Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan sosial dalam ritual shalat berjamaah. Shalat berjamaah adalah amal yang sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) di dalam ajaran Islam tetapi sering dianggap…
kurang berdampak pada perubahan sosial. Padahal, masa awal Islam, Nabi Muhammad Saw. memosisikan shalat berjamaah sebagai kunci mobilitas sosial untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik. Banyak lembaga pendidikan (dan keagamaan) dewasa ini memprogramkan penguatan pendidikan karakter melalui shalat berjamaah yang disinergikan dengan gerakan kepedulian sosial atau pemberdayaan ekonomi. Ditinjau dari sosiologi pendidikan, shalat berjamaah berfungsi sebagai pembinaan anggota masyarakat dalam menyintas problem kehidupan, seperti krisis ekonomi, penyimpangan norma sosial dan nilai budaya, hingga ancaman keamanan dan instabilitas politik. Shalat berjamaah pun penting untuk dikelola berbasis kebutuhan sosial. Melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian literatur dan analisis isi teks, penulis menemukan bahwa ritual shalat berjamaah mencerminkan nilai-nilai pendidikan sosial. Penulis menyimpulkan, ritual shalat berjamaah yang dikemas dalam program kajian keagamaan atau kecakapan hidup (life skills) dapat meningkatkan 8 (delapan) sikap berkarakter sosial, yaitu: saling mengasihi (tarāhum), menjaga silaturahmi (shilarrahim), kepedulian (ihtimām), kedamaian (salām), toleransi (tasāmuh), persaudaraan (ukhuwwah), tolong-menolong (ta‘āwun), dan menanggung beban (takāful). Inilah inti sari pesan QS al-Ankabut: 45 bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau berdampak pada perubahan sosial.
Abstract:Untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab, warga atau rakyat memiliki kewajiban terhadap pemimpin mereka. Salah satu tanggung jawab utama adalah ikhlas dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin; ini termasuk mencintai…
tai mereka, berusaha membantu mereka dalam kebenaran, dan dengan lemah lembut memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Sangat penting untuk menghormati dan memuliakan pemimpin untuk menumbuhkan rasa hormat dan takut dalam warga sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Selain itu, Al-Qur'an dan Hadits menyatakan bahwa orang harus taat kepada pemimpin mereka dalam kebajikan selama perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama atau mengajak kepada kemaksiatan. Selain itu, kewajiban ini melarang memberontak dan mencela pemimpin, berdasarkan gagasan bahwa ketaatan kepada pemimpin lebih penting daripada memberontak. kecuali jika perintah yang diberikan oleh pemimpin tersebut jelas melanggar ajaran agama. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban pemimpin, kedamaian, keadilan, dan kemajuan dapat dicapai dalam suatu masyarakat.
Abstract:Siswa yang merupakan umat Kristen harus mampu menjadi perwakilan Tuhan yang membawa perdamaian dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat majemuk yang memahami perbedaan dan persamaan. Perspektif Kristen mengenai pluralisme…
agama berpijak pada sikap secara teologis-etis jemaat Kristen, hal ini terlihat dipengajaran pendidikan agama kristen. Pluralisme agama menawarkan toleransi antar umat beragama namun memunculkan persoalan baru ditengah agama yang ada. Pluralisme agama memuat aliran kebenaran relatif. Perspektif ini cenderung mengganggap bahwa agamanya paling baik dan benar sehingga menimbulkan kesombongan dan arogansi. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur atau kepustakaan. Melalui pendidikan mengenai pluralisme, diharapkan siswa dapat memahami, merangkul, dan mengadopsi sikap yang sesuai terhadap keberagaman ditengah masyarakat yang majemuk.
Abstract:Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice yang merupakan cara penyelesaiaan perkara pidana dengan mengutamakan win win solution…
n atau perdamaian antara pelaku dan korban sehingga perkara tidak harus sampai ke Persidangan. Penulisan artikel ini dituangkan dalam tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidanaserta untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan artikel ini didapatkan bahwa mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelasaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana.