Abstract:Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya memiliki potensi konflik yang bersumber dari perbedaan pemahaman keagamaan dalam Islam, khususnya pada persoalan khilafiyah dan perbedaan mazhab. Permasalahan…
yang bersifat cabang ini kerap melampaui ranah teologis dan berkembang menjadi konflik sosial akibat politisasi agama dan penyebaran narasi eksklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis tokoh agama dalam memperkuat moderasi beragama sebagai upaya mencegah eskalasi konflik berbasis khilafiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan melalui analisis literatur keislaman klasik dan kontemporer serta kajian sosial keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai penafsir keagamaan kontekstual, pendidik publik, fasilitator dialog, dan penjaga narasi moderasi, termasuk di ruang digital. Strategi utama yang ditemukan meliputi penguatan pemahaman fikih perbedaan, pemanfaatan tradisi keislaman lokal, serta peneguhan etika perbedaan pendapat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kemampuan merespons tantangan masyarakat kontemporer.
Abstract:Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an memiliki posisi sentral dalam membentuk landasan hukum, akidah, dan akhlak umat Islam. Perkembangan hadis pada masa awal Islam, khususnya di era sahabat dan Khulafā’…
lafā’ al-Rāsyidīn, menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada masa sahabat, hadis disampaikan melalui hafalan dan periwayatan lisan dengan intensitas yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan Rasulullah Shallallāhu ‘alaihi wa Sallam, lamanya kebersamaan, waktu masuk Islam, serta kemampuan untuk bertanya dan mengakses majelis ilmu. Sementara itu, pada masa Khulafā’ al-Rāsyidīn, muncul perhatian lebih besar terhadap seleksi riwayat, verifikasi sanad, serta pengawasan terhadap periwayatan sebagai langkah menjaga kemurnian hadis dari distorsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis historis terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menegaskan bahwa periode sahabat dan Khulafā’ al-Rāsyidīn merupakan fase fundamental dalam menjaga otentisitas hadis serta meletakkan fondasi bagi proses kodifikasi pada generasi berikutnya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendekonstruksi representasi gender dalam teks-teks tasawuf klasik melalui pendekatan hermeneutika kritis. Fokus utama adalah mengungkap potensi narasi spiritual non-patriarkal…
rkal yang tersembunyi di balik metafora gender yang kompleks dalam karya tiga tokoh sentral: Ibnu ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Al-Ghazali. Penelitian menggunakan metode analisis teks kualitatif dengan pendekatan hermeneutika dekonstruktif. Sumber data primer meliputi karya fundamental ketiga tokoh, yaitu Al-Futuhat al-Makkiyyah dan Fusus al-Hikam (Ibnu ‘Arabi), Masnavi-ye Ma’navi (Rumi), serta Ihya’ ‘Ulum al-Din dan Mishkat al-Anwar (Al-Ghazali). Analisis dilakukan melalui eksplorasi tekstual, dekonstruksi binarisme gender, dan kontekstualisasi kritis terhadap realitas sosial-historis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tasawuf klasik mengandung dualitas mendasar antara semesta metafora spiritual yang transformatif dan realitas institusional yang patriarkal. Ibnu ‘Arabi menawarkan landasan ontologis egaliter melalui konsep Wahdat al-Wujud, yang meruntuhkan hierarki esensial gender. Rumi menggunakan metafora erotis yang ambigu untuk mengaburkan batas gender dan mensakralkan sifat feminin. Sementara itu, Al-Ghazali memperlihatkan kontradiksi internal antara wacana normatif patriarkal dalam Ihya’ dan visi kosmologis inklusif dalam Mishkat. Tasawuf klasik bukanlah monolit patriarkal, melainkan medan wacana yang kaya akan potensi dekonstruktif terhadap binarisme gender. Pembacaan kritis terhadap metafora gender dalam karya ketiga tokoh ini mengungkap “arsip internal” yang dapat mendukung spiritualitas non-biner dan emansipatif. Namun, potensi ini sering terbelenggu oleh struktur institusional dan pembacaan dominan yang patriarkal. Penelitian ini menyoroti pentingnya hermeneutika kritis dalam membuka ruang penafsiran yang lebih adil gender dalam tradisi intelektual Islam.
