Search Articles & Publications

Showing 166 articles found for "Infrastruktur"

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR DAMPAK PERTAMBANGAN TANAH DI KECAMATAN TAMBANG ULANG BERDASARKAN UU NOMER 3 TAHUN 2020 DAN UU NOMER 38 TAHUN 2004

Hikmah Aulia
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,… rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum. 

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE SISTEM INFORMASI BERITA TERINTEGRASI (SIBER) DI KABUPATEN KAPUAS

Rika Morla
Abstract: Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas… s Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL PADA UMKM DI LABUAN BAJO

Chintia Milla Putri, Emerensiana Nirma, Arsy Ash Sihddiqi, March Sella Romaulina
Abstract: Transformasi digital merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah… dalam mendorong transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi teknologi pada UMKM. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi digital yang berkelanjutan.

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DKI JAKARTA TAHUN 2023

Ardini, Novia, Siti Novi Widowati, Palomita Srimania Deangelica, Khiren Anggun
Abstract: Studi ini menyelidiki bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2010i menetapkani implementasii SAPi berbasisi… basisi akrual sebagai dasar untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih ada masalah dengan pemahaman teknis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian literatur dan mengumpulkan data tentang implementasi SAP di DKI Jakarta melalui jurnal dan laporan keuangan online. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023 adalah contoh penelitian yang dia lakukan. Hasil penelitian melihat keselarasan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP No.2 yang berkaitan dengan perolehan opini WTP. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan SAP dengan baik dalam penyusunan LRA, meskipun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Penelitian ini membahas evaluasi berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan perubahan standar atau peraturan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan karyawan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dari SAP.

MEMBUKA GERBANG EKONOMI HALAL INDONESIA: MENGATASI TANTANGAN DAN MERAIH PELUANG

Oki Mochamad Januar
Abstract: Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang pengembangan ekonomi halal di Indonesia, sebuah sektor yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat… asyarakat tentang sertifikasi halal, regulasi yang rumit, dan adopsi teknologi yang terbatas. Melalui metode studi kasus, penelitian ini menganalisis dinamika ekonomi halal di berbagai sektor seperti makanan, pariwisata, dan keuangan syariah. Pembahasan berfokus pada strategi mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, dan penguatan branding produk halal Indonesia di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi halal memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, industri, dan akademisi. Strategi kunci meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan untuk UMKM, investasi dalam infrastruktur, dan harmonisasi standar halal internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang potensi ekonomi halal Indonesia dan memberikan rekomendasi konkret untuk mewujudkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

GAYA KEPEMIMPINAN KYAI DI PESANTREN AS’ADIYAH FOKUS PADA ERA KH. M. YUNUS MARTAN

Faza Wasfiyah, Firanti Mandasari, Magfira Nurul Intan, Ilham Hunaifi, Ahmad Muktamar
Abstract: Artikel ini mengkaji secara mendalam gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh KH. M. Yunus Martan selama masa kepemimpinannya di Pesantren As'adiyah. Dengan fokus pada era ini, artikel menyoroti karakteristik, gaya kepemimpinan,… pinan, dan metode kepemimpinan KH. M. Yunus Martan yang berhasil membawa perubahan signifikan dalam pengembangan pesantren. Penelitian ini mencakup analisis terhadap gaya karismatik dan strategi yang digunakan, termasuk bagaimana KH. M. Yunus Martan membangun hubungan dengan santri, staf, dan komunitas pesantren. Kajian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan situs web terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh KH. M. Yunus Martan di Pesantren As'adiyah berhasil membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pesantren. Inovasi-inovasi yang diperkenalkan telah meningkatkan kualitas manajemen pesantren, membangun infrastruktur, dan memperkuat budaya pesantren. Analisis literatur yang mendalam mengungkap bahwa gaya kepemimpinan KH. M. Yunus Martan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL IDENTITY CARD PROGRAM AT THE OFFICE OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF AMBON CITY

