Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya fondasi ideologis, tetapi juga pedoman moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi yang sarat dengan arus modernisasi dan budaya…
luar, nilai nilai pancasila seringkali mengalami degradasi dalam kehidupan kaum muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi nilai nilai pancasila melalui sinergi dengan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Artiel ini membahas pentingnya sinergi antara pancasila dan kearifan lokal dalam membangun jati diri bangsa melalui pendidikan kaum muda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dan studi kasus. Hasil pembahasan menunjukan bahwa integrasi nilai-niai lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan dapat memperkuat pemahaman pancasila di kalangan generasi muda. Dengan demikian, pendidikan berbasis kearifan lokal dan pancasila dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk karakter bangsa yang kuat, berakar pada budaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Abstract:Bullying merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar etika sosial dan menimbulkan dampak serius terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena bullying dari perspektif…
pektif psikologi sosial dengan fokus pada pelanggaran etika sosial yang mendasarinya. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji 21 sumber akademik terkini (publikasi 2023-2025) termasuk jurnal ilmiah, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan hasil penelitian empiris tentang bullying di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa bullying merupakan manifestasi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai etika sosial seperti empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Faktor-faktor penyebabnya meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya yang negatif, paparan media massa, lemahnya sistem sekolah, dan ketimpangan status sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencakup kecemasan (34,72%), rendah diri (27,46%), depresi (22,28%), hingga trauma berkepanjangan (15,54%). Penelitian di MTs Negeri Ambon menunjukkan bullying verbal (35,75%) sebagai bentuk yang paling dominan. Pencegahan bullying memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan etika komunikasi, pendidikan karakter berbasis nilai moral, dan kolaborasi multipihak antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Integrasi teori psikologi sosial seperti Social Learning Theory, Teori Perkembangan Moral Kohlberg, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Identitas Sosial menjadi landasan penting dalam merancang strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman etika sosial yang kuat menjadi fondasi penting dalam mencegah perilaku menyimpang dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran 7P, pemasaran digital, dan kekuatan internal (testimoni) terhadap minat beli dengan kesadaran merek sebagai variabel mediasi pada layanan kursus koding…
g anak di Kota Cilegon, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 150 orang tua anak usia 5 17 tahun yang telah terpapar aktivitas pemasaran Koding Next. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring terstruktur dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran 7P berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, sementara pemasaran digital berpengaruh signifikan terhadap kesadaran merek. Kesadaran merek juga terbukti berpengaruh positif terhadap minat beli serta memediasi secara parsial hubungan antara bauran pemasaran 7P dan minat beli. Namun, kekuatan internal dalam bentuk testimoni tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesadaran merek. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi bauran pemasaran dan strategi pemasaran digital yang efektif dalam meningkatkan kesadaran merek dan mendorong minat beli pada sektor EdTech. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi penyedia layanan pendidikan dalam mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing di wilayah perkotaan yang terdigitalisasi
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengembangan sikap nasionalisme pada siswa SD dapat dilakukan dengan menggunakan Strategi Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila…
a dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan PPKn memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter serta meningkatkan kesadaran sosial siswa, tetapi kenyataannya, pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia masih tergolong rendah. Metode pengajaran tradisional yang umum diterapkan dalam pengajaran Pancasila terbukti kurang efektif untuk generasi yang lebih melek digital, yang cenderung kritis dan aktif. Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif serta studi literatur, penelitian ini mengkaji beragam sumber yang relevan mengenai penerapan CTL dalam kerangka PPKn. Temuan analisis mengindikasikan bahwa CTL dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, serta meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap sikap nasionalisme. Hasil penemuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam prestasi belajar siswa setelah penerapan CTL jika dibandingkan dengan cara mengajar yang konvensional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:Ade Mulyono adalah seorang prosais dan esais yang lahir di tegal. Tulisannya dimuat di beberapa media seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Merdeka, Harian Sutra, dan Majalah Harmoni. Salah satu karyanya adalah cerpen juru…
uru tangis tiga babak yang diterbitkan oleh Kompas pada tanggal 15 Oktober 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka (library research). Teknik analisis yang digunakan merupakan deskripsi struktural (unsur intrinsik dan ekstrinsik) dalam cerpen tersebut.
Abstract:Persaingan transportasi online di Kota Bandung menuntut perusahaan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Customer Relationship Management (CRM) dan Kualitas Pelayanan terhadap…
Loyalitas Pelanggan Go-Ride Gojek Indonesia Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, melibatkan 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, path analysis, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik CRM maupun Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan, baik secara parsial maupun simultan. Nilai R² sebesar 0,800 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan loyalitas sebesar 80%, sementara 20% dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi CRM dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mempertahankan Loyalitas Pelanggan Go-Ride Gojek Indonesia Kota Bandung.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.