Abstract:Program imunisasi anak di wilayah pedesaan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk akses terbatas terhadap layanan kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, dan faktor sosial-budaya. Penelitian ini…
ni bertujuan untuk mengevaluasi tantangan utama dalam implementasi program imunisasi anak di wilayah pedesaan serta untuk mengidentifikasi solusi yang memungkinkan untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan studi pustaka yang relevan dengan topik ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa akses terbatas terhadap layanan kesehatan merupakan hambatan utama dalam program imunisasi anak di pedesaan. Jarak yang jauh antara pemukiman penduduk dengan fasilitas kesehatan, kurangnya infrastruktur kesehatan, dan transportasi yang tidak memadai mempersulit orang tua untuk membawa anak-anak mereka untuk divaksinasi secara teratur. Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih juga menjadi tantangan serius dalam implementasi program imunisasi. Banyak desa yang tidak memiliki jumlah petugas kesehatan yang memadai untuk memberikan layanan imunisasi kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan tentang imunisasi juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Kepercayaan, mitos, dan praktek budaya lokal seringkali memengaruhi keputusan orang tua dalam mengimunisasi anak-anak mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang sensitif dan berbasis budaya dalam mensosialisasikan program imunisasi. Berbagai solusi yang memungkinkan telah diidentifikasi, termasuk memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dan melibatkan komunitas secara aktif dalam program imunisasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi anak di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesehatan anak-anak secara keseluruhan.
Abstract:Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisa penerapan Pasal 49 KUHP pada tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. (studi putusan no. 140/Pid.B/2011/PN.ME). Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode hukum…
kum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian Majelis Hakim menganggap bahwa Suatu perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan pasal 338 KUHP ataupun Tindak pidana penganiyaan 351 KUHP, apabila perbuatan tersebut dilakukan pada saat itu tidak dapat lagi berpikir dengan tenang dan jernih dan terpikirlah hanyalah menyelamatkan diri/jiwanya; karena perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri, karena perasaan tergoncang. yang masih berlanjut dan masih berhubungan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 49 KUHP (noodweer dan noodweer – exces), sehingga Pelaku Tindak pidana pembunuhan yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging). dengan pertimbangan hukum karena alasan penghapus pidana, sebagai berikut adanya daya paksa (Overmacht), adanya pembelaan terpaksa (Noodweer , Noodweer-exces), sebab melaksanakan ketentuan Undang- undang, sebab menjalankan perintah jabatan.
Abstract:Kebijakan pendidikan berasal dari ilmu pendidikan yang terkait dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan mengatur kehidupan manusia. Ini merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau penyelenggara…
nyelenggara pendidikan sebagai respons terhadap permasalahan pendidikan yang timbul, dengan tujuan mencapai visi dan misi melalui langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Sumber data utama yang digunakan adalah karya Ali Muhammad Ash-Shallabi, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar pada tahun 2014. Teknik pengumpulan data melibatkan penggunaan beberapa buku dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti buku, majalah, pamflet, dan bahan dokumenter. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan sejarah. Pendirian Madrasah An- Nizhamiyyah pada masa Daulah Bani Saljuk memainkan peran penting dalam perubahan lembaga pendidikan Islam. Sampai hari ini, sistem pendidikan madrasah tetap dijaga untuk mempertahankan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam proses pendidikan mulai dari dasar hingga tingkat tinggi. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menanamkan nilai-nilai moral serta mengatasi krisis moral yang ada.
Abstract:Administrasi sekolah atau lebih sering disebut dengan Tata usaha sekolah merupakan suatu kegiatan pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan suatu…
tu organisasi selain itu ketatausahaan juga melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi sekolah untuk digunakan sebagai bahan keterangan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pemimpin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Layanan Siswa di MA Darunnajah 2 Cipining Bogor, dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Tata usaha terhadap Layanan Siswa di MA Darunnajah 2 Cipining Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/i di MA Darunnajah 2 Cipining Bogor sebanyak 30 siswa/i. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel jennuh, sebanyak 60 siswa/i. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner/angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu koefisien korelasi dan regresi berganda. Diketahui hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara Tata Usaha (X) dengan Layanan Siswa (Y) MA Darunnajah 2 Cipining Bogor, terbukti dengan hasil determinasi tabel Model Summary pada bagian ini ditampilkan nilai = 0,004, untuk menentukan koefisien determinasi pengaruh antara Tata Usaha dengan Layanan Siswa dapat dihitung dengan (0,04) x 100% = 4%. Jadi hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 4% Tata Usaha berkontribusi terhadap Layanan Siswa, sedangkan sisanya yaitu 100% - 4% = 96% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.
