Abstract:Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan bagian fundamental dalam mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam…
am praktiknya, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan ketiga nilai tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Literature Study Review (LSR). Data penelitian diperoleh dari buku dan artikel jurnal hukum nasional yang relevan dan dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif pemberantasan korupsi telah relatif memadai, implementasi hukum masih dihadapkan pada persoalan disparitas putusan, lemahnya orientasi pemulihan kerugian negara, serta inkonsistensi penafsiran dan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif, serta belum optimalnya kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan proporsional agar mampu merealisasikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.
Abstract:Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542.…
.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
Abstract:Artikel ini membahas tentang analisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum…
um di negara lain untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa di antaranya adalah risiko ketidakpastian, risiko duplikasi, risiko ketidaksesuaian, risiko kehilangan hak cipta, dan risiko konflik hak desain industri. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan dating. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.
Abstract:Ruang ICU sering kali dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang serius dan perawatan intensif, yang dapat menimbulkan rasa ketidakpastian dan takut pada pasien. Kecemasan juga dapat memperburuk kondisi fisik, bahkan menyebabkan…
abkan gangguan sistem saraf, pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan spiritual yang bertujuan dapat meringankan masalah psikologis dan meningkatkan kemampuan pasien untuk mengatasinya secara emosional dan mengurangi kecemasan. Untuk mengetahui hubungan pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat kecemasan pada pasien di Ruang ICU RSUP Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasitif dengan menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian ini yaitu 45 pasien. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik total sampling, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner kebutuhan spiritual dan kuesioner STAI, analisa bivariat yang digunakan dalam penelitian ini Uji Kendall Tau. Berdasarkan hasil uji kendall Tau Terdapat Hubungan pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat kecemasan pada pasien di ruang ICU RSUP Surakarta dengan nilai p value 0.001 <0.05. Hasil Penelitian didapatkan nilai koefisien korelasi bernilai negatif yaitu -0,914 berarti salah satu variabel tinggi sedangkan variabel satunya rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin cukup kebutuhan spiritual maka tingkat kecemasan semakin rendah. Terdapat Hubungan pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat kecemasan pada pasien di ruang ICU RSUP Surakarta dengan nilai p value 0.001 <0.05.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan…
dekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Audit fee merupakan besarnya biaya yang didapatkan oleh auditor dari perusahaan klien yang diauditnya. Belum adanya standar yang mengatur mengenai besaran pasti imbalan jasa audit yang harus dibayarkan oleh perusahaan klien…
ien membuat nilai fee audit bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan key audit matters (KAM) dan ukuran perusahaan terhadap audit fee yang dimoderasi oleh komisaris independen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023 dan sampel yang diuji sebanyak 204 data berdasarkan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan moderated regression analysis dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan KAM dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh pengungkapan KAM terhadap audit fee, sedangkan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit fee. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya audit fee khususnya pengungkapan KAM sebagai standar audit baru.
Abstract:Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengatur kepemilikan tanah dan membimbing penggunaannya serta telah menerapkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.…
a. Pendaftaran tanah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengumpulkan dan mengolah data fisik dan data hukum serta menampilkan bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak kepemilikan yang ada untuk unit apartemen dengan menerbitkan bukti kepemilikan yang berfungsi sebagai bukti kuat. Pemerintah terus berupaya melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk memastikan kepastian hukum. Berdasarkan inisiatif pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Permasalahan yang ada adalah tantangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk memberikan kepastian hukum. Ada juga solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang menjadi tantangan tersebut, sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
Abstract:Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya…
ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.
Abstract:Perkembangan e-Court dan Elektronik Akta Cerai (EAC) merevolusi perceraian online di Indonesia, menimbulkan tantangan terhadap validitas akta nikah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 39 & 41)1. Penelitian…
ini menganalisis implikasi perceraian digital terkait keamanan data, tanda tangan elektronik vs basah, dan kepastian status perkawinan pasca-putusan pengadilan agama. Pendekatan normatif-empiris menunjukkan bahwa meski EAC efisien via QR code dan SIPP, ketidaksesuaian regulasi memicu ambiguitas yang berpotensi sengketa harta gono-gini atau hak asuh anak; sehingga diperlukan amandemen UUP selaras PERMA No. 1 Tahun 2023 untuk perlindungan hukum komprehensif di era digital.