Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga emas global dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) pada periode 2006–2025. Penelitian menggunakan data runtun waktu tahunan…
unan yang bersumber dari TradingView untuk harga emas global, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk data nilai tukar rupiah dan BI Rate. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS), disertai uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa harga emas global berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BI Rate, artinya peningkatan harga emas cenderung diikuti penurunan suku bunga sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, stabilitas nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap BI Rate. Namun, secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap BI Rate.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan berbasis digital dan perencanaan karir yang dipersonalisasi terhadap kematangan karir karyawan Generasi Z di PT Pangeran Putra Sejahtera Medan. Latar belakang…
g penelitian ini adalah adanya fenomena rendahnya kematangan karir pada karyawan muda yang ditandai dengan ketidakpastian rencana masa depan dan tingginya angka pengunduran diri dini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang disebarkan kepada karyawan Generasi Z (kelahiran 1997-2012) dengan menggunakan teknik total sampling atau rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda melalui perangkat lunak statistik. Hipotesis penelitian mengasumsikan bahwa baik pelatihan berbasis digital maupun perencanaan karir yang dipersonalisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kematangan karir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan dalam merancang strategi pengembangan SDM yang relevan dengan karakteristik unik Generasi Z di era digital.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner, termasuk usaha angkringan, menghadapi tantangan dalam menerapkan perencanaan keuangan yang terstruktur. Literasi keuangan yang terbatas dan sistem pencatatan yang…
g tidak terstandarisasi menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan arus kas dan proyeksi keuangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penganggaran komprehensif di Angkringan DD, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penganggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan sistem anggaran komprehensif yang dirancang mencakup anggaran penjualan yang menargetkan Rp 6.366.000 dari 829 unit, anggaran produksi 861 unit, anggaran bahan baku Rp 3.002.468, beserta anggaran tenaga kerja dan biaya overhead. Proyeksi keuangan menunjukkan margin laba sebesar 19,3 persen dan ROI sebesar 24,7 persen, dengan titik impas tercapai pada 507 unit atau Rp 3,9 juta. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan penganggaran komprehensif dapat meningkatkan efisiensi manajemen keuangan di UMKM kuliner. Rekomendasi strategis mencakup penerapan sistem penganggaran terstruktur, melakukan analisis varians secara berkala, dan mengembangkan model adaptif untuk mengatasi ketidakpastian pasar.
Abstract:Karyawan kontrak merupakan kelompok tenaga kerja yang rentan terhadap ketidakpastian kerja, sehingga faktor non finansial menjadi penting dalam meningkatkan kepuasan kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
sis hubungan antara motivasi non finansial dan kepuasan kerja karyawan kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan kontrak pada sebuah organisasi sektor jasa di Kota Medan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 60 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan analisis korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi non finansial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek seperti pengakuan, lingkungan kerja, hubungan interpersonal, dan peluang pengembangan diri berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih berorientasi pada aspek non finansial.
Abstract:Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab…
awab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.…
tual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek jaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Pengaturan ruang digital melalui UU ITE menghadapi kendala pada Pasal 27 ayat (1) terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan…
uan menganalisis kualifikasi tindak pidana tersebut agar sesuai prinsip kepastian hukum (lex certa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan konkret memicu penerapan subjektif, sebagaimana terlihat pada kasus Baiq Nuril dan polemik kritik politik mahasiswi ITB tahun 2025. Peneliti merekomendasikan revisi Penjelasan UU ITE dengan mengadopsi prinsip lex stricta. Batasan "melanggar kesusilaan" harus dikonkritkan secara limitatif pada aspek persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi demi menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak…
lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan kompeherensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.