Abstract:Administrasi pendidikan memerlukan sistem pengelolaan informasi yang efektif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Arsip dan dokumentasi merupakan komponen penting dalam proses administrasi karena berfungsi…
i sebagai sumber data, bukti autentik, dan dasar pengambilan keputusan. Arsip adalah rekaman informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara oleh lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik. Sementara itu, dokumentasi merupakan proses pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data secara sistematis agar informasi dapat ditemukan kembali dengan cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, fungsi, dan prinsip pengelolaan arsip dan dokumentasi dalam lingkungan administrasi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai buku dan jurnal administrasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang baik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, menjaga akuntabilitas sekolah, serta mendukung transparansi dan evaluasi program pendidikan. Selain itu, penerapan sistem dokumentasi yang terstruktur berkontribusi pada penyediaan data yang valid sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan manajemen arsip dan dokumentasi sesuai standar dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efektivitas administrasi pendidikan.
Abstract:Pada dasarnya setiap perusahaan jasa yang bergerak di bidang perhotelan, biaya produksi merupakan komponen biaya terbesar. Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian yang maksimal atas biaya produksi melalui suatu anggaran.…
n. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses kegiatan produksi perusahaan agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen,untuk mengetahui apakah pengaruh fasilitas terhadap keputusan konsumen dan pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap keputusan konsumen. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pada Hotel Grand Antares Medan berjumlah 50 orang dengan menggunakan teknik Probability yaitu Quota Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan metode korelasi produk moment. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhdap keputusan konsumen, fasilitas berpengaruh terhadap keputusan konsumen dan pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh terhadap keputusan konsumen pada Hotel Grand Antares Medan.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Keselamatan kerja merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja dan kerugian material yang tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor…
10 Tahun 2021 menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagai kerangka kerja wajib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Artikel ini membahas kegiatan sosialisasi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan proyek, meliputi kontraktor, konsultan pengawas, manajemen proyek, dan tenaga kerja, dalam penerapan SMKK di lapangan. Metode kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, telaah dokumen SMKK, diskusi evaluatif, serta pemantauan implementasi keselamatan konstruksi secara langsung. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip, komponen, dan mekanisme pelaksanaan SMKK, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam konsistensi dokumentasi dan pelaporan implementasi di lapangan. Secara umum, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya keselamatan kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pelaksanaan proyek revitalisasi stadion yang aman, efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.
Abstract:Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi merupakan salah satu langkah strategis dalam menciptakan proses belajar yang efektif, fleksibel, dan menarik. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemanfaatan aplikasi…
likasi berbasis android menjadi solusi inovatif dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Aplikasi KomponenKu dikembangkan sebagai media pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi secara terstruktur dan mudah diakses, khususnya pada mata pelajaran Teknik Audio Video di SMKN 3 Surabaya pada elemen Komponen Elektronika Aktif dan Pasif. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model Borg and Gall. Proses pengembangan meliputi tahap perencanaan, desain, validasi, revisi, hingga uji coba produk. Validasi dilakukan oleh tiga ahli yang mencakup validasi materi, validasi media, validasi angket respon siswa, serta validasi soal pretest dan posttest. Hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh aspek memperoleh skor rata-rata di atas 90%, yang termasuk dalam kategori sangat layak. Selain itu, respon peserta didik terhadap penggunaan aplikasi diperoleh melalui angket terstandar dengan hasil rata-rata sebesar 77%, yang menunjukkan kategori respon positif. Keefektifan media pembelajaran dianalisis menggunakan desain One Group Pretest-Posttest. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada hasil belajar kognitif peserta didik, yaitu dari nilai rata-rata pretest sebesar 54,58 menjadi 89,80 pada posttest. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis android berupa aplikasi KomponenKu tidak hanya layak digunakan dan mendapat respon positif dari siswa, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik pada materi Komponen Elektronika Aktif dan Pasif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada materi komponen elektronika aktif dan pasif untuk peserta didik kelas X Teknik Audio Video di SMK Negeri 1 Padang.…
ang. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4-D, yang meliputi tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Subjek penelitian terdiri atas ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Instrumen penelitian berupa angket validasi dan angket praktikalitas. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan memiliki tingkat validitas yang sangat baik. Validasi oleh ahli materi memperoleh rata-rata persentase sebesar 86,3% dengan kategori sangat valid, sedangkan validasi oleh ahli media memperoleh rata-rata persentase sebesar 88,75% dengan kategori sangat valid. Hasil uji praktikalitas oleh peserta didik menunjukkan rata-rata persentase sebesar 92,93% dengan kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline layak dan praktis digunakan sebagai media pendukung pembelajaran komponen elektronika aktif dan pasif di Sekolah Menengah Kejuruan.
Abstract:Kondisi jalan merupakan komponen vital dalam sistem transportasi darat yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan penelitiaan ini yaitu, Mengetahui jenis kerusakan ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang…
nrekang Kabupaten Enrekang dengan metode SDI dan Mengetahui cara menentukan jenis penanganan kerusakan jalan berdasarkan hasil analisis metode SDI ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Jalan Pahlawan yang memiliki panjang sekitar 0,640Km, dari titik awal yaitu di Bambu Runcing (STA 0+00) berakhir di Simpang Empat Jl. Pangeran Hidayat, Jl. Mata Dewa dan Jl. Penja (STA 0+640) menggunakan metode Surface Distress Index (SDI) dengan interval pengamatan setiap 50 meter. Berdasarkan hasil perhitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), diperoleh volume lalu lintas sebesar 750,9 smp/hari. Nilai rata-rata SDI pada ruas Jalan Pahlawan dari STA 0+000 sampai STA 0+640 adalah sebesar 51,54%, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, jenis penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan berkala.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Akses sanitasi aman merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Cakupan akses sanitasi aman baik di tingkat global, nasional maupun lokal masih sangat rendah khususnya…
snya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses sanitasi aman di Desa Lambuluo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2025. Penelitian menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh rumah tangga di Desa Lambuluo yang berjumlah 67 rumah tangga, dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan lembar observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 73,1% rumah tangga telah menggunakan jamban, dan 95,9% di antaranya merupakan jamban milik pribadi. Namun demikian, masih terdapat 28,9% rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan melakukan praktik buang air besar sembarangan. Selain itu, meskipun 70,1% responden menyalurkan tinja ke septic tank, masih ditemukan pembuangan tinja ke laut, sungai, sawah, dan kebun. Pengelolaan lumpur tinja juga tergolong sangat rendah, ditunjukkan oleh hanya 4,1% responden yang melakukan pengosongan septic tank dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan jamban belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya sanitasi yang dikelola secara aman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses sanitasi aman di Desa Lambuluo belum optimal sehingga diperlukan penguatan edukasi masyarakat, peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja, serta dukungan kebijakan untuk mewujudkan sanitasi aman yang berkelanjutan.