Search Articles & Publications

Showing 906 articles found for "Kabupaten"

Sosialisasi Tata Cara Revitalisasi Infrastruktur Hijau: Solusi Inovatif Untuk Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Pematang Johar

Desma Erica Maryati Manik, Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, Yulvitriyani Br Sebayang, Susan Grace V Nainggolan
Abstract: Pematang Johar, sebuah desa yang berkembang pesat di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau,… , dan genangan air yang berulang pada musim hujan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkenalkan revitalisasi infrastruktur hijau sebagai solusi inovatif untuk memperkuat ketahanan lingkungan di tingkat lingkungan permukiman. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, koordinasi dengan aparat desa, sosialisasi partisipatif, demonstrasi praktis pembuatan lubang resapan biopori, sumur resapan, dan taman hujan, serta evaluasi melalui instrumen pretest-posttest. Kegiatan diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota karang taruna, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pemahaman rata-rata peserta secara signifikan, dari 40% sebelum kegiatan menjadi 84% setelah kegiatan, serta peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan teknik tersebut secara mandiri. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa intervensi infrastruktur hijau yang murah dan partisipatif dapat ditransfer secara efektif kepada masyarakat serta berkontribusi menurunkan risiko banjir sekaligus memulihkan fungsi ekologis di skala lingkungan permukiman. Pematang Johar, a rapidly developing village in Labuhan Deli Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra, faces increasing environmental pressure from land-use conversion, reduced green open space, and recurrent waterlogging during the rainy season. This community service activity aimed to introduce green infrastructure revitalization as an innovative approach to strengthen local environmental resilience. The method consisted of preparation, coordination with village authorities, participatory outreach (sosialisasi), practical demonstration of biopore infiltration holes, recharge wells, and rain gardens, and evaluation through pretest-posttest instruments. The activity involved 42 participants consisting of village officials, youth organization members, and housewives. Results showed a substantial increase in participants' average understanding score, from 40% before the activity to 84% afterward, and participants expressed strong interest in applying the techniques independently. The activity concludes that low-cost, participatory green infrastructure interventions can be effectively transferred to communities and contribute to reducing flood risk while restoring ecological function at the neighborhood scale.

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG PARTISIPATIF

Ema Novithania, Yahnu Wiguno Sanyoto, Eva Susanti
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering… Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENGUJAN, KECAMATAN TELUK BINTAN, KABUPATEN BINTAN

Fauzan Lidra Ramadhani, Nabil Daffa Rizky
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.… 016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.

Optimalisasi Digital Marketing UMKM Kuliner melalui AI Marketing Assistant Berbasis WhatsApp untuk Meningkatkan Daya Saing di Kabupaten Soppeng

Amrial, Widia
Abstract: UMKM kuliner memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Soppeng. Namun, pemanfaatan digital marketing oleh pelaku UMKM masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya konsistensi promosi, keterbatasan… terbatasan analisis data, serta kurangnya pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi inovatif berupa AI Marketing Assistant berbasis WhatsApp guna meningkatkan efektivitas pemasaraWhatsappn digital dan daya saing UMKM kuliner. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Soppeng. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan utama UMKM terletak pada sistem yang sederhana, mudah digunakan, serta mampu memberikan rekomendasi pemasaran secara otomatis dan berbasis data. Solusi yang ditawarkan berupa AI Marketing Assistant berbasis WhatsApp yang memiliki fitur respon otomatis, rekomendasi konten promosi, serta analisis waktu unggah yang efektif. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi promosi, mempercepat respon pelanggan, serta meningkatkan omzet UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi AI berbasis platform yang familiar menjadi pendekatan strategis dalam mendukung transformasi digital UMKM secara berkelanjutan.

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Kepatuhan PBJT Makanan dan Minuman

Rina Melliza, Sri Harini, Saprudin
Abstract: Penelitian ini menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor. Kajian ini berangkat dari kesenjangan… antara meningkatnya potensi penerimaan dan menurunnya indikator kepatuhan pelaporan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur BAPPENDA, petugas pemeriksa, tim pemeriksa, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material, tetapi efektivitasnya belum optimal. Realisasi penerimaan melampaui target pada 2022-2024, namun persentase realisasi menurun dari 115,06% menjadi 102,63%, sementara rata-rata wajib pajak yang melaporkan omzet turun dari 93,06% menjadi 90,63%. Efektivitas pemeriksaan terkendala oleh implementasi standar operasional yang belum konsisten, keterbatasan pemeriksa, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Strategi yang ditawarkan adalah pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem digital terintegrasi, komunikasi transparan, frekuensi pemeriksaan yang konsisten, dan tindak lanjut yang tegas.

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BASSIANG KECAMATAN PONRANG SELATAN KABUPATEN LUWU

Aviliani, Aviliani, Dandan Haryono, Mustainah, Mustainah, Intam Kurnia
Abstract: Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menggunakan kerangka lima dimensi Edy Sutrisno (2007). Pendekatan kualitatif dengan teknik… ik wawancara mendalam terhadap narasumber terkait menunjukkan bahwa PKH berjalan efektif secara keseluruhan. Dimensi pemahaman program optimal melalui sosialisasi MUSDES dan P2K2, dengan pemahaman tinggi terhadap tujuan, syarat DTSEN desil 1-4, serta regulasi Inpres No. 4/2024 dan Permensos No. 22/2026 tanpa kendala signifikan. Tepat sasaran tercapai via jalur formal (Musdes-SIKS-NG) dan mandiri (Cek Bansos), menyasar keluarga kurang mampu secara akurat. Penyaluran tepat waktu mengikuti jadwal Kementerian Sosial secara serentak, didukung pemberitahuan digital dan tatap muka tanpa keterlambatan. Tercapainya tujuan terbukti dari peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan bertahap, sementara perubahan nyata mencakup pola hidup sehat, kesadaran pendidikan, dan daya beli ekonomi lokal. Hasil ini kontras dengan penelitian terdahulu seperti Erika Dwi Nanda (2024) yang menemukan ketidaktepatan sasaran, menegaskan pengaruh faktor lokal terhadap efektivitas PKH. Implikasi: Penguatan verifikasi digital dan sosialisasi berkelanjutan direkomendasikan untuk replikasi di wilayah serupa.

Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Whatsapp Group  terhadap Pengetahuan Remaja Putri tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

Maftuhah, Siti Ulfah, Ardiani Sulistiani
Abstract: Pernikahan dini masih menjadi masalah kesehatan dan sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Kurangnya pengetahuan remaja putri tentang risiko pernikahan dini menjadi salah&#8230; ah satu faktor penyebab praktik ini terus berlangsung. Penggunaan WhatsApp Group (WAG) sebagai media edukasi menawarkan alternatif metode penyampaian informasi yang praktis dan sesuai dengan gaya komunikasi remaja saat ini. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan melalui WAG terhadap pengetahuan remaja putri mengenai pernikahan dini di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan  quasi eksperimental dengan pretest-posttest design tanpa kelompok kontrol. Sampel sebagian remaja putri sebanyak 32 orang . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Accidental Sampling. Data pengetahuan dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur sebelum dan sesudah intervensi, analisis menggunakan uji statistik Wilcoxon. Penelitian sebelum intervensi 32 responden (100%) memiliki tingkat pengetahuan yang "Kurang", setelah intervensi 28 responden (87,5%) menunjukkan tingkat pengetahuan "Baik". Hasil uji menunjukkan 0,001 (< 0,05) bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan melalui WhatsApp Group terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Ada pengaruh pendidikan kesehatan melalui WhatsApp Group terhdap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Disarankan agar dinas kesehatan dan institusi terkait mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi kesehatan berbasis media digital seperti WAG secara berkelanjutan untuk menjangkau remaja lebih luas. Selain itu, perlu pendampingan dan support dari keluarga serta lingkungan untuk memperkuat perubahan perilaku pencegahan pernikahan dini.

EVALUASI PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP DALAM MEMAKSIMALKAN PROGRAM RELAKSASI PAJAK (DISKON DAN PENGHAPUSAN DENDA) PBB P2 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BOGOR

Lucky Paramita Putri, Muhammad Husein Maruapey, Saprudin, H. R. Oetje Subagdja
Abstract: Studi ini meneliti bagaimana Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup menerapkan program relaksasi Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2025 dan sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan&#8230; pendapatan. Studi ini menjawab kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya membahas efektivitas pajak tanah dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, atau kebijakan keringanan pajak secara terpisah, tetapi jarang mengevaluasi unit pelaksana secara komprehensif melalui implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup, Kabupaten Bogor, dari Mei 2025 hingga April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan peninjauan dokumen yang melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pendapatan jangka pendek, sementara realisasi pajak 2025 melebihi target, dengan realisasi Pajak Tanah dan Bangunan mencapai 101,71 persen dan bea transfer 104,76 persen. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, komunikasi tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, kapasitas pelayanan masih situasional, dan kepatuhan masih didorong terutama oleh insentif daripada kesadaran pajak intrinsik. Keunikan dari hal ini terletak pada menunjukkan bahwa program tersebut efektif secara administratif tetapi belum berkelanjutan secara sosial.

Evaluasi SISMIOP untuk Optimalisasi PBB-P2 dan PAD Bogor

Perry Herdiansyah, Sri Harini, H. R. Oetje Subagdja
Abstract: Penelitian ini mengevaluasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten&#8230; abupaten Bogor. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara kenaikan nominal penerimaan pajak dan penurunan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang belum lengkap setelah program berjalan. Penelitian menggunakan desain kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, Product. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan administratif dan fiskal serta didukung regulasi nasional dan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan sarana lapangan. Program meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan ketertiban data, termasuk pemutakhiran 22.706 objek pajak, serta mendukung ketepatan penetapan pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa program tergolong efektif tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan tata kelola data, pemutakhiran berkala, peningkatan infrastruktur, serta integrasi geospasial.

Implementasi Kebijakan Pembuangan Air Limbah dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Cikeas Kabupaten Bogor

Lia Rismawati, Rusliandy, Agus Suarman Sudarsa
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berulangnya pencemaran Sungai Cikeas di tengah keberadaan regulasi pengendalian pembuangan air limbah. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembuangan air limbah,&#8230; mbah, mengidentifikasi hambatan utama, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengawas lingkungan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dan diperkaya perspektif partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian pencemaran, tetapi belum optimal. Hambatan utama mencakup komunikasi kebijakan yang masih formalistik, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang belum konsisten, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Data kualitas air tahun 2021–2024 memperlihatkan fluktuasi TSS, BOD, COD, DO, dan fecal coliform, yang menandakan tekanan pencemaran domestik dan industri masih kuat. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan dengan bukti kualitas air untuk menegaskan kebutuhan model pengendalian pencemaran yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada penguatan komunikasi, kapasitas pengawasan, integrasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.