Abstract:Abstract: The community service program in Nangewer Village, Darangdan District, Purwakarta Regency, aims to empower local MSME actors and strengthen the village's economic independence post-pandemic through the development…
ent of a participatory weekly market model. This activity involved 25 MSME actors, village officials, and Youth Organizations in planning, training, and implementing weekly markets combined with social activities such as mass gymnastics, local culinary, and children's games. The results of the evaluation showed an increase in the daily income of business actors from IDR 6.23 million to IDR 11.52 million, or an increase of 85%, with income stability of 40%. In addition to having an economic impact, this activity increases social interaction across hamlets and strengthens the role of women in household businesses. The main obstacles in the form of limited facilities and waste management are overcome through synergy with BUMDes and the support of the Village Fund. This activity shows good practices of collaboration between the community, village government, and universities in developing sustainable micromarkets, which can be replicated as a model of economic empowerment in other villages.
Keywords: MSME; Community Empowerment; Weekly Market; Village Economy
Abstrak: Program pengabdian masyarakat di Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, bertujuan memberdayakan pelaku UMKM lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi desa pasca-pandemi melalui pengembangan model pasar mingguan partisipatif. Kegiatan ini melibatkan 25 pelaku UMKM, perangkat desa, dan Karang Taruna dalam perencanaan, pelatihan, dan pelaksanaan pasar mingguan yang dikombinasikan dengan kegiatan sosial seperti senam massal, kuliner lokal, dan permainan anak. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pendapatan harian pelaku usaha dari Rp6,23 juta menjadi Rp11,52 juta, atau naik 85%, dengan stabilitas pendapatan 40%. Selain memberikan dampak ekonomi, kegiatan ini meningkatkan interaksi sosial lintas dusun dan memperkuat peran perempuan dalam usaha rumah tangga. Hambatan utama berupa keterbatasan fasilitas dan pengelolaan sampah diatasi melalui sinergi dengan BUMDes dan dukungan Dana Desa. Kegiatan ini menunjukkan praktik baik kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi dalam mengembangkan pasar mikro yang berkelanjutan, yang dapat direplikasi sebagai model pemberdayaan ekonomi di desa lain.
Kata kunci: UMKM; Pemberdayaan Masyarakat; Pasar Mingguan; Ekonomi Desa
Abstract:Abstract: The rapid development of digital technology brings various benefits as well as challenges, one of which is the increasing risk of cyber threats and personal data breaches. The digital community, particularly participants…
rticipants at LKP Mutiara Informatika in Asahan Regency, requires a fundamental understanding and skills in protecting personal data and recognizing cyber threats. This community service program aims to provide educational and practical training on personal data protection and cybersecurity. The implementation methods include material delivery, interactive discussions, and practical simulations using real case studies. This program enhanced participants’ understanding of digital privacy, online fraud, and the use of basic security tools. Participants were also able to identify preventive measures to protect their digital accounts. Through this training, the community is better prepared to face the challenges of the technological era and to serve as agents of cybersecurity literacy, while also emphasizing the importance of synergy between education and technology in building safe and responsible digital awareness.
Keywords: personal data; cybersecurity; digital community
Abstrak: Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa berbagai manfaat sekaligus tantangan, salah satunya adalah meningkatnya risiko terhadap keamanan siber dan kebocoran data pribadi. Masyarakat digital, khususnya peserta di LKP Mutiara Informatika Kabupaten Asahan, membutuhkan pemahaman dan keterampilan dasar dalam melindungi data pribadi serta mengenali ancaman siber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan yang bersifat edukatif dan aplikatif mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi praktik menggunakan studi kasus nyata. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta tentang privasi digital, penipuan online, serta penggunaan perangkat pengaman dasar. Peserta juga mampu mengenali langkah pencegahan untuk melindungi akun digital. Dengan pelatihan ini, masyarakat lebih siap menghadapi tantangan era teknologi dan berperan sebagai agen literasi keamanan siber, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi edukasi dan teknologi dalam membangun kesadaran digital yang aman.
