Abstract:Taqwa secara epistemologi berasal dari bahasa Arab "waqa-yaqi-wiqayah" yang berarti memelihara atau melindungi diri dari bahaya, khususnya siksaan Allah SWT dengan mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, atau menjaga…
menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana konsep taqwa dalam Al-Qur'an dan Hadis jika dikaji secara tematik (mawdhui)? Apa implikasi praktisnya bagi kehidupan Muslim”? Penelitian ini bertujuan untuk “Menyajikan gambaran menyeluruh tentang taqwa melalui pendekatan tafsir tematik, menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara sistematis”. Penelitian ini menggunakan metode tafsir mawdhui yaitu pengumpulan ayat dan hadis bertema taqwa, analisis linguistik, kajian asbabun nuzul, dan sintesis konsep secara integratif. Al-Qur'an & Hadis Saling Melengkapi, Metode mawdhu'i mengungkap keselarasan sempurna antara wahyu dan sunnah dalam membangun konsep taqwa. Konsep Taqwa Mawdhu'i adalah sistem proteksi bertingkat hati→fisik→sosial→negara) yang Allah janjikan 3 kemudahan: jalan keluar (At-Talaq:2), rezeki tak disangka (hadis Bukhari), surga luas (Ali Imran:133). Munasabah ayat-hadis tunjukkan tahapan wahyu: Makkah (takwa iman) → Madinah (takwa sosial) → wasiat Nabi (takwa mutlak). Inti: Taqwa bukan "takut doang", tapi proaktif jalankan perintah + jauhi larangan sebagai sekat azab menuju falah dunia-akhirat. Sintesis Akhir yaitu Kajian Syarh Taqwa Al-Mawdhui membuktikan bahwa taqwa bukan sekadar rasa takut kepada Allah, melainkan sebuah sistem nilai hidup yang komprehensif — mencakup dimensi spiritual, ritual, sosial, dan kenegaraan.
Abstract:Hadis tentang menangisi mayit khususnya riwayat Abdullah bin Umar, termasuk hadis yang mendapat perhatian khusus dalam khazanah studi hadis karena memuat keterangan bahwa mayit mengalami siksa akibat tangisan keluarganya,…
, suatu persoalan yang kemudian memunculkan beragam interpretasi dan perdebatan di kalangan ulama. Riwayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama karena mendapat sanggahan dari Aisyah yang menilai pemahaman tersebut tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur’an yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Perbedaan periwayatan antara Abdullah bin Umar dan Aisyah menunjukkan adanya dinamika dalam transmisi hadis yang memerlukan kajian kritis terhadap sanad, matan, serta konteks penyampaian hadis. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis tersebut melalui pendekatan ilmu hadis dan analisis terhadap penafsiran para ulama. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah hadis-hadis terkait beserta syarah para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah tangisan biasa, melainkan ratapan berlebihan (niyāhah) yang disertai keluhan, penyesalan terhadap takdir Allah Swt., atau kebiasaan yang dahulu diperintahkan maupun diridhai oleh mayit semasa hidupnya. Adapun tangisan yang bersifat wajar karena rasa sedih tidaklah dilarang dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menangis ketika kehilangan orang-orang tercinta. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam tentang rahmat, keadilan, dan sikap menghadapi musibah kematian.
This research employs a library research approach by examining the relevant hadith narrations along with their commentaries (syarah) by classical scholars. The findings indicate that the hadith does not refer to ordinary weeping but rather to excessive lamentation (niyāḥah), characterized by expressions of complaint, objection to Allah's decree, or practices that were encouraged, approved, or tolerated by the deceased during their lifetime. In contrast, natural weeping as an expression of grief is not prohibited in Islam. Indeed, the Prophet Muhammad (peace be upon him) himself wept upon the loss of his loved ones. Therefore, this hadith should be understood contextually to avoid misconceptions regarding Islamic teachings on divine mercy, justice, and the proper response to the calamity of death.