Abstract:Pendidikan karakter merupakan isu strategis dalam pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam merespons krisis moral dan sosial generasi muda. Pondok pesantren dipandang sebagai institusi pendidikan yang memiliki kekhasan…
san dalam pembentukan karakter santri melalui peran kyai dan kultur pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran kyai dan kultur pesantren dalam pembentukan karakter santri berdasarkan temuan literatur ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA. Penelusuran literatur dilakukan pada beberapa basis data nasional dan internasional dengan rentang publikasi 2014–2024. Dari hasil seleksi, diperoleh 89 artikel jurnal yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kyai berperan sebagai aktor sentral dalam pembentukan karakter santri melalui keteladanan moral, otoritas spiritual, dan kepemimpinan nilai. Sementara itu, kultur pesantren berfungsi sebagai hidden curriculum yang menginternalisasi nilai-nilai karakter melalui tradisi keilmuan, kehidupan komunal, dan sistem disiplin. Nilai karakter yang dominan dibentuk meliputi religiusitas, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan karakter santri di pesantren merupakan proses kultural yang holistik dan berkelanjutan, serta relevan sebagai model alternatif pendidikan karakter di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung efektivitas pembelajaran di salah satu SMP negeri di Kota Medan. Penelitian menggunakan metode studi kasus kualitatif…
dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan antara teori manajemen ideal dan praktik di lapangan, terutama dalam perencanaan karena sistem penempatan guru yang tersentralisasi sehingga membatasi otonomi sekolah. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian (mismatch) di mana guru sering mengajar mata pelajaran di luar keahliannya, yang menyebabkan beban kerja berlebih. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, sekolah menerapkan strategi adaptif, termasuk evaluasi kinerja berbasis teknologi (e-kinerja) dan budaya berbagi pengetahuan melalui lokakarya. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor krusial dalam mengatasi keterbatasan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kendala sistemik menghambat manajemen yang optimal, strategi internal yang proaktif dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kualitas pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggambaran empiris tentang bagaimana sebuah sekolah negeri beradaptasi dengan keterbatasan birokrasi untuk memastikan pembelajaran yang efektif.
Abstract:Keberhasilan sebuah sekolah dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna sangat bergantung pada bagaimana sarana dan prasarana di dalamnya dikelola. Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai perjalanan transformasi pengelolaan…
engelolaan fasilitas di MTs Nurul Hikmah Pondok Aren dalam cita-citanya menjadi madrasah unggul. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber dan mengamati kondisi lapangan untuk memahami realitas yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meski kebutuhan dasar fasilitas telah terpenuhi, MTs Nurul Hikmah masih berjuang menghadapi tantangan birokrasi yayasan yang sentralistik, keterbatasan dana, serta sistem perawatan yang belum terpadu. Namun, semangat perubahan mulai terlihat melalui langkah-langkah nyata, seperti pendataan aset yang lebih tertib, penyediaan ruang kelas yang nyaman dengan pendingin udara (AC), serta tumbuhnya rasa memiliki di kalangan warga sekolah untuk menjaga fasilitas bersama. Perubahan ini secara perlahan menciptakan suasana belajar yang lebih hangat dan kondusif bagi siswa. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa untuk menjadi sekolah unggul, bukan hanya fisik bangunan yang perlu dibenahi, melainkan juga penguatan tata kelola yang lebih mandiri dan modern demi masa depan pendidikan yang lebih baik.
Abstract:Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan…
jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Abstract:Pajak“Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam era desentralisasi fiskal, pengelolaan…
an PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan daerah serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun masih menghadapi kendala seperti ketidakakuratan data, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan sistem administrasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan PBB melalui digitalisasi dan peningkatan”kesadaran masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan…
deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.and supporting the optimization of village economic potential in a sustainable manner.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.