Kata kunci: data pribadi; keamanan siber; masyarakat digital
Abstract:Abstract: The development of the agrotourism sector has enormous potential to support the village economy and introduce local potential to the wider community. However, many agrotourism operators, especially village-owned…
d enterprises (BUMDES) and agrotourism managers, still face obstacles in promoting and conveying information in an interesting and educational manner. This Community Service Activity (PkM) aims to apply Artificial Intelligence (AI) technology in a specially designed digital education platform to enhance the appeal and effectiveness of agrotourism promotions. Key features developed include an educational chatbot, AI-based virtual tours, a content recommendation system, and visitor data analysis. The activity was carried out through stages including identifying partner needs, digital literacy training, prototype development, and guidance on using social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. The results of the activity demonstrate that the application of Artificial Intelligence (AI) can enhance creativity, promotional efficiency, and public interest in local agrotourism. Thus, the synergy between technology and local potential emerges as a highly effective strategy for advancing sustainable agriculture-based tourism.
Keywords: Artificial Intelligence; digital education; agrotourism; promotion; tourist village
Abstrak: Pengembangan sektor agrowisata memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian desa serta memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat luas. Namun, masih banyak pelaku agrowisata khususnya BUMDES dan Pengelola agrowisata menghadapi kendala dalam promosi dan penyampaian informasi yang menarik dan edukatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sebuah platform edukasi digital yang dirancang khusus untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas promosi pada agrowisata. Beberapa fitur utama yang dikembangkan meliputi chatbot edukatif, tur virtual berbasis AI, sistem rekomendasi konten, dan analisis data pengunjung. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan mitra, pelatihan literasi digital, pengembangan prototipe, dan pendampingan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtobe. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intellegent (AI) dapat meningkatkan Kreaktivitas, efisiensi promosi, serta minat masyarakat terhadap agrowisata lokal. Dengan demikian, sinergi antara teknologi dan potensi lokal menjadi strategi yang sangat efektif dalam memajukan pariwisata berbasis pertanian secara berkelanjutan.
Kata kunci: Artificial Intelligence; edukasi digital; agrowisata; promosi; desa wisata
Abstract:Kurungkambing Village, located in Mandalawangi District, Banten, has significant local potential that remains underutilized due to the lack of structured data and limited village planning capacity. The gap between local…
resource mapping and strategic planning poses a major challenge in achieving sustainable development. To address this issue, the Community Service Program (PkM) of Universitas Terbuka was designed to strengthen the capacity of village officials through training and mentoring in village potential mapping based on village planning worksheets. This approach follows four key stages: input, process, output, and impact, aimed at establishing a more systematic, data-driven, and sustainable village development plan. The PkM activities include field surveys, socialization, technical training, mentoring, and monitoring and evaluation. The primary objective of this program is to develop a village potential database as a foundation for formulating more accurate policies and development strategies. Village officials can create more effective and strategic data-driven policies with this database. The program's sustainability requires synergy between academics, local government, and the village community to ensure data-driven development that enhances community welfare.
Keywords: database, planning capacity, strategic planning, sustainable development, village potential.
Abstrak: Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Banten, memiliki potensi lokal yang belum optimal karena keterbatasan data terstruktur dan kapasitas perencanaan desa. Untuk mengatasi permasalahan ini, Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Terbuka dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan dalam pemetaan potensi desa berbasis lembar perencanaan desa. Pendekatan ini mengacu pada empat alur utama: masukan, proses, hasil, dan dampak, yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang lebih sistematis, berbasis data, dan berkelanjutan. Kegiatan PkM ini melibatkan serangkaian tahapan, termasuk survei lapangan, sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Tujuan utama program ini adalah mengembangkan database potensi desa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih akurat. Dengan adanya database ini, aparatur desa dapat merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih efektif dan strategis. Keberlanjutan program membutuhkan sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa guna memastikan pembangunan berbasis data yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: database, kapasitas perencanaan, perencanaan strategis, pembangunan berkelanjutan, dan potensi desa.
Abstract:The use of natural resources for the implementation of development is closely related to the environment and spatial planning. These two things have so far tended to be unplanned and unsustainable, the result of which is…
a decline in the quality and function of the environment, including the natural resources within it. Environmental problems are increasing day by day, this indicates that environmental policy has not been successful. The community service activity was carried out on Friday 26 July 2024 at the Subak Sibang Kaja Abiansemal Hall. The problem formulation in this report is firstly, What is the form of community synergy to realize sustainable development in environmental management? and secondly, what are the inhibiting factors in realizing sustainable development? The aim of this report is to find out the synergy of society in realizing sustainable development in environmental management and what factors are obstacles in realizing sustainable development. This implementation method uses socialization where implementation is carried out through lectures given by resource persons with the aim of making the community understand the importance of management. environment . The results of the first community service activities are in the form of synergy which occurs in the form of cooperation between the community and the government in environmental management such as establishing a waste bank and the first inhibiting factors in sustainable development, lack of public awareness, the absence of legal regulations that provide appropriate sanctions. firm and finally the existence of climate change in an area
Keywords: environment; improvement; sustainable developmen.
