Abstract:Artikel ini mengkaji konsep wali Allah dalam QS. Yūnus [10]: 62 melalui studi komparatif antara penafsiran Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H/1210 M) dalam Mafātīḥ al-Ghayb dan Ibn Kaṡīr (w. 774 H/1373 M) dalam Tafsīr al-Qurʾān…
fsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm. Kedua mufasir mewakili dua tradisi epistemologis yang berbeda dalam khazanah tafsir Islam: al-Rāzī dengan pendekatan pemikiran filosofis dan ijtihad (bi al-raʾy) dan Ibn Kaṡīr dengan pendekatan riwayat (bi al-maʾṡūr). Melalui metode tafsir muqāran (komparatif), penelitian ini menganalisis persamaan dan perbedaan kedua penafsiran serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibn Kaṡīr mendefinisikan wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa (al-lażīna āmanū wa kānū yattaqūn) dengan bertumpu pada dalil Al-Qur'an dan hadis, sementara al-Rāzī mengembangkan pembahasan yang lebih luas mencakup dimensi filosofis, teologis, dan sufistik tentang maqām kewalian, klasifikasi wali, serta relasi antara kewalian dan kenabian. Perbedaan ini berakar pada latar intelektual, metode penafsiran, dan konteks sosio-historis masing-masing mufasir yang berbeda.
Abstract:Mahar merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam Al-Qur’an dan hadis. Namun, dalam praktik sosial, mahar sering dipahami sebatas simbol formal yang cenderung konsumtif…
mtif dan kurang memberi dampak jangka panjang bagi keberlangsungan rumah tangga. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mahar produktif dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), didukung dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-hukum. Sumber data terdiri dari Al-Qur’an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif Indonesia, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar produktif memiliki dasar hukum yang sah dalam fiqh karena memenuhi syarat māl mutaqawwim. Praktiknya dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah di Minangkabau, ternak di NTB, dan peralatan usaha di Jawa. Mahar produktif terbukti memberikan dampak positif berupa pemberdayaan ekonomi istri, penguatan ketahanan rumah tangga, serta kontribusi dalam menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan budaya yang memandang mahar sebagai simbol semata. Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, mahar produktif lebih selaras dengan tujuan syariat karena menghadirkan maslahat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mahar produktif memiliki prospek sebagai bagian dari ijtihad kontemporer hukum keluarga Islam, yang dapat dikembangkan melalui fatwa, regulasi, dan edukasi masyarakat, sehingga mendukung pembaharuan hukum Islam di Indonesia tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Fazlur Rahman is one of the modern Muslim thinkers who plays an important role in the reconstruction of Islamic thought, especially in responding to the challenges of modernity. He argues that Islam is not a static teaching,…
ing, but rather a dynamic value
system that must always develop in accordance with the changing times. One of Rahman's
main criticisms of the Islamic world is the tendency to understand the Qur'an and Sunnah
literally without considering their historical and social context. He offers a double movement
methodology, an approach that traces the original meaning of the text in its historical
context, then applies it to modern conditions. This approach allows Islam to remain
relevant without losing its essence. In addition to the interpretation methodology, Rahman
also contributed to the reform of Islamic education, the integration of science with religion,
and the reconstruction of Islamic law based on the principle of maqasid al-shariah. He
emphasized the importance of reopening the door of ijtihad so that Muslims do not get
caught up in taqlid, namely the attitude of accepting Islamic law dogmatically without
critical evaluation. Rahman also criticized Islamic fundamentalism which tends to reject
modernity absolutely, as well as radical secularism which seeks to eliminate the spiritual
aspect of human life. According to him, Muslims must be able to adopt the positive aspects
of modernity, such as the development of science and technology, without sacrificing
Islamic values. With a more rational and contextual approach, Rahman provides a
foundation for Islamic renewal that is not only based on tradition, but also open to the
development of the times. His thoughts offer solutions to various global challenges faced by Muslims, including in
legal, social, and economic aspects. Thus, modernity is not a threat to Islam, but rather
an opportunity to strengthen Islamic values in the lives of contemporary society.
Abstract:Indonesia faces a dualism within the Islamic fiscal system, where zakat and taxes operate separately without clear integration. This condition raises fundamental questions regarding the relationship between the two from…
a sharia perspective and their implications for fiscal justice among Indonesian Muslims. This study aims to examine and formulate the relationship between zakat and taxes from the perspective of the Qur’an and Hadith in order to produce an applicable reformulation model within the context of Indonesia’s fiscal system. This research employs a qualitative approach using a thematic (maudhu‘i) method applied to primary Islamic texts. Qur’anic verses and Hadiths related to zakat, taxation (kharaj, jizyah, ‘usyur), and fiscal obligations were collected, classified, and comprehensively analyzed to identify the underlying connection between the two. The analysis is further supported by a study of maqashid al-shariah and contemporary ijtihad of Indonesian scholars. This study seeks to produce a reformulation model of the zakat–tax relationship through three possible schemes: (1) a partial substitution model, in which zakat can serve as a deduction for income tax up to a certain limit; (2) a complementary model, positioning zakat as a religious obligation and tax as a civic obligation with distinct functions; and (3) a progressive integrative model, integrating zakat into the national fiscal system through a more comprehensive tax incentive mechanism. The findings indicate that the Qur’an and Hadith provide a flexible foundation for all three models, depending on the context of maslahah and public interest.
