningkatan ancaman berupa pencurian ikan oleh kapal-kapal asing (illegal fishing), penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba dan senjata, serta aktivitas ilegal lainnya seperti perompakan. Faktor penyebab utama dari gangguan keamanan ini meliputi keterbatasan sumber daya untuk patroli laut, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kerjasama internasional yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kunci. Pertama, peningkatan jumlah dan kualitas patroli laut dengan menambah kapal patroli dan menggunakan teknologi canggih seperti radar dan drone. Kedua, memperkuat kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara-negara tetangga. Ketiga, memanfaatkan teknologi pengawasan modern seperti sistem identifikasi otomatis (AIS) dan satelit untuk memantau pergerakan kapal di wilayah laut yang luas. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui edukasi dan pelatihan, serta pembentukan kelompok pengawas masyarakat yang dapat membantu pihak berwenang dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan laut di wilayah Sulawesi Tenggara serta memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan pihak berwenang dalam merumuskan strategi keamanan maritim yang lebih efektif.
Abstract:Perairan Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan signifikan dari Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berdampak serius pada kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. IUU Fishing tidak…
idak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar serta ketidakstabilan sosial di kalangan komunitas nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama IUU Fishing di wilayah ini, mengevaluasi dampak yang ditimbulkannya, dan merumuskan solusi potensial untuk mengatasinya. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi nelayan lokal untuk terlibat dalam praktik IUU Fishing. Keterbatasan sumber daya untuk patroli laut dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini, sementara tingginya permintaan pasar untuk produk perikanan tanpa verifikasi asal usul semakin memacu aktivitas ilegal tersebut. Dampak lingkungan dari IUU Fishing mencakup penurunan stok ikan dan kerusakan habitat laut, yang secara langsung merugikan nelayan yang patuh hukum dan mengurangi pendapatan regional dari sektor perikanan. Selain itu, praktik ini memicu konflik sosial antara nelayan lokal dan pelaku IUU Fishing. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan strategis. Pertama, peningkatan patroli laut melalui penambahan kapal patroli modern dan peralatan canggih seperti radar dan drone, serta pelatihan intensif bagi personel keamanan laut untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respon cepat. Kedua, kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara tetangga serta partisipasi aktif dalam forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat keamanan maritim. Ketiga, penggunaan teknologi canggih seperti Automatic Identification System (AIS) dan data satelit untuk pemantauan wilayah laut yang luas dan sulit dijangkau. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam melaporkan aktivitas ilegal, serta pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang berfungsi sebagai mata dan telinga bagi pihak berwenang. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk merumuskan strategi keamanan maritim yang efektif. Diharapkan, dengan penerapan solusi-solusi ini, ancaman IUU Fishing di perairan Sulawesi Tenggara dapat diminimalisir, kelestarian sumber daya laut terjaga, dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.