Abstract:The price of agricultural products usually fluctuates cause of seasonal harvesting, bulky, voluminous, and the distance of the production centre to consumers. This activity was conducted to build an initiative of the farmer…
armer association (Gapoktan) to self-governing over sub-terminal agribusiness (STA). Extention and technical assistance were approached to solve their problem. Based on the analysis performed that STA has an important role in solving the weakness in the market. STA is a power to strengthen the Gapoktan in facing market restrictions. The success of the establishment of STA in the production centre depends on the managerial ability of the STA management board. They must push hard to build synergy between production and the market network. After following the extension, member of the farmer association had been increased their knowledge about the requirement of STA establishment and STA management. Technical assistance is delivered separately. Gapoktan Sumber Katon initiated the self-governing STA focussed on horticulture production link with the market. Besides Gapoktan Srikandi established the self-governing STA focussed on rice production. Development activities for pioneering Agribusiness Sub Terminals at Gapoktan in Kab. Pringsewu resulted in the establishment of a self-supporting STA in the centre of farming production.
Keywords: agriculture; farmer group; Gapoktan; self-governing; terminal-market.
Permasalah utama produk pertanian adalah fluktuasi harga yang disebabkan oleh dinamika situasi produksi dan permintaan serta sistem rantai nilai produk dari produsen ke konsumen. Lemahnya akses pasar pertanian berdampak pada ketidakpastian harga di tingkat petani. Kegiatan ini bertujuan membangun kapasitas Gapoktan dalam inisiasi pasar alternatif melalui Sub Terminal Agribisnis (STA). Penyuluhan dan bimbingan teknis digunakan untuk metode pelaksanaan kegiatan pendampingan. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa STA memiliki peran penting dalam mengatasi kelemahan pasar produk pertanian. STA memperkuat Gapoktan dalam menghadapi keterbatasan akses pasar. Keberhasilan pendirian STA di sentra produksi tergantung pada kemampuan manajerial pengurus STA. Pengurus STA harus bekerja keras mendorong sinergi antara pelaku produksi dan jejaring pasar. Setelah mengikuti penyuluhan, anggota Gapoktan bertambah pengetahuannya tentang syarat-syarat pendirian STA dan pengelolaan STA. Bantuan teknis disampaikan secara terpisah. Gapoktan Sumber Katon memprakarsai STA swakelola yang berfokus pada hubungan produksi hortikultura dengan pasar. Gapoktan Srikandi mendirikan STA swakelola yang fokus pada produksi beras. Kegiatan pembinaan perintisan STA pada Gapoktan di Kab. Pringsewu menghasilkan kelembagaan STA swadaya di daerah sentra produksi sayur mayur. Tumbuh kembang STA swadaya di daerah sentra produksi akan tergantung kepada kesungguhan dan kerja keras unsur pengurus dalam memperjuangkan akses pasar bagi hasil produksi pertanian anggotanya.
Kata kunci: gapoktan; kelembagaan; pemasaran-terpadu; pertanian; sub terminal agribisnis; swadaya
Abstract:Abstract: The e-Bintech 5.0 online workshop was held to sharpen the concept of village 5.0 that is a multidisciplinary acculturation-constellation. In this workshop, multiplatform frameworks were successfully formulated…
as a basic guideline for village developments towards the glory of Indonesia. Pentahelix platform synergy is needed (academics, business, government, community, media) supported by relevant stakeholders for fostering a futuristic village towards the creation of Indonesia 5.0, especially in terms of ease of investment, simplification of bureaucracy and administration.
Key Words: edubioneurolitechnopreneurship; Indonesia 5.0; pentahelix; village 5.0
Abstrak: Lokakarya daring e-Bintech 5.0 diadakan untuk menajamkan konsep desa 5.0 yang merupakan akulturasi-konstelasi multidisipliner. Dalam lokakarya ini, berhasil dirumuskan multiplatform-frameworks sebagai pedoman dasar pengembangan-pembangunan desa menuju kejayaan Indonesia. Diperlukan sinergi platform pentahelix (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media) didukung stakeholders terkait untuk pembinaan desa futuristik menuju terciptanya Indonesia 5.0, terutama dalam hal kemudahan investasi, simplifikasi birokrasi dan administrasi.
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers in digital transactions in Indonesia. The method used is library research with a normative juridical approach. The results of the study indicate…
ate that Indonesia actually has an adequate legal basis to protect digital consumers, which is primarily sourced from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. These regulations have set out basic principles such as the obligation of business actors to provide honest information, consumer rights to security, and the recognition of electronic evidence. However, its implementation in the field encounters various significant obstacles. Case studies on e-commerce and fintech platforms reveal that consumer losses still often occur, such as products that do not match the description, difficulties with refunds, and the vulnerability of personal data. The key finding of this study is that the main challenge lies not in the legal vacuum, but in three aspects: (1) low digital literacy and consumer law so that they are not optimal in fighting for their rights; (2) alternative dispute resolution mechanisms such as BPSK and ODR (Online Dispute Resolution) which are not yet effective, fast, and easily accessible; and (3) weak supervision and law enforcement against unscrupulous business actors in the digital space. Therefore, it is concluded that digital consumer protection efforts require a holistic approach that relies not only on regulations, but also through massive public education, strengthening dispute resolution institutions, and closer synergy between the government, business actors, and the community.
Abstract:Objectives - Intellectual curiosity about Islamic entrepreneurship, Islamic finance and Sustainable Development Goals (SDGs) whose issues have increased recently in various sharia sectors. Design/Methodology/approach - Based…
ased on the scopus database, descriptive bibliometric analysis with the visualization tool VosViewer was used to assess 385 documents on Islamic entrepreneurship, Islamic Finance and SDGs, which peaked in 2024 based on the period of 2010-2024. Findings- This study found many articles on Islamic entrepreneurship, Islamic finance and the SDGs. According to this study, Malaysia is the country that publishes the most publications of this research compared to other countries. Then the University of Brunei Darussalam was the most prolific affiliate to publish articles on this. The history of article production growth that started from 2010-2024, continues to increase and peaks in 2024, with 55 documents and the lowest number of documents in 2010 with 10 published documents. This is increasing because there may be a need for sharia synergy to increase Islamic entrepreneurship in Islamic finance and sustainable development (SDGs). Romadoni, V as the most prolific writer about this research. Islamic entrepreneurship, Islamic finance and SDGs provide the potential for sustainable development and is in line with the goals of sharia, namely maqashid sharia for the benefit of the ummah, this encourages sustainable development (SDGs) through Islamic entrepreneurship and Islamic finance. Practical Implications - Research can be used as a useful research proposal for future researchers who use bibliometric methods in systematic literature review by introducing the network of various variables related to this research, then by getting to know famous authors in the field can provide opportunities to collaborate for further research. In addition, this study makes it easier for future researchers to be able to expand even more by looking at the variables obtained in this study as gaps to be researched further.
Abstract:This study examines the effectiveness of regulations preventing child marriage in the city of Surabaya after the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19 years, but still allows for…
r marriage dispensations through Article 7 paragraph (2). This normative loophole raises academic questions about how the law works in social reality and how preventive measures can be institutionalized. This study aims to assess the implementation of regional policies, particularly Perwali No. 32 of 2024, and to examine the practices of religious courts in deciding on marriage dispensations using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and the principle of Sadd al-Dzarīʿah as analytical tools. Empirical research methods were used through interviews, observations, documentation, and qualitative analysis of two cases of marriage dispensation that were rejected and granted. The results of the study show that the significant decrease in the number of marriage dispensations in Surabaya occurred due to the synergy of the legal structure (Religious Court, DP3APPKB, Ministry of Religious Affairs, RT/RW), legal substance through the Perwali which tightened procedures, and changes in the legal culture of society. The courts applied new standards that are more protective and based on maqāṣid al-syarī‘ah , making marriage dispensations an emergency mechanism rather than a legalization of child marriage. This study provides theoretical implications in the form of an integrative model between maqāṣid and the modern legal system, as well as practical implications in the form of recommendations to replicate the Surabaya model in other regions in an effort to protect children.