Abstract: Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran kepemimpinan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.…
tusan. Melalui analisis literatur, ditemukan bahwa kepemimpinan memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana keputusan dihasilkan, dievaluasi, dan diimplementasikan. Pertama, kepemimpinan efektif menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi di antara anggota tim, meningkatkan pemahaman bersama, dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Hal ini menciptakan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik karena melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan. Kedua, kepemimpinan berperan dalam memberikan arah dan visi yang jelas untuk organisasi. Dengan menetapkan tujuan yang terkait dengan nilai-nilai inti dan strategi organisasi, pemimpin membimbing tim dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan misi perusahaan. Ketiga, pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan menangani ketidakpastian. Dalam situasi kompleks dan tidak pasti, kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan tepat pada waktunya dapat membantu organisasi menghadapi tantangan dan peluang dengan lebih baik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan instruksi, tetapi juga melibatkan pendorong kolaborasi, pengelolaan konflik, dan penyediaan visi strategis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran kepemimpinan dalam konteks pengambilan keputusan dapat menjadi landasan bagi pengembangan praktik kepemimpinan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika organisasional. Penelitian lebih lanjut dan aplikasi praktis perlu terus ditekankan untuk mengoptimalkan dampak positif kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perencanaan sistem manajemen strategi Pendidikan untuk meningkatkan mutu di sekolah SMPN 35 Medan. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis data deskriptif kualitatif…
itatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, dokumentasi, observasi dengan salah satu guru di SMPN 35 Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan sistem manajemen strategi di SMPN 35 Medan guna meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian ini akan fokus pada defenisi manajemen, implementasi manajemen strategik, defenisi mutu Pendidikan, model dan proses penyusunan perencanaan strategi dan yang terakhir implementasi perencanaan strategi dalam meningkatkan mutu Pendidikan madrasah. Hasil penelitian mengenai perencanaan sistem manajemen strategi di sekolah SMPN 35 Medan menunjukkan bahwa perencanaan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, kepala sekolah dan tim manajemen dapat merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, maka dengan ini dapat meningkatkan mutu dalam sebuah Lembaga Pendidikan.
Abstract:Setelah diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi absolut peradilan agama diperluas. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan…
rbankan Syariah memperkuat kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Polemik muncul ketika Penjelasan Pasal 55 ayat (2) juga memberikan kewenangan kepada peradilan umum menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga berdampak pada tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Masalah ini lalu diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan perdebatan karena hanya menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus pasalnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah lembaga peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap sudah tepat, memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Abstract:Tulisan ini akan mengeksplorasi peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kami akan menjelaskan kompleksitas sengketa-sengketa ini, tantangan dalam penyelesaiannya, dan potensi Pengadilan Agama…
dalam memfasilitasi proses penyelesaian yang efektif dan adil. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas pentingnya pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk hakim dan personel Pengadilan Agama dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semua elemen ini bersama- sama memberikan gambaran lengkap tentang relevansi dan peran kunci PengadilanAgama dalam menangani sengketa-sengketa yang melibatkan ekonomi syariah di Indonesia. penelitian ini bertujuan memberikan pandangan holistik terhadap dinamika penyelesaian sengketa di ranah ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengupas dampak sosial dan ekonomi dari penyelesaian sengketa yang berhasil, menyoroti kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini berusaha mengintegrasikan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti terhadap pengembangan sistem peradilan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur review. Penulis mengumpulkan berbagai salinan dokumen evaluasi kebijakan pendidikan.…
ikan. Pada penelitian kajian pustaka ini yang digunakan adalah buku, dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan serta memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Prosesnya harus dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak, apa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut diaplikasikan. Evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahapan akhir dari sebuah proses kebijakan, dapat dilakukan ditengah proses analisis, dengan adanya pertimbangan program kebijakan itu mengarah kepada kegagalan atau kurang sesuai dengan keinginan yang diinginkan.
Abstract:Mading (Majalah dinding) adalah salah satu fasilitas atau sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasi pada lingkungan pendidikan. Penyebaran informasi yang cepat sangat dibutuhkan, namun mading yang ada saat ini sangat…
ngat kurang dalam hal keamanan yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penyebaran informasi. Mading konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan mading konvensional ini cukup besar. Oleh karena itu, mading digital menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menyebarkan informasi pada lingkungan sekolah. Penyebaran informasi akan lebih mudah karena pada era digital ini anak-anak lebih tertarik dengan apapun yang berkaitan dengan gawai. Metodologi penelitian dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu tahap pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi terhadap jurnal dari judul penelitian sejenis. Model yang digunakan dalam pengembangan adalah model Extreme Programming atau XP yang termasuk dalam pendekatan Agile. Pada desain aplikasi digunakan bahasa permodelan UML (Unified Modeling Language). Hadil penelitian dihasilkan diharapkan dapat menggantikan fungsi dari mading konvensional guna memudahkan sekolah dalam menyebarkan infomasi dan siswa dapat mengirimkan informasi melalui aplikasi mading digital ini. Pihak sekolah dapat mengelola informasi mana saja yang akan dipublilkasikan, dan pembaharuan informasi rutin kepada siswa
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengelola Toko Boneka Opik Collection Cikampek dalam menghadapi berbagai kendala operasional dan persaingan usaha. Dalam menjalankan…
ankan kegiatan bisnis, toko boneka menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan konsumen, keterbatasan stok barang, persaingan harga, serta perubahan tren pasar yang cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pemilik toko dan observasi terhadap aktivitas operasional, serta penelaahan dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Toko Boneka Opik Collection dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kemampuan modal, kapasitas penyimpanan, dan pengalaman pemilik usaha, serta faktor eksternal berupa kondisi pasar dan perilaku konsumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengambilan keputusan yang tepat dan adaptif sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada serta menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha di tengah persaingan yang semakin kompetitif.
Abstract:Tren konsumsi makanan dan minuman kekinian yang semakin meningkat di kalangan generasi Z telah menciptakan persaingan bisnis yang kompetitif, khususnya di sektor minuman cepat saji. Dalam konteks ini, kualitas produk dan…
strategi promosi menjadi dua faktor utama yang diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian pada konsumen HAUS cabang Tebet, Jakarta Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan metode survei. Sampel sebanyak 100 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu konsumen yang pernah membeli produk HAUS di lokasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5, dan data dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji hipotesis menggunakan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (t hitung = 7,104; signifikansi 0,000 < 0,05). Begitu pula dengan variabel promosi yang berpengaruh positif dan signifikan (t hitung = 6,280; signifikansi 0,000 < 0,05). Secara simultan, kedua variabel menunjukkan pengaruh signifikan (F hitung = 212,863; signifikansi 0,000 < 0,05). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa 81,1% variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh kualitas produk dan promosi. Dengan demikian, peningkatan kualitas produk dan pelaksanaan strategi promosi yang tepat terbukti berperan penting dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen, khususnya di kalangan Gen Z.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan penjualan di era digital, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Metode yang…
digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM di berbagai sektor, seperti kuliner, fashion, jasa, dan kerajinan tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti media sosial, e-commerce, dan metode pembayaran digital, berperan signifikan dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, strategi pemasaran digital yang tepat, kemampuan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, inovasi produk, serta dukungan dari pemerintah dan komunitas menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan penjualan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kreativitas, dan kolaborasi lintas sektor. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, pemerintah, dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan UMKM berbasis digital secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.