Abstract:Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas di bidang perhubungan salah satunya mempunyai tugas mengelola mengenai parkir…
rkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Walikota No.1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hasil dari retribusi parkir tersebut masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, namun masih berjalan dengan baik dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi).
Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William Dunn untuk evaluasi kebijakan yang mencakup 6 sub kajian yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut 2 sub kajian menunjukkan kondisi yang baik yang mendukung keberhasilan kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi inklusif dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan…
haan yang berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Strategi inklusif yang diadopsi dalam pelatihan dan pengembangan SDM meliputi pendekatan adaptif yang memperhatikan kebutuhan beragam karyawan, penerapan teknologi dalam pelatihan, serta penciptaan budaya belajar yang mendukung kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi inklusif tidak hanya meningkatnya kinerja individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan perusahaan untuk terus mengembangkan kebijakan inklusif agar dapat menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing.
Abstract:Evaluasi kinerja adalah elemen krusial dalam meningkatkan perusahaan secara efisien dan efektif. Proses ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan atau program yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia di…
dalam perusahaan. Untuk menilai kinerja setiap karyawan, dilaksanakan penilaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kerja mereka agar lebih efektif. Penilaian ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan yang berkelanjutan dan untuk melakukan tindakan perbaikan jika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan deskripsi tugas yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan cara yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dianalisis adalah data sekunder, yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa manajemen evaluasi kinerja karyawan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan operasional perusahaan. Dengan kata lain, manajemen evaluasi kinerja karyawan berperan penting dalam mengarahkan proses yang harus dilakukan oleh perusahaan, seperti produksi, penjualan, dan pemasaran, agar dapat beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.
Abstract:Artikel ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan struktur organisasi di Sekretariat…
etariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Kebijakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari unsur aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dalam penataan organisasi, dapat dilihat dari penataan yang di lakukan dengan mengedepankan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui jabatan struktural yang sudah di bentuk. Namun dalam aspek efisiensi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Dari sisi kecukupan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di lakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap struktur organisasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ditunjau Dari aspek perataan sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dari sisi responsivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Permendagri No 56 Tahun 2019 yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021. Dan terakhir Dilihat dari aspek ketepatan, penataan Struktur Organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di sesuaikan dengan urusan – urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam…
m Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dampak aktivitas merusak lingkungan, betonisasi pesisir, dan pembangunan pabrik industri terhadap masyarakat dan lingkungan di Kecamatan Tallo. Aktivitas ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap…
erhadap keseimbangan ekosistem dan warisan budaya lokal. Metode penelitian kuantitatif diterapkan melalui pendekatan pendidikan, lingkungan, dan sejarah. Survei digunakan untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang dampak lingkungan dan sejarah, serta untuk mengevaluasi efektivitas program edukasi seperti Eduhistory dalam meningkatkan kesadaran. Data yang dikumpulkan meliputi perubahan kualitas lingkungan, akses nelayan, dan kondisi situs sejarah yang terancam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas merusak lingkungan dan betonisasi pesisir menyebabkan penurunan kualitas air, keberagaman hayati, dan akses perahu nelayan, sementara pembangunan pabrik industri mengancam situs sejarah yang berharga. Program edukasi menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan pengetahuan tersebut dalam praktik pelestarian. Penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan yang lebih ketat, peningkatan pelatihan untuk masyarakat, dan integrasi pelestarian budaya dalam perencanaan pembangunan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.ini secara efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan inovatif yang diterapkan pada UMKM di Kelurahan Benteng, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas adaptasi teknologi. Metodologi…
logi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dan observasi untuk mengumpulkan data dari para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ini telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional, penerapan strategi pemasaran digital, dan manajemen keuangan di antara UMKM. Peserta pelatihan melaporkan peningkatan signifikan dalam keterampilan dan pengetahuan yang diterima, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha mereka. Dampak ekonomi juga terlihat pada pertumbuhan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di komunitas lokal. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program pelatihan yang lebih terfokus dan berkelanjutan, dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah, dan adopsi teknologi yang lebih luas oleh UMKM untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kualitas pelayanan dan sikap positif terhadap harta dapat meningkatkan intensi muzakki berzakat, yang diperkuat oleh kebijakan pemerintah. Menggunakan pendekatan…
ndekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini bersifat non-experimental, di mana data dikumpulkan tanpa intervensi pada subjek. Pengukuran dilakukan di BAZNAS dengan fokus pada pemahaman individu dewasa mengenai pelayanan yang diterima, menggunakan teknik cross-sectional untuk mengumpulkan data dari jurnal terkait dalam satu situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat yang transparan dan akuntabel secara signifikan membangun kepercayaan muzakki, sedangkan sikap positif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan edukasi memotivasi individu untuk berkontribusi. Sinergi antara kedua faktor ini, bersama dengan kampanye kesadaran publik dan lingkungan sosial yang aktif, menciptakan suasana kondusif bagi partisipasi zakat. Peningkatan intensi berzakat tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif berperan sebagai pendorong utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Abstract:Sistem kasta dalam agama Hindu membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan dan interaksi sosial, dengan dampak signifikan pada mobilitas sosial, terutama di…
Bali sebagai pusat utama penyebaran Hindu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem kasta dan implikasinya terhadap mobilitas sosial di Indonesia, dengan harapan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan sosial dan ekonomi bagi semua individu. Sistem kasta Hindu di Indonesia adalah adaptasi dari sistem kasta India yang mencakup empat varna utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, dengan perubahan lokal seperti ketiadaan kasta kelima. Kasta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan upacara adat, dengan Brahmana dan Ksatria memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan Sudra. Meskipun sistem kasta di Indonesia tidak seketat di India, ia tetap mempengaruhi mobilitas sosial dengan membatasi akses individu terhadap peluang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian mengenai dampak sistem kasta menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk mobilitas struktural, batasan kasta tetap berperan dalam menentukan akses dan kesempatan.
Abstract:Tri Hita Karana adalah konsep kehidupan yang berasal dari ajaran Hindu Bali, yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan). Konsep ini menjadi…
di landasan etis bagi masyarakat Bali, membentuk identitas budaya, serta menjadi panduan dalam pembangunan berkelanjutan. Parahyangan mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat Bali melalui praktik ibadah rutin dan ritual keagamaan. Pawongan mendorong harmoni sosial melalui gotong royong dan kerja sama komunal. Palemahan menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Meski menghadapi tantangan dari modernisasi dan globalisasi, Tri Hita Karana tetap relevan dalam menciptakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi konsep ini memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta pendidikan yang berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara kemajuan material dan pelestarian nilai-nilai tradisional.