Abstract:Di antara permasalahan etika berpakaian dalam Islam memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki bahkan hingga menyapu jalan. Dalam Islam, isbal diperbolehkan secara mutlak bagi wanita. Namun, bagi laki-laki masih menjadi…
adi perbincangan di kalangan ulama karena praktik tersebut dapat berkaitan dengan sikap kesombongan. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara isbal dengan berbagai bentuk redaksi dan penjelasan.Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa inti larangan tersebut bukan terletak pada panjang pakaian semata, melainkan pada unsur kesombongan yang melatarbelakanginya. Larangan memanjangkan pakaian melebihi batas isbal bagi laki-laki kerap menimbulkan perdebatan yang reduksionis karena hanya berfokus pada media celana atau sarung. pembahasan isbal dalam Hadis Sunan Abu Dawud nomor 3571 memberikan redaksi yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan isbal pada jenis pakaian lain serta mengaitkannya dengan aspek teologis berupa kesombongan (khuyala).Hadis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam adalah sikap batin seseorang ketika berpakaian, bukan sekedar bentuk lahiriahnya.Oleh karena itu, kajian terhadap hadis ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara etika berpakaian, nilai moral, dan tujuan syariat Islam.Dengan demikian, kajian hadis tentang isbal tidak hanya relevan dalam fikih, tetapi juga dalam pembentukan karakter Muslim yang menjunjung nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari
Abstract:Operasi pengamanan hutan membutuhkan evaluasi berbasis data agar alokasi patroli, pemantauan satelit, dan respons penegakan hukum dapat diarahkan pada wilayah serta periode yang paling berisiko. Penelitian ini mengevaluasi…
si hubungan antara intensitas patroli dan luas deforestasi, perubahan waktu respons penanganan kasus setelah pemanfaatan pemantauan satelit near-real-time, serta pola temporal dan indikasi konsentrasi spasial temuan kayu ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan desain kuantitatif evaluatif berbasis data operasional Balai Penegakan Hukum Kehutanan. Data mencakup 150 titik patroli dan temuan kayu ilegal selama 1 Januari-31 Desember 2023, 10 sektor pengamatan hasil agregasi titik patroli, serta 30 pasang kasus respons yang dipadankan antara periode manual Januari-Juni 2022 dan periode berbasis satelit Januari-Juni 2023. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, uji-t berpasangan, ukuran efek Cohen's d, uji Kruskal-Wallis, dan identifikasi outlier berbasis persentil ke-90. Hasil menunjukkan bahwa intensitas patroli berasosiasi negatif dan signifikan dengan luas deforestasi pada tingkat sektor (B = -1,05; R2 = 0,919; F(1,8) = 91,03; p < 0,001). Waktu respons rata-rata menurun dari 51,5 jam pada metode manual menjadi 23,6 jam setelah pemanfaatan pemantauan satelit, dengan selisih rata-rata -27,9 jam, t(29) = -14,72; p < 0,001; dan Cohen's d = 2,69. Volume temuan kayu ilegal tertinggi terjadi pada Q3 atau Juli-September (60,2 +/- 14,5 m3), dengan perbedaan signifikan antarkuartal (H(3) = 28,74; p < 0,001). Sebanyak 80% titik outlier berada pada wilayah berkerawanan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi patroli terarah, pemantauan satelit, dan evaluasi spasial-temporal sederhana dapat memperkuat pengamanan hutan berbasis risiko. Namun, seluruh hasil perlu ditafsirkan sebagai asosiasi operasional karena penelitian bersifat observasional, jumlah sektor regresi terbatas, dan analisis spasial belum menggunakan pemodelan hotspot formal.
