Abstract:Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) lebih dari 2,78 juta orang meninggal pertahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan…
bungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja bagian produksi di PT X Kabupaten X Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dan sampel sebanyak 43 orang, diambil dengan teknik total sampling. Variabel independen meliputi pengetahuan, sikap, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden (30,2%) pernah mengalami kecelakaan kerja, 17 responden (39,5%) memiliki pengetahuan rendah, 22 responden (51,2%) memiliki sikap negatif, dan 12 responden (27,9%) tidak lengkap dalam menggunakan APD. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan (p=0,022) dan penggunaan APD (p=0,033) dengan kejadian kecelakaan kerja. Namun, tidak terdapat hubungan antara sikap dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,444). Diharapkan dapat meningkatkan upaya edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan meningkatkan pengawasan penggunaan APD guna menurunkan risiko kecelakaan kerja. Dapat disimpulkan upaya K3 itu sangat penting sehingga harus meningkatkan edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan meningkatkan pengawasan penggunaan APD guna menurunkan risiko kecelakaan kerja.
Abstract:Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak…
dampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.