Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.…
tual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek jaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam putusan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp. Metode yang gunakan dalam penelitian…
nelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dan hasil dari penelitian ini yakni Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi Yaitu perlindungan melalui tuntutan hak (Pasal 1267 KUH Perdata), perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan melalui eksekusi dan jaminan. Dan penyelesaian wanprestasi dalam putusan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp yaitu berdasarkan putusan yang menjadi dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1243 KUHPerdata; kedua fokus utama Pengadilan adalah membuktikan tiga hal secara berurutan: adanya perjanjian yang sah, adanya kelalaian/pelanggaran yang dilakukan ,adanya kerugian; ketiga wanprestasi dalam Putusan 9/Pdt.G.S/2024/PN Bpp kemungkinan besar berpusat pada pemberian sanksi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi yakni adanya Ganti Rugi dari Tergugat kepada Penggugat dalam Amar Putusan yakni : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu Kerugian Materiil Uang modal usaha yang dimasukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah); keempat Kewajiban utama Tergugat setelah adanya putusan dalam perkara sederhana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah untuk melaksanakan isi putusan itu secara sukarela. Keputusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan tidak bisa dilakukan langkah hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kecuali jika terdapat keberatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver serta menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian dan regulasi sistem…
istem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terms and Conditions tersebut secara fungsional memenuhi asas proporsionalitas pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak karena terdapat korelasi rasional antara pembatasan dan manfaat ekonomi yang diterima mitra. Namun, dominasi struktural platform dan belum optimalnya mekanisme keberatan menunjukkan perlunya penguatan jaminan fairness prosedural. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak dalam relasi platform digital.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Validitas data klinis merupakan fondasi utama dalam keberlanjutan sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penentuan kebijakan kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akurasi kode diagnosis…
nosis penyakit respirasi dan faktor penyebab ketidaktepatan di Puskesmas X Kota Malang. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kuantitatif ini mengaudit 90 rekam medis yang dipilih secara acak dari periode Agustus 2025. Analisis akar masalah dilakukan menggunakan pendekatan manajemen 5M (Man, Material, Method, Management dan Money). Hasil ditemukan tingkat akurasi kode sebesar 67% dan ketidaktepatan 33%. Faktor penyebab utama meliputi defisiensi kompetensi koder, kualitas input diagnosis dokter yang rendah, ketidakpatuhan SOP, serta absennya evaluasi mutu internal dan sistem insentif. Kesimpulan penelitian ini terdapat tingkat ketidaktepatan sebesar 33% berimplikasi pada risiko finansial dan manajerial. Diperlukan intervensi melalui pelatihan spesifik dan penegakan SOP untuk optimalisasi mutu data.
Abstract:Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan sejak tahun 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan reformasi penting dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Fasilitas…
Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan JKN di FKTP dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi Edward III. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (kepala puskesmas, tenaga kesehatan, petugas BPJS, dan pasien). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih mengalami kendala terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum merata. Disposisi pelaksana kebijakan tergolong baik, namun belum didukung sepenuhnya oleh struktur birokrasi yang adaptif. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi dan integrasi sistem rujukan, serta pemantauan rutin dari pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
Abstract:Puskesmas Mapaddegat dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan jumlah kunjungan. Persentase indeks kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat tahun 2021 sebesar 31,45%, tahun 2022 sebesar 29,00%,…
00%, dan tahun 2023 sebesar 18.89%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-November 2024, pengambilan data dilakukan pada tanggal 18-25 November 2024. Populasi pada penelitian ini yaitu pasien yang berkunjung ke puskesmas, jumlah sampel sebanyak 96 responden yang diambil secara Quota Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariate menggunakan uji statistic. Hasil penelitian menunjukkan 52,1% pasien menyatakan dimensi kehandalan tidak bermutu, 57,3% pasien menyatakan dimensi daya tanggap tidak bermutu, 55,2% pasien menyatakan dimensi jaminan tidak bermutu, 57,3% pasien menyatakan dimensi bukti fisik tidak bermutu, 53,1% pasien menyatakan empati tidak bermutu, 54,2% pasien menyatakan kepuasan pasien tidak puas. Ada hubungan kehandalan (p=0,001 ), daya tanggap (p=0,001), jaminan (p=0,001), bukti fisik (p=0,001), dan empati (p=0,001) dengan kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024. Terdapat hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat. Diharapkan Puskesmas Mapaddegat dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan berdampak terhadap kepuasan pasien seperti meningkatkan waktu pelayanan pendaftaran yang cepat, memberikan informasi yang jelas dan mudah di mengerti, dan lebih fokus lagi dalam melakukan pelayanan.
