Abstract:Penulisan ini mendeskripsikan tentang peradaban Islam pada masa khulafaur Rasyidin. Fokus penulisan materi ini membahas tentang Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali, serta…
kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Hasil dari materi ini antara lain: Pertama, Khulafa Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Penggagas nama Khulafa Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Empat tokoh sepeninggal Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Kedua, dalam kepemimpinan Abu Bakar, ia melaksanakan kekuasaannya bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Ia juga melaksanakan hukum, dan selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Kepemimpinan Umar bin Khattab menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara. Kepemimpinan Ustman membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting masa Khalifah Ustman adalah menulis kembali al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar.
Kata Kunci: Sejarah, ma khulafaur rasyidin
Abstract:Penelitian ini mengkaji dampak perubahan tingkat inflasi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat di Indonesia dengan fokus pada aspek ekonomi makro. Saat inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung naik, mengakibatkan…
tkan penurunan daya beli konsumen, terutama jika kenaikan harga melebihi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan tingkat inflasi berperan signifikan dalam membentuk tingkat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi pola atau tren khusus dalam interaksi antara inflasi dan daya beli menjadi fokus penelitian. Selama periode inflasi tinggi, terdapat penurunan drastis dalam daya beli, terutama pada kelompok pendapatan rendah. Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang lebih terkendali, dampaknya mungkin lebih terbatas. Variabilitas pola ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat inflasi. Respon konsumen terhadap perubahan tingkat inflasi menjadi elemen kunci. Penyesuaian pola belanja, fokus pada kebutuhan esensial, dan pencarian alternatif yang lebih terjangkau mencerminkan strategi konsumen untuk menjaga daya beli mereka. Upaya konsumen untuk mengoptimalkan nilai uang mereka, termasuk memanfaatkan promosi atau penawaran khusus, menjadi bagian dari dinamika respons terhadap fluktuasi harga. Variabel-variabel ekonomi makro, seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika antara inflasi dan daya beli. Suku bunga yang tinggi dapat memberikan tekanan pada daya beli melalui biaya pinjaman yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah mendukung stabilitas daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pemahaman holistik terhadap interaksi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Abstract:Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yaitu melalui…
lui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbritase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kewenangan pengadilan agama sudah efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sekolah dalam pembinaan karakter berbasis kearifan lokal di SMP/SMA Global Islamic Boarding School (GIBS). Fokus utama penelitian meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,…
anisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi dalam implementasi program pembinaan karakter. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan untuk menggali data empiris dan mendukung analisis berbasis teori pendidikan karakter dan manajemen pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sekolah di GIBS berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, tanggung jawab, sopan santun, dan kejujuran dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan harian siswa. Program seperti kerja bakti, musyawarah, seni tradisional, dan pengabdian masyarakat secara efektif membentuk karakter siswa yang berakar pada budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Evaluasi rutin, pelibatan orang tua, dan keterlibatan komunitas lokal menjadi faktor pendukung keberlanjutan program ini. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti pengaruh budaya modern yang mengurangi minat siswa terhadap nilai-nilai lokal, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan guru terkait kearifan lokal. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan inovasi program melalui teknologi, peningkatan kolaborasi dengan komunitas, dan pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur. Penelitian ini memberikan implikasi bagi kebijakan pendidikan, khususnya dalam mendukung integrasi kearifan lokal sebagai komponen utama pembinaan karakter di sekolah. Temuan ini juga membuka peluang penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang program pembinaan karakter terhadap keberhasilan siswa di masa depan.
Abstract:Dalam era digital di zaman sekarang, media sosial telah menjadi alat utama yang terpenting untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tawaran yang menggoda berupa…
erupa kebebasan tanpa batas, individualisme, pragmatisme, budaya instan, hedonisme, konsumerisme, serta budaya kapitalisme yang bersifat global, sehingga nilai-nilai kearifan tradisional yang bersifat lokal seolah tercampur menjadi satu. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berbasis teks hadits dan relevansi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadits Nabi dalam etika dalam bermedia sosial. Hadits Nabi memberikan panduan universal dalam menjaga etika di media sosial. Prinsip-prinsip ini relevan untuk mengatasi tantangan digital di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika dalam hadits Nabi, seperti amar ma’ruf nahi munkar, tabayyun (klarifikasi), dan menjaga kehormatan orang lain, memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan etika di era digital. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan Islam.