Abstract:Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus…
s kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma, dengan fokus pada periode konflik regional yang melibatkan kekerasan etnis dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis teks Statuta Roma, keputusan Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan genosida, serta studi kasus konkret pada periode konflik regional yang tercatat dalam sejarah hukum internasional. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan temuan. Analisis mendalam terhadap Statuta Roma menunjukkan pengertian dan unsur-unsur kejahatan genosida yang dijelaskan secara rinci. Studi kasus periode konflik regional mengungkapkan tantangan dalam identifikasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan genosida. Keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus tersebut secara yuridis dipengaruhi oleh kerja sama internasional, politik regional, dan faktor-faktor kontekstual. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma dan mengidentifikasi kendala serta potensi solusi dalam penanganan kasus kejahatan serius ini. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat kerja sama internasional, memperbaiki sistem peradilan internasional, dan meningkatkan kesadaran global terhadap perlunya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida.Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yuridis mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, khususnya dalam konteks konflik regional. Implikasi dan rekomendasi dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem peradilan internasional dan penanganan kejahatan serius di masa depan.
Abstract:Kebijakan agraria memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pertanian dan pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas…
kebijakan agraria dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan analisis kebijakan, studi ini meninjau implementasi kebijakan agraria yang ada dan dampaknya terhadap aspek lingkungan dan ekonomi. Hasil evaluasi diintegrasikan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan agraria. Penelitian ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi kebijakan agraria dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan mengidentifikasi kebijakan yang telah berhasil serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, merangsang investasi berkelanjutan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan agraria. Dengan mengevaluasi kebijakan agraria secara menyeluruh, penelitian ini memberikan wawasan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di sektor agraria. Implikasi hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki arah dan pelaksanaan kebijakan agraria guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Abstract:Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsurunsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penganiayaan dan upaya kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan menolak segala bentuk penganiayaan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis aspek hukum dari percobaan pembunuhan berencana terkait tindak pidana penganiayaan, dengan fokus pada Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023, terutama dalam konteks putusan Nomor 920/Pid. B 2023/Pn…
n Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan umum hukum terhadap percobaan pembunuhan berencana terkait penganiayaan, mengidentifikasi unsur-unsur penting pembunuhan berencana dalam konteks tindak pidana penganiayaan, dan menganalisis putusan hakim terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan desain deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan analisis bahan hukum dan pendekatan analisis deduktif. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang hukum terkait percobaan pembunuhan berencana dan unsur-unsur yang terlibat, dengan fokus pada keputusan hakim dalam kerangka Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman hukum dan pandangan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana serius ini.
Abstract:Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indoensia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat pemahaman informasi media sosial di kalangan pemilih, terutama pada tingkat dasawisma. Kegiatan…
an pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman informasi media sosial bagi kelompok dasawisma guna mendukung terbentuknya pemilih cerdas menjelang Pemilu. Metode penelitian ini mencakup identifikasi kebutuhan melalui studi awal di tingkat dasawisma, desain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota kelompok. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman informasi media sosial sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman informasi media sosial di kalangan kelompok dasawisma. Strategi yang melibatkan sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan penerapan langsung di media sosial telah berhasil membangun kesadaran dan keterampilan dalam memahami serta menyaring informasi yang diterima. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam konteks peningkatan literasi politik di tingkat masyarakat dasawisma dan memberikan landasan bagi pengembangan strategi serupa di komunitas sejenis. Peningkatan pemahaman informasi media sosial diharapkan dapat membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas saat menghadapi Pemilu, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Abstract:Pengembangan sektor pertanian, khususnya untuk sektor agribisnis itu Permasalahan besarnya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, yaitu menyebabkan akses petani terhadap sumber daya pertanian, terutama keterbatasan…
asan lahan. Kecuali Bahwa, faktor lemahnya kepemilikan dan kewenangan lahan, mengancam petani keberadaannya menjadi penyebab konflik agraria di pedesaan yang semakin marak binar. Permasalahan konflik agraria yang dipicu oleh kian hari semakin meningkat aktivitas pengembangan. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Kecuali itu, terlalu banyak sumber daya lahan yang belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya, banyak terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya potensi fisik lahan dan sesuai dengan rencana penggunaan lahan wilayah. Karena hal tersebut diperlukan untuk menggalakkan pentingnya pemanfaatan lahan secara terencana, ditatanan yang dimanfaatkan secara optimal, serasi, seimbang, dan berkelanjutan. Karena itu jadilah diperlukan upaya pengelolaan perencanaan penggunaan lahan. Perencanaan penggunaan lahan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat (petani) dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan ditatanan yang digunakan bersifat integratif, sehingga upaya dalam proses perencanaan penggunaan lahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam implementasi program ini, penggunaan lahan perencanaan harus dengan pendekatan pengelolaan masyarakat, agar terealisasi pendekatan kapasitas dan potensi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Program yang menjadi bentuk perencanaan pengelolaan penggunaan lahan yang bersifat bottom up pendekatan dan digunakan untuk cetak biru yang tidak bersifat menciptakan ketergantungan, sampai program yang menjadi dasar pengelolaan perencanaan penggunaan lahan kepada masyarakat harus bersifat memberdayakan, sehingga berdampak pada masyarakat khususnya petani tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan penggunaan lahan proses dalam sistem agribisnis dan bisnis.