Abstract:Pembelajaran matematika materi waktu pada siswa Kelas III Sekolah Dasar Fase B sering menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman konsep karena pendekatan pembelajaran yang bersifat abstrak. Penelitian ini bertujuan…
untuk: (1) mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran jam analog dan kartu waktu dalam pembelajaran materi waktu; (2) menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan media tersebut; (3) menganalisis peningkatan pemahaman konsep waktu siswa setelah diterapkan media pembelajaran konkret. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa Kelas III SDN yang berjumlah 28 orang. Pelaksanaan dilakukan dalam dua siklus, masing-masing terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media jam analog dan kartu waktu secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa dari rata-rata 58,2 pada pra-siklus menjadi 72,5 pada Siklus I dan 84,3 pada Siklus II, melampaui KKM yang ditetapkan sebesar 75. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran juga meningkat dari 45% menjadi 89%. Dengan demikian, media pembelajaran konkret berbasis jam analog dan kartu waktu terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep waktu pada siswa Kelas III SD Fase B.
Abstract:Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis pada balita yang masih menjadi prioritas kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh yang tercatat memiliki prevalensi stunting di atas angka nasional. Salah…
alah satu strategi penting dalam pencegahan dan deteksi dini stunting adalah kegiatan penimbangan dan pengukuran balita secara rutin setiap bulan di Posyandu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita dan kader Posyandu mengenai stunting serta pentingnya penimbangan balita setiap bulan di Desa Leubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Metode pelaksanaan meliputi survei pendahuluan, penyuluhan kesehatan, demonstrasi pengukuran antropometri, pendampingan pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Sasaran kegiatan adalah ibu yang memiliki balita dan kader Posyandu setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang pengertian, penyebab, dampak, dan cara pencegahan stunting, serta peningkatan pemahaman mengenai manfaat penimbangan balita setiap bulan sebagai sarana pemantauan tumbuh kembang secara dini. Partisipasi ibu balita dalam kegiatan Posyandu juga menunjukkan peningkatan setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa melalui penguatan peran keluarga dan kader kesehatan.
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh penggunaan media kartu gambar terhadap kemampuan membaca siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah sebelas artikel ilmiah…
ah yang membahas efektivitas media kartu gambar dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media kartu gambar secara konsisten memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan membaca siswa. Media ini membantu siswa mengenali huruf dan kata secara visual, memahami makna kata secara kontekstual, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan. Temuan dari berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa media kartu gambar efektif diterapkan melalui berbagai pendekatan penelitian seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK), kuantitatif, kualitatif, dan Research and Development (R&D). Secara keseluruhan, penggunaan media kartu gambar terbukti valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam penerapannya. Penelitian…
enelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas, Sekretaris, pegawai pelayanan, serta masyarakat penerima dan belum penerima layanan Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian kepemilikan mencapai 69,2% pada tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan Kartu Identitas Anak dinilai cukup efektif dan efisien, tetapi masih belum memadai dalam aspek pemerataan, kecukupan, dan responsivitas terhadap seluruh kelompok sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kuantan Singingi untuk memperkuat strategi pelayanan, memperluas kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi anak di Kabupaten Kuantan Singingi.
Abstract:This study analyzes the competing interests within the Kartu Petani Berjaya (KPB) policy as part of efforts to promote sustainable community-based agricultural development in Lampung Province. The KPB program was launched…
d with the goal of improving farmers' welfare through digitally integrated agricultural services. However, initial observations indicate resistance from some farmers and signs of political interest dominance in both the formulation and implementation processes. The study aims to identify the political motives behind the policy, the sustainability of the program, farmers' literacy regarding the E-KPB system, and the extent to which the program empowers farmers and engages stakeholders. Using a descriptive qualitative approach with thematic analysis and source triangulation techniques, data were collected through in-depth interviews with academics and government officials, as well as document studies. The findings reveal that the dominance of regional leaders in decision-making has led to a program orientation that is more symbolic and electoral in nature. The dynamics of competing interests emerge both vertically and horizontally, resulting in weak coordination and reduced policy effectiveness. The transition from KPB to E-KPB has also shifted the program’s focus and reduced its tangible benefits for farmers. The study recommends strengthening multi-stakeholder collaborative governance in agricultural policy, reevaluating the structure of the E-KPB system, and actively involving academics and farmer associations. These findings contribute theoretically to the study of public policy and policy framing, and practically to improving the implementation of programs based on the real needs of farming communities.
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract:Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran…
n orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikam diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas uang menggunakan empat indicator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jensi penelitian yangdigunakan adalah penelitian desktrifif kaulitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintan pesisir kabupaten bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa inggris dan alat transprotasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa siwsi yang kurang mampu. Evaluasi dan sansksi para wali murid mengnaytakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilain yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.
Abstract:The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, in its government mission, carries out the creation of Maritime and Fisheries Business Actor Cards (KUSUKA). This card is an individual identification card issued by the Ministry…
nistry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia for maritime and fisheries business actors in Indonesia. This research discusses matters related to the results of the implementation of the KUSUKA card program services at the Kundur District Fisheries Business Services UPT. The aim of this research is to find out the results of the implementation of the KUSUKA card at the Kundur Fisheries Business Services UPT. The approach used in this research is descriptive qualitative using data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of the KUSUKA card program for the community at the Kundur District Fisheries Business Services UPT is as expected. The implementation of this program meets expectations based on the following 6 indicators: a). effectiveness: the results achieved have met expectations. b) Efficiency: time and costs are efficient. c). Adequacy: Human resources and facilities/infrastructure are adequate. d). Alignment: program benefits are adequate. e). Responsiveness: service is adequate. f). Accuracy: the program results are useful. However, the effectiveness indicators and efficient indicators still cannot be said to meet expectations, this is because there are problems or obstacles such as the lack of clarity on the time for printing KUSUKA cards which only adjusts the bank's ability to print cards, the functions and benefits of the program have not been fully felt and there is no real change in the lives of the community or fisheries business actors in the Kundur District Fisheries Business Services UPT.
Keywords : Public Services, Evaluation, Kusuka Card
Abstract:E-KTP is one of the innovations in population administration services based on electronics. This study aims to analyze the application of electronic-based identity card (E-KTP) making services. The method used is a qualitative…
tative method. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Meanwhile, data analysis uses: data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the results of the study, it shows that the service of making an electronic-based identity card (E-KTP) at the Merauke Regency Population and Civil Registration Office has not been maximized in its application. This can be seen from: The creativity of employees in working has been good but has not been maximized, often running out of money in making digital ID cards. The agency has not been able to protect the need for ID card blanks. The new innovation developed, namely the digital population system, is transformed into a smartphone for each individual. . The responsiveness carried out in anticipating every form of change that occurs, both in terms of policies, laws, and community demands in the service of making ID cards at the population and civil registry offices has been running well.