Abstract:Persinggungan antara kebudayaan dan hukum kewarisan yang bersumber dari hukum islam merupakan sebuah realita tak terbantahkan. Hal ini membawa implikasi bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia secara resmi haruslah mampu…
ampu untuk menengahi persinggungan tersebut. Hukum kewarisan pada penelitian ini berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada pasal 183. Oleh karena itu, penelaahan terhadap Relevansi KHI terhadap sistem kekerabatan di Indonesia perlu dikaji. Mengingat, bahwa hukum waris islam di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosio-antropologis di Indonesia, maka tepat untuk mengetahui tinjauan Islam Progresif terkait keberadaan pasal 183 KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Oleh karena itu peneliti akan mengkaji pelbagai buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menunjang pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 183 KHI relevan penerapannya dalam menghadapi sistem kekerabatan di Indonesia yang beragam. Keberadaan pasal 183 KHI telah menunjukan komitmen pemerintah untuk menciptakan tawaran progresifitas kepada masyarakat. Keragaman latar sosial antropologis yang berbeda pada masyarakat Indonesia telah mengindikasikan tuntutan keberadaan hukum yang membawa kemaslahatan umum yang kaitannya dengan waris, Sehingga, keberadaan pasal tersebut memungkinkan kemaslahatan para pihak dapat tercapai. Pasal 183 KHI sejalan dengan Islam Progresif. Pasal tersebut menjadi bukti bahwa hukum waris islam di Indonesia memiliki karakter islam progresif. Hal ini adalah bukti bahwa islam rahmatan lil ‘alamiin.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Konflik antarwarga di wilayah perdesaan seringkali dipicu oleh persoalan sepele seperti perebutan aset bersama (tanah, jalan, air), gosip, atau persaingan ekonomi, namun dapat berkepanjangan dan merusak kerukunan sosial.…
Pendekatan mediasi formal atau hukum sering dianggap kaku dan tidak menyentuh akar budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pengabdian masyarakat (abdimas) ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai wara’ dalam tasawuf yang menekankan kehati-hatian, menghindari syubhat (hal meragukan), dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat sebagai paradigma dan etika baru dalam mediasi konflik perdesaan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sedang mengalami konflik batas lahan antarrukun tetangga. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan: (1) Pemetaan konflik dan identifikasi aktor, (2) Pelatihan nilai wara’ bagi tokoh adat dan pemuda sebagai calon mediator, (3) Fasilitasi mediasi berbasis prinsip wara’ (menghindari prasangka, ghibah, dan adu domba), dan (4) Pendampingan pascamediasi. Hasil menunjukkan bahwa paradigma wara’ berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih tenang dan objektif. Para pihak yang berkonflik menunjukkan kesediaan untuk wara’ dari klaim absolut dan memilih jalan keluar yang sederhana dan adil. Kesepakatan damai berhasil dicapai dan diformalkan dalam berita acara desa. Diskusi menggarisbawahi bahwa nilai wara’ efektif meredam ego, mengurangi eskalasi emosi, dan mengembalikan fokus pada kemaslahatan bersama. Disimpulkan bahwa internalisasi etika wara’ dapat menjadi soft skill kritis bagi mediator lokal dan model resolusi konflik yang berkelanjutan berbasis kearifan spiritual Nusantara.
Abstract:Penelitian ini menganalisis inflasi dan deflasi melalui perspektif ekonomi klasik, Keynesian, dan monetaris dengan pendekatan studi pustaka kualitatif. Teori klasik dan monetaris memandang inflasi dan deflasi sebagai fenomena…
omena moneter yang disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, dengan asumsi penyesuaian pasar otomatis melalui fleksibilitas harga dan upah. Sebaliknya, teori Keynesian memahami fenomena tersebut sebagai hasil ketidakseimbangan permintaan-penawaran agregat dan tekanan biaya, sehingga memerlukan intervensi aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Analisis empiris menunjukkan bahwa inflasi dan deflasi bersifat multifaktorial dengan interaksi antara faktor moneter dan non-moneter. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan kebijakan integratif yang mengombinasikan stabilitas moneter dengan pengelolaan permintaan agregat menjadi relevan bagi perumusan kebijakan makroekonomi kontemporer yang berorientasi pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.