Abstract:Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kepatuhan prosedural penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Indonesia, dengan pemulihan ekosistem. Melalui studi kasus terstruktur,…
r, dokumentasi hukum 14 bulan, observasi lapangan, dan analisis citra satelit dievaluasi terkait kepatuhan terhadap KUHAP pada tiga tahap penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan) serta indikator lingkungan (tutupan vegetasi, konsentrasi merkuri, keanekaragaman hayati). Temuan utama menunjukkan bahwa kasus yang mematuhi ketat timeline KUHAP mencapai pemulihan ekosistem 40% lebih cepat dibanding kasus tertunda. Pohuwato mencatat tingkat konversi menjadi vonis bersalah 75% (di atas rata-rata nasional 60%), dengan korelasi positif kuat (r=0,87; p<0,01) antara kualitas bukti lingkungan forensik dan keberhasilan penuntutan. Bukti konsentrasi merkuri terbukti sangat efektif, menghasilkan vonis bersalah pada 90% kasus. Meski aktivitas PETI menurun 85% dalam radius 5 km pasca-penindakan, peningkatan tutupan vegetasi hanya 15% dalam 6 bulan, mengindikasikan kecepatan pemulihan ekologis yang lebih lambat. Signifikan bahwa 70% tersangka menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam program restorasi, berkorelasi signifikan dengan integrasi bukti ilmiah (r=0,79; p<0,05). Hasil ini membuktikan bahwa efisiensi prosedur hukum tidak hanya menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga menjadi fondasi kritis bagi percepatan pemulihan ekosistem. Studi ini menjembatani celah penelitian dengan menghubungkan secara empiris kepatuhan prosedur hukum dengan hasil lingkungan, sekaligus menantang pendekatan ekonomi pertambangan yang berpusat pada Eropa. Implikasi praktis mendesak pelatihan khusus bukti lingkungan bagi jaksa dan pedoman operasional integrasi data ilmiah ke dalam proses hukum. Temuan ini menyediakan landasan aksi bagi penyelarasan kerangka hukum Indonesia dengan realitas konservasi, sekaligus menawarkan model perlindungan hutan tropis bagi negara berkembang kaya sumber daya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan bahasa yang diterapkan di PAUD BKB Kemas Flamboyan terhadap kemampuan berbahasa anak usia dini. Kebijakan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam pembelajaran…
elajaran dan komunikasi di lingkungan sekolah menjadi fokus utama dalam upaya menumbuhkan keterampilan berbahasa anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa di kelas A dan B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan bahasa di sekolah berdampak positif pada kemampuan bahasa anak, terutama usia 5–6 tahun, yang mulai mampu menggunakan bahasa Indonesia secara lancar. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi visi misi sekolah, pembentukan kelas orang tua, serta lingkungan sekitar yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya keterlibatan orang tua di rumah, dominasi bahasa ibu, dan keterbatasan komunikasi dua arah. Kesimpulannya, kebijakan bahasa yang konsisten dan didukung kolaborasi antara sekolah dan orang tua mampu mendorong perkembangan bahasa anak secara efektif.
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.
Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:Penelitian ini menganalisis puisi “Aku” karya Chairil Anwar melalui pendekatan strukturalis dalam sastra, yang memandang karya sastra sebagai entitas otonom dengan makna yang terbentuk dari hubungan internal antara unsur-unsur…
nsur-unsur intrinsiknya. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan penekanan pada studi tema, pilihan kata, imaji, gaya, rima, tipografi, dan hubungan struktural antara unsur-unsur tersebut. Temuan menunjukkan bahwa puisi “Aku” mengangkat tema eksistensi dan individualitas, yang diekspresikan melalui pilihan kata yang tajam dan ekspresif, penggunaan metafora, hiperbola, dan pengulangan, disertai dengan rima yang bebas dan tata letak yang sederhana yang memperkuat sikap pemberontakan karakter lirik. Makna puisi tidak terbentuk secara terpisah, melainkan muncul dari kombinasi semua elemen struktural yang saling mendukung, sehingga puisi “Aku” dapat dianggap sebagai karya sastra dengan kekuatan struktural yang kokoh dan penggambaran sikap eksistensial yang kuat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi razia ketertiban dilembaga Pendidikan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif. Pelaksanaan razia memiliki urgensi penting yaitu menjadi…
njadi sarana penegakan disiplin yang nantinya akan membantu siswa memahami bahwa atuan dibuat bukan untuk membatasi, akan tetapi untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Razia juga mendukung agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang di area sekolah serta mendorong siswa menjaga kebersihan, kerapian dan etika berpakaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan razia ketertiban di lembaga pendidikan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah razia ketertiban telah dilaksanakan sebagai sarana pembinaan dan pendisiplinan siswa atau justru menyimpang menjadi tindakan perampasan atau penyitaan yang melanggar hak peserta didik.