Abstract:Muhammad Iqbal emerged during a period of intellectual stagnation in the Muslim world in the early 20th century, introducing a fresh and visionary idea: the reconstruction of religious thought. In his seminal work, The Reconstruction…
Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal proposed a way out of this stagnation by revitalizing the Islamic intellectual heritage while engaging in a critical dialogue with modernity. This study aims to examine the key concepts of Iqbal's project, including his critique of Greek philosophy, his dynamic view of ijtihad (legal reasoning), his theory of the "Khudi" (Self), his dynamic concept of God and the universe, and his vision of spiritual democracy. Using a qualitative approach with philosophical-hermeneutic analysis, this research concludes that while Iqbal's thought has been widely appreciated as a revitalizing force for Islamic intellectualism, it has also faced criticism concerning its practical implementation and philosophical consistency. The study finds that Iqbal's ideas remain profoundly relevant today, particularly in navigating the challenges of modernity without sacrificing Islamic identity.
Abstract:Philosophy can be interpreted as love or a tendency towards wisdom. The philosophy of Islamic law is a philosophical study of the nature of Islamic law, the source of the origin of Islamic law and the principles of its application…
pplication as well as the function and benefits of Islamic law for the lives of the people who implement it. The urgency of the philosophy of Islamic law is to make philosophy an approach in exploring the nature, sources and objectives of Islamic law. Positioning the philosophy of Islamic law as one of the important fields of study in understanding the sources of Islamic law which come from revelation and the results of ijtihad of scholars. The philosophy of Islamic law has an important role in the development of Ijtihad.
Abstract:Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berkembang sejak era Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Sebagai pedoman hidup yang holistik, hukum ini tidak hanya mengatur aspek keagamaan,…
, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Penelitian ini membahas perjalanan hukum Islam mulai dari penerapan langsung di masa Nabi, perkembangan mazhab-mazhab hukum pada era klasik, hingga tantangan globalisasi di era modern. Mekanisme ijtihad yang diterapkan para ulama menjadi kunci fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman, memungkinkan sistem ini tetap adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya. Pada era klasik, hukum Islam berkembang melalui pembentukan institusi peradilan yang terstruktur dan karya-karya ulama besar, seperti Al-Muwatta dan Al-Umm. Sementara itu, era modern menunjukkan upaya kodifikasi seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, yang menjadi model bagi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di berbagai negara. Selain itu, konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan oleh hukum Islam berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dan potensinya dalam memperkaya sistem hukum global. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu tetap relevan di tengah perubahan sosial dan tantangan global, menjadikannya salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan universal.
Abstract:This study aims to examine the authenticity of Sahih Bukhari Hadith No. 2112 regarding the right of khiyar through a comprehensive takhrij method to ensure the validity of the evidence in muamalah policy. Additionally, this…
his study examines the mechanism of transmitting legal texts without editorial changes and compares the ijtihad of the four schools of jurisprudence regarding time limits to provide consumer protection solutions in the digital age. The methodology employed is normative legal research using a descriptive-analytical qualitative approach through library research. Data collection techniques involved cataloging hadiths on khiyar from the Kutubus Sittah, identifying the structure of the isnad, and analyzing key vocabulary (mufradat). Data analysis was conducted through stages of isnad criticism to assess the quality of the narrators, systematic analysis of the matn, comparative analysis across schools of thought, and the synchronization of traditional principles with modern economic realities. The research results indicate that the hadiths on khiyar possess exceptional chain of transmission quality within the Silsilah adz-Dzahab tradition, ensuring the text’s accuracy free from distortion over fourteen centuries. Regarding the time limit for khiyar syarat, differing viewpoints were identified: the Shafi’i school limits it to a maximum of three days, while the Maliki school allows a duration of up to 38 days depending on the type of object. In conclusion, the principle of khiyar remains relevant in the digital economy through the transformation of the order cancellation feature as a manifestation of khiyar majelis, as well as the return policy as an application of khiyar aib and khiyar syarat. The implications of this research emphasize that the ethical values of khiyar can serve as a foundation for regulators in refining consumer protection laws to minimize information asymmetry and ensure full consent (antaradin) in every online transaction
Abstract:Artikel ini mengkaji epistemologi tafsir bi al-ra'yi dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menjelaskan genealogi historis, sumber-sumber epistemologis, prosedur metodologis, dan karakteristik tafsir…
r rasional dalam tradisi tafsir Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan metode analisis historis-intelektual dan epistemologis, penelitian ini menganalisis literatur klasik dan kontemporer bidang Ulumul Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir bi al-ra'yi bukan sekadar penafsiran berbasis pendapat pribadi, melainkan proses intelektual terstruktur yang berpijak pada tiga sumber epistemologis utama: akal ('aql), bahasa Arab (lughat al-'Arab), dan prinsip metodologi hukum Islam (usul al-fiqh). Secara metodologis, penafsiran ini mengikuti prosedur sistematis: pembacaan teks, analisis linguistik, elaborasi rasional, dan validasi normatif melalui kaidah syar'i. Tujuh karakteristik utama tafsir bi al-ra'yi berhasil dirumuskan: rasional-argumentatif, berbasis linguistik, bersifat istinbati, terbuka terhadap konteks, tidak bebas nilai, integratif antara naql dan 'aql, serta bersifat ijtihadi. Secara historis, metode ini berkembang bertahap dari era sahabat hingga periode klasik dan modern. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tafsir bi al-ra'yi terbagi menjadi dua kategori: al-ra'yi al-mahmud (terpuji) yang mengikuti kaidah ilmiah, dan al-ra'yi al-madhmum (tercela) yang didasarkan pada opini tanpa landasan keilmuan memadai.