Search Articles & Publications

Showing 120 articles found for "Pasti"

Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan :Studi Kasus Kebijakan   Politik Kolonial Belanda Dan JepangTerhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

Rifdha Hayati, Rifdha, Zulmuqim, Fauza Masyudi
Abstract: Artikel ini membahas tentang pendidikan islam di nusantara sebelum kolonial Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan pastilah pendidikan pastilah sangat sulit untuk didapatkan, dikarenakan para penjajah yang tidak menginginkan… ginkan pendidikan itu sampai pada rakyat pribumi. Belanda menjajah Indonesia telah ber abad-abad, selama masa penjajahan Belanda akses untuk mendapatkan pendidikan islam sangatlah sulit karena penajajah jepang lebih dominan pada pendidikan non Islam. Berbeda dengan Belanda, Jepang justru memberikan keringanan pada pendidikan islam di Indonesia, tetapi justru keringanan dari Jepanglah yang membuat Jepang lengser dari Indonesia.  Tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan pendidikan islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library reasearch) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mempelajari teori literature yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia

Ade Rizki Ananda Sinuraya, Wiene Surya Putra, Indah Indriani
Abstract: Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan… n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.

PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: BUKTI EMPIRIS PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI INDONESIA

Shinta Cahyana Putri, Endang Etty Merawati, Syamsul Bahri
Abstract: Disparitas yang tinggi pada harga saham Perusahaan Food and Beverage yang menunjukan adanya ketidakpastian dan resiko yang tinggi sehingga membuka potensi kerugian yang akan dihadapi investor. Fluktuasi harga saham tentunya… nya tidak luput dari faktor yang terjadi secara global serta faktor internal entitas usaha. Faktor internal atau kerap kali disebut dengan faktor fundamental ialah faktor yang menyangkut kapasitas entitas usaha dalam mengelola sumber daya yang tersedia Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset, debt to equity ratio, current ratio terhadap harga saham melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dijadikan bahan analisis statistic guna mengetahui hubungan variabel secara terstruktur mengenai return on asset, debt to equity ratio, current ratio, ukuran perusahaan dan harga saham. Populasi penelitian ini sebesar 30 perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI 2020-2024 dengan menggunakan pemilihan sampel purposive sampling sehingga didapati 18 perusahaan selama 5 tahun dengan total 90 observasi. Pengujian pada penelitian ini menggunakan SEM PLS atau structured equation model partial linear square yang dijalankan menggunakan software statistika SMART-PLS 4. Hasil penelitian menunjukan bahwa return on asset, debt to equity ratio, current ratio dan ukuran perusahaan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap harga saham. Pengujian moderasi menunjukan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh yang diberikan return on asset, debt to equity ratio terhadap harga saham. Sedangkan pengaruh current ratio terhadap harga saham tidak mampu dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE

Marendra Agistia, Ahmad Heru Romadhon
Abstract: Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti… i risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.

TRANSFORMASI KONSEP GHARAR DALAM AKAD SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEUANGAN DIGITAL

Mega Kilawati, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Konsep gharar merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Transformasi konsep ini menjadi penting di era digital karena kemajuan teknologi menghadirkan… ghadirkan tantangan dan peluang baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis pustaka untuk mengeksplorasi penerapan gharar dalam transaksi modern, khususnya pada teknologi seperti smart contracts, cryptocurrency, dan blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital dapat mengurangi gharar melalui transparansi dan kejelasan data, tantangan seperti ketidakpastian algoritma, volatilitas aset digital, dan literasi pengguna tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Kajian ini menegaskan relevansi prinsip gharar dalam memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah di era digital.

ETIKA MUAMALAH DALAM HADIST RIWAYAT AL-BUKHARI NO.2079 SEBAGAI LANDASAN MORALITAS EKONOMI DIGITAL DALAM KONTEKS BITCOIN DAN TRADING

M Khabibu Rahman A, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, dengan munculnya Bitcoin dan aktivitas trading sebagai inovasi utama. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin… itcoin menawarkan manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan akses keuangan yang lebih luas, terutama di tingkat global. Namun, tantangan besar muncul berupa volatilitas harga yang ekstrem, spekulasi yang berlebihan, dan potensi manipulasi yang sering kali menimbulkan risiko besar bagi para pelaku transaksi. Dalam konteks Islam, prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan transaksi yang diberkahi dan tidak merugikan pihak mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Al-Bukhari No. 2079.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis relevansi nilai-nilai etika dalam hadis tersebut terhadap aktivitas ekonomi digital modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin dan trading digital memiliki potensi manfaat besar, penggunaannya sering melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Pengintegrasian nilai-nilai Islam, seperti keterbukaan dan keadilan, menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih etis dan berkelanjutan. Teknologi seperti smart contracts dapat membantu menjaga transparansi dan meminimalkan ketidakpastian, tetapi tantangan seperti regulasi yang kurang memadai dan sifat transaksi yang anonim masih membutuhkan perhatian khusus. Hadis Al-Bukhari No. 2079 memberikan panduan moral yang relevan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung keadilan, dan melindungi pelaku ekonomi dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam membangun sistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan seimbang.

PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Delila Kumalasari
Abstract: Peningkatan pendapatan keseluruhan suatu negara merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan jumlah barang dan jasa yang diciptakan.… Kesejahteraan dan standar hidup masyarakat pasti meningkat sebagai hasil dari peningkatan pendapatan negara dan akses masyarakat yang lebih mudah ke produk dan layanan yang diperlukan. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa hal yang terjadi justru sebaliknya. Ada hubungan sebab akibat antara kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Dunia nyata, hubungan sebab-akibat, dan hal-hal yang bersifat materialistis hanya dihargai oleh kelompok masyarakat tertentu Konsep ekonomi Islam yang berfokus pada sektor riil diyakini lebih relevan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, gagasan perekonomi Islam yang berpusat pada sektor riil dianggap lebih relevan. Dalam Islam, "kesejahteraan" mengacu pada Falah, atau kekayaan material dan spiritual.

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI “NGANTAK SALAH” PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

Hilya Zulva, Muhammad Misbakul Munir, Nurul Amalia
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tradisi ngantak salah pada adat Lampung, yang merupakan bagian dari budaya tradisional masyarakat Lampung. Ngantak salah adalah praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat… syarakat Lampung untuk menghilangkan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh seseorang, biasanya dalam bentuk ritual atau upacara. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana tradisi ngantak salah ini dipraktikkan oleh masyarakat Lampung, apa tujuan dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat, serta bagaimana tradisi ini dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam era globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang budaya tradisional masyarakat Lampung dan bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan tradisi ini untuk generasi mendatang. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Setiap di daerah pasti memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana prosesi tradisi ngantak salah pada perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus? bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap prosesi tradisi ngantak salah Suku Lampung bisa dibedakan antara masyarakat Lampung beradat Saibatin dan Pepadun. Kedua kelompok masyarakat adat tersebut memiliki struktur hukum adat yang berbeda.

Investasi Dalam Presfektif Islam

Riska Ayulia
Abstract: Dalam perspektif Islam, investasi sangat dianjurkan. Hal ini karena investasi telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak masa mudanya hingga masa para rasul. Selain itu, perbudakan umumnya berkaitan dengan pembentukan pasar… r tenaga kerja di mana tenaga kerja menerima uang dan uang mengalir hanya kepada orang-orang kaya (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Lebih lanjut, investasi ini secara langsung dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas rekomendasi investasi, seperti Qs. al-Baqarah [2]: 261; Qs. Yusuf [12]: 46–49; Qs. an-Nisa [4]:9; Qs. Luqman [31]: 34 dan Qs. al-Hasyr [59]:18. Investasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan. Oleh karena itu, selama maksud atau tujuan dari ketentuan dalam sektor bisnis dan investasi tidak bertentangan dengan syariah, investasi di luar prinsip syariah tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, tidak semua kegiatan bisnis bebas dari ketidakpastian, seperti keuntungan atau kerugian bisnis. Oleh karena itu, orang menggunakan keuntungan dan kerugian untuk menentukan pilihan investasi bisnis mereka. Ini berarti bahwa keuntungan atau kerugian dalam bisnis tidak jelas. Ketidakpastian ini sering disebut sebagai gharar. Seperti yang disebutkan di atas, aktivitas investasi memiliki dampak luas terhadap ekonomi regional. Namun, Islam memberikan panduan dan pembatasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat melibatkan investasi religius. Tidak semua investor memahami hukum Islam, meskipun mereka memahami hukum positif. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik investasi, berbagai aspek harus dipertimbangkan dan diperiksa agar hasil yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

Aulia Putri, Ahda Irmadona, Lisnawati
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan produk serta pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal bagi daya saing UMKM di Indonesia. Permasalahan penelitian ini fokus… pada bagaimana konsep, urgensi, dan implementasi sertifikasi serta labelisasi halal berperan dalam perlindungan konsumen dan penguatan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep sertifikasi dan labelisasi halal, menjelaskan urgensinya bagi UMKM dan konsumen, serta mengidentifikasi tantangan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka dan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari jurnal, buku, regulasi, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk, sedangkan labelisasi halal memudahkan konsumen dalam mengenali produk yang aman dan sesuai syariat. Bagi UMKM, keduanya meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing. Disimpulkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal memiliki fungsi keagamaan, yuridis, dan ekonomis yang strategis.