Abstract:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014. Permasalahan yang harus diperhatikan BPJS KC Padang…
adang adalah mengukur kualitas pelayanan. Berdasarkan ulasan website komentar tentang pelayanan di BPJS Kesehatan KC Padang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan peserta BPJS Kesehatan KC Padang Tahun 2024.
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus tahun 2024 di BPJS KC Padang. Populasi penelitian yaitu peserta yang berkunjung di BPJS KC Padang bulan Juli-Agustus sebanyak 912.242. Jumlah Sampel sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 52% menyatakan kualitas pelayanan tidak bermutu, 59% menyatakan tidak puas terdapat hubungan signifikan antara kualitas pelayanan (p value = 0.000), ditemukan hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi keandalan (0,000), daya tanggap (0,002), Jaminan (0,009) kepedulian(0,003) dan ditemukan tida ada hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi bukti fisik (1,000) dengan kepuasan Peserta BPJS.
Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan peserta BPJS. Disarankan untuk perlu peningkatan fasilitas kenyamanan, penerapan sistem antrian elektronik melalui aplikasi pendaftaran online atau tiket digital untuk mengurangi penumpukan pasien. Penambahan jumlah petugas frontliner juga penting untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan pelayanan yang lebih cepat.
Abstract:Kelelahan kerja merupakan suatu kondisi di mana efisiensi dan kinerja menurun, sementara ketahanan ketahanan fisik tubuh berkurang. Menurut informasi yang diperoleh dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan…
gakerjaan tahun 2022, terdapat rata-rata 414 kecelakaan kerja 2 setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sekitar 27,8% disebabkan oleh tingkat kelelahan kerja yang cukup tinggi .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kelelahan kerja pada operator spbu di kecamatan padang utara tahun 2025. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan di SPBU di Kecamatan Padang Utara pada bulan Maret- Agustus 2025 . Waktu pengumpulan data 22-26 Agustus 2025. Populasi pada penelitian ini adalah operator SPBU di Kecamatan Padang Utara sebanyak 67 sedangkan sampel sebanyak 57 operator SPBU. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara angket. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ditemukan 71,9% responden memiliki kelelahan kerja berat , 68,4% responden memiliki masa kerja lama dan 49,1% responden memiliki status gizi tidak normal dan, 52,6% responden memiliki beban kerja berat. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa adanya hubungan masa kerja (pvalue=0,000) dan beban kerja (pvalue=0,000) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Tidak ada hubungan antara status gizi (p-value = 0,832) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Kesimpulan terdapat hubungan masa kerja dan beban kerja dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di kecamatan padang utara. Diharapkan Mengelola waktu istirahat dengan baik( peregangan, relaksasi, bernapas dalam, atau mendengarkan musik Santai) agar dapat mengurangi kelelahan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Abstract:Industri halal saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam perdagangan internasional, khususnya pada sektor pangan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan…
minan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan di Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah, yaitu data jumlah produk bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta data nilai ekspor produk pangan dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode penelitian, seiring dengan meningkatnya nilai ekspor produk pangan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap ekspor produk pangan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem sertifikasi halal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor produk pangan Indonesia di pasar internasional.