Mansye Bakarbessy, Petronela Sahetapy, Julia Theresia Patty
Abstract: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Penelitian… nelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program KTP Digital telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur,  sumber daya manusia, keamanan data, penerimaan masyarakat, serta kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa atau instansi tertentu mengenai kebijakan baru terkait aktivasi KTP digital, sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya KTP digital. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi E-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Pengaruh Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran di SMA

Normilawati, Normilawati
Abstract: Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pendidikan, termasuk di tingkat SMA, dengan penggunaan yang semakin meluas dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana teknologi… gi digital mempengaruhi proses pembelajaran di SMA, dengan fokus pada implementasi dan dampaknya terhadap pencapaian akademis serta interaksi siswa dan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa SMA yang menerapkan teknologi digital secara intensif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru dan siswa, observasi kelas, serta analisis dokumen terkait kurikulum dan hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital secara positif mempengaruhi proses pembelajaran di SMA. Guru dan siswa melaporkan peningkatan dalam keterlibatan siswa, pemahaman konsep yang lebih baik, dan pengembangan keterampilan digital. Namun demikian, tantangan terkait infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru, dan potensi gangguan dalam pembelajaran juga teridentifikasi. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya pendekatan yang terintegrasi dalam mengadopsi teknologi digital di sekolah, dengan fokus pada pengembangan kurikulum yang memadai, pelatihan untuk guru, dan peningkatan infrastruktur. Diskusi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan interaksi sosial dan pembelajaran konvensional. Secara keseluruhan, teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA jika dikelola dengan baik. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan integrasi yang efektif dan berkelanjutan dari teknologi digital dalam konteks pendidikan yang berubah dengan cepat ini.

Sosialisasi Tata Cara Revitalisasi Infrastruktur Hijau: Solusi Inovatif Untuk Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Pematang Johar

Desma Erica Maryati Manik, Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, Yulvitriyani Br Sebayang, Susan Grace V Nainggolan
Abstract: Pematang Johar, sebuah desa yang berkembang pesat di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau,… , dan genangan air yang berulang pada musim hujan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkenalkan revitalisasi infrastruktur hijau sebagai solusi inovatif untuk memperkuat ketahanan lingkungan di tingkat lingkungan permukiman. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, koordinasi dengan aparat desa, sosialisasi partisipatif, demonstrasi praktis pembuatan lubang resapan biopori, sumur resapan, dan taman hujan, serta evaluasi melalui instrumen pretest-posttest. Kegiatan diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota karang taruna, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pemahaman rata-rata peserta secara signifikan, dari 40% sebelum kegiatan menjadi 84% setelah kegiatan, serta peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan teknik tersebut secara mandiri. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa intervensi infrastruktur hijau yang murah dan partisipatif dapat ditransfer secara efektif kepada masyarakat serta berkontribusi menurunkan risiko banjir sekaligus memulihkan fungsi ekologis di skala lingkungan permukiman. Pematang Johar, a rapidly developing village in Labuhan Deli Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra, faces increasing environmental pressure from land-use conversion, reduced green open space, and recurrent waterlogging during the rainy season. This community service activity aimed to introduce green infrastructure revitalization as an innovative approach to strengthen local environmental resilience. The method consisted of preparation, coordination with village authorities, participatory outreach (sosialisasi), practical demonstration of biopore infiltration holes, recharge wells, and rain gardens, and evaluation through pretest-posttest instruments. The activity involved 42 participants consisting of village officials, youth organization members, and housewives. Results showed a substantial increase in participants' average understanding score, from 40% before the activity to 84% afterward, and participants expressed strong interest in applying the techniques independently. The activity concludes that low-cost, participatory green infrastructure interventions can be effectively transferred to communities and contribute to reducing flood risk while restoring ecological function at the neighborhood scale.

Implementasi Kebijakan Keamanan Siber pada Pemerintah Daerah: Studi Kasus Diskominfo Kota Bogor

Muhammad Alfonzo Aprilio Irawan, Muhammad Husein Maruapey, Rita Rahmawati
Abstract